Hanibal Hamid Penjaga Integritas Pelayanan Kesehatan

Kepeduliannya pada kesehatan masyarakat sangat mumpuni. Sosoknya begitu ramah dengan tutur yang lugas. Bicara dunia kesehatan, memang, sangat tepat dengan pria yang satu ini. Dialah Hanibal Hamidi, seorang pakar kesehatan masyarakat, yang sejak ditugaskan Kementerian Kesehatan sebagai “dokter tidak tetap” di Kabupaten Lampung Barat, sangat konsen pada pembangunan kesehatan masyarakat.

 

Penugasan itu merupakan kewajiban bagi seorang dokter yang baru lulus, sehingga Hanibal rela melepaskan pekerjaannya yang sudah berjalan selama dua tahun di PT Pertamina, sebagai dokter lepas pantai. Karena kecintaanya pada pelayanan kesehatan masyarakat, Hanibal mendapat penghargaan sebagai “Dokter Teladan” dan mengantarkannya sebagai ASN di Kementerian Kesehatan. Penghargaan didapat saat ia mengabdikan diri sebagai Kepala Puskesmas Bangkunat, daerah terpencil di Kecamatan Bangkunat, Lampung Barat.

Hanibal dinilai sebagai dokter puskesmas yang sangat berkomitmen terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Ia adalah dokter yang pertama kali mengunjungi desa terisolir Way Haru (Waru) Kecamatan Bengkunat. Desa ini terisolir, karena “terperangkap” di antara Samudera Hindia dan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dekat Tampling, Kawasan Konservasi Harimau Sumatera.

Untuk menjangkau Desa Waru hanya bisa dilakukan dengan kapal kecil, dengan tantangan besarnya ombak laut Samudra Hindia. Jalan darat hanya dimungkinkan bila laut surut sekitar pukul 09.00 pagi dengan berlari lari kecil selama dua jam. Bila terlambat sampai di pinggir desa, ancaman akan datang dari pasangnya laut Samudra Hindia. Daratan di sepanjang pantai menuju Desa Waru, merupakan bagian dari kawasaan hutan lindung dan merupakan “jalan lintasan gajah”.

Atas pertimbangan tersebut, pengguna lintasan pinggir pantai, umumnya hanya membawa tas kecil dan air minum setengah liter saja untuk mengurangi dehidarasi karena terik matahari. Para pengguna lintasan tersebut biasanya mengalami lecet-lecet di sekitar kaki dan paha akibat lari-lari kecil.

Di Desa Waru saat itu terdapat perusahaan keluarga Soeharto, yang mengelola komplek penginapan pribadi yang apik, dengan konsep menyatu dengan alam. Banyak rusa hutan yang jinak berkeliaran. Bahkan, di situ ada fasilias landasan untuk pesawat udara kecil.

Sebagai dokter, Hanibal tertantang mengunjungi Desa Waru yang merupakan wilayah kerja puskesmas Bengkunat, karena setiap tahun diketahui terjadi kematian balita dan anak-anak yang cukup tinggi akibat diare. Setelah beberapa kali dikunjungi oleh Hanibal, maka berita tentang tragedi maut tahunan masyarakat tersebut sudah tidak terdengar lagi.

Berkaca pada pengabdiannya sebagai dokter dan konsen pada pembangunan kesehatan masyarakat, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) saat ini, nilai Hanibal, perlu direformasi secara progresif berdasarkan UU Kesehatan, UU SJSN, UU BPJS, dan UU lainnya produk era reformasi. SKN harus memastikan semua regulasi yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan nasional, implementasi dan dampaknya selaras, saling dukung menjadi satu kesatuan dalam mempercepat tujuan pembangunan kesehatan.

“SKN reformasi, harus mampu mendorong tumbuhnya industri kesehatan Indonesia berbasis sumber daya lokal dan terbangunnya budaya komunitas kesehatan yang Pancasilais dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di atas berbagai perbedaan personal,” tutur pria jebolan Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga itu.

Mengingat SDM berkualitas di suatu negara memiliki nilai 50-80 persen dari nilai daya saing negara tersebut, maka fakta di atas menegaskan bahwa SKN Indonesia harus segara direformasi secara progresif.

 
 
Hanibal Hamid. Foto: Jaka/nvl
"Kualitas layanan RS sampai hari ini belumlah sesuai harapan. Seorang pelayan RS harus berorientasi pada kepentingan pasien dengan memberikan semua informasi, menjelaskan semua kemungkinan, dan memastikan hak pasien diberikan."

Saat ini fokus perhatian ayah tiga anak tersebut pada dua hal, pengurangan kasus anak stunting dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit (RS) melalui instrumen akreditasi RS secara nasional. Kini, ia bersama teman-temannya sedang mematangkan kesiapan rencana aksi dalam kontribusi aktif pada kedua isu strategis nasioanal tersebut.

Soal stunting, peraih Magister Kesehatan, UI, ini mendukung kebijakan presiden yang memandatkan BKKBN sebagai kooordinator aksi percepatan penurunan kasus anak stunting secara nasional, terutama pada isu kelembagaannya dan oprasionalisasi konsep pendekatan berbasis keluarga di perdesaan dan kelurahan. Peenelitian juga harus dilakukan menyangkut ketepatan jenis makanan tambahan yang dapat memberikan semua kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita.

Sedangkan pada isu kualitas pelayanan RS sedang disusun Standar Akreditasi RS berdasarkan ketentuan perundang-undangan RI dan berbagai reverensi dunia (WHO dan lainya) terkait dengan rekayasa kualitas pelayanan RS yang berorientasi pada berketersediaan, berketerjangkauan, berketerimaan, dan berkualitas. Semuanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kandidat doktor ilmu politik, IPDN, ini berharap, dengan tidak ada praktik monopoli dalam penyelenggaraan akreditasi RS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.12/2020 tentang Akreditasi RS, kelak tidak hanya satu lembaga indepnden akreditasi RS yang eksis. Kebijakan antimonopoli akreditasi RS tersebut akan membawa RS Indonesia pada kemajuan dan performanya yang diakui semua pihak.

“Kebijakan ini akan menciptakan pula persaingan usaha yabg adil dan transparan,” kilahnya. Lalu, ia pun menyusun standar akreditasi yang tidak mengacu ke mana-mana. Standar akreditasi RS justru harus mengacu pada UU Kesehatan dan Permenkes yang berlaku di Indonesia. Ia juga menyusun standar akreditasi RS dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

“Kualitas layanan RS sampai hari ini belumlah sesuai harapan. Seorang pelayan RS harus berorientasi pada kepentingan pasien dengan memberikan semua informasi, menjelaskan semua kemungkinan, dan memastikan hak pasien diberikan,” tandas suami dari Indah Surya Utari ini. Jiwa nasionalisme seorang Hanibal, memang, selalu tergelitik bila sudah menyangkut kebutuhan hidup rakyat kecil, termasuk pada kasus stunting yang umumnya terjadi pada keluarga miskin.

Akhirnya, melalui kontribusi besar pada isu stunting dan akreditasi RS, Hanibal ingin mengantarkan pencapaian yang diamanahkan konstitusi Indonesia (UUD 1945) menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, tahun 2045. Kontribusinya itu adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (kualitas manusia Indonesia) sekaligus peningkatan daya saing Indonesia di era penyatuan dunia berbasis digital saat ini. l  mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)