Gus Muhaimin Minta Pemerintah Revisi PP 85 2021

Aspirasi dari AP2GB Solah H Daulay

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar foto bersama usai menerima aspirasi dari masyarakat. Foto: Runi/Nvl

Pimpinan Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Solah H Daulay menemui Pimpinan DPR RI guna menyarakan aspirasi terkait PP Nomor 85 Tahun 2021. Dimana, tujuan pemerintah dengan PP tersebut adalah untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan. Namun justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Aturan sebelumnya kategori kapal kurang dari 60 GT dikenakan tarif 1 persen.

Lalu PP Nomor 75 Tahun 2015 meningkat 5x sehingga menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. “Dan di PP 85/2021 GT kapal semakin kecil juga dikenakan yaitu Kapal dengan ukuran 5-60GT tarif 5 persen. Tarif PNBP 5 persen bagi nelayan kecil menurut kami mengada-ada, kami mempertanyakan KKP ini konsultasinya dengan siapa?” kata Solah.

Menerima aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta dengan tegas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merevisi PP tersebut. 

“PP Nomor 85 Tahun 2021 ini menyulitkan dan membuat pelaku dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki, mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, karena ini sangat-sangat memberatkan,” tegasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). 

Ia menilai PP tersebut terlampau ambisius untuk mengejar PNBP, padahal tidak ada target pemaksaan PNBP kepada KKP. Selain itu, menurutnya, PP tersebut disusun tanpa melibatkan dan mengajak nelayan dan para pelaku usaha perikanan, sehingga terindikasi menguntungkan pihak luar dan menguntungkan bisnis besar. l es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)