Haji Saat Pandemi, Berjalan Sesuai Rencana

Setelah menunggu dua tahun akibat pandemi Covid-19 otoritas kerajaan Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji di Tahun 2022 ini. Tak kurang 1 juta jemaah haji dari penjuru dunia pun akhirnya bisa kembali berkumpul dan beribadah di Baitullah.


Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: NOVEL/MAN

WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi pelaksanaan haji 2022. Dia mengatakan, proses tahapan dan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan perencanaan dari awal. “Ya alhamdulillah, evaluasi per hari ini, semua proses tahapan dan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dari awal. Bahkan prediksinya semua berjalan sesuai dengan rencana, terutama Arafah, Muzdalifah, Mina,” katanya. Ia menambahkan, pelaksanaan haji tahun ini sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Setelah dua tahun pandemi. Kita bersyukur semua kita monitor, kita ikuti. Semua berjalan lancar. Berbagai hambatan di lapisan paling bawah tidak muncul,” tuturnya. Menurut Gus Muhaimin, hanya ada beberapa isu di level elit, khususnya terkait visa furada dan penambahan kuota 10.000. Namun, hal ini juga disebut bisa ditangani dengan baik. “Di lapisan elit agak muncul sedikit isu furada. Tapi semua liku-liku, semua lancar. Penambahan mendadak kuota 10.000 itu juga bisa kita putuskan dengan cepat,” Gus Muhaimin. Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Sampai saat ini menurut dia penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang direncanakan.

Beri Catatan Khusus

Dalam pelaksanaan ibadah haji ini, ada dua hal yang perlu diantisipasi. Pertama adalah kesehatan dan kedua soal transportasi. “Kesehatan paling pokok. Kesehatan itu menyangkut usia lanjut, terus menyangkut komorbid. Kedua, menyangkut fasilitas transportasi karena kemacetan tinggi,” kata dia.

Selain itu, Politisi Partai PKB ini juga menyoroti soal kecenderungan pemerintah Arab Saudi melakukan swastanisasi haji dengan sistem yang serba mendadak. Hal ini harus diantisipasi Pemerintah karena bisa memberatkan siklus keuangan dana haji.

“Sistem yang mendadak termasuk kenaikan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun itu harus diperbaiki karena akan memberatkan siklus keuangan kita di masa haji akan datang,” kata Gus Muhaimin.

Menurut dia, pemerintah harus mengadaptasi perkembangan di Arab Saudi tersebut. Saat ini, Saudi menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji terutama saat puncaknya kepada Syarikah, badan swasta yang sebelumnya diatur Muasasah.

Ia menegaskan, pemerintah baik itu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang membantu diplomasi sesuai bidang tugasnya perlu memprotes terkait sistem yang serba mendadak dari Saudi baik itu terkait penetapan kuota tambahan maupun peningkatan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun saat puncak haji.

“Karena yang serba mendadak ini cenderung swastanisasi, ini yang kita tidak ingin membuat bargaining jamaah lemah,” ujarnya. Menurut Gus Muhaimin, jika ini terus terjadi, siklus dana keuangan haji akan kacau dan ke depan jadi tidak bisa memberikan subsidi sampai 50 persen seperti sekarang. tn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)