Fitur Restoratif RKUHP

Het recht hink achter de feiten aan. Hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Adagium tersebut yang menjadikan reformasi hukum merupakan sebuah keniscayaan. Namun, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sangat stagnan.


Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar
Dosen Departemen Hukum Pidana
Universitas Gadjah Mada

Sejak kemerdekaan Indonesia, Pemerintah belum mampu menciptakan dasar utama hukum pidana sendiri. Sampai dengan saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia masih merupakan bekas Pemerintahaan Belanda. KUHP dahulu bernama wet boek van straftrecht NI atau KUHP untuk Hindia Belanda berlaku sejak Januari 1918. Umur berlakunya KUHP sampai dengan saat ini sudah berumur 104 Tahun. Dengan logika pembentukan hukum, umur tersebut adalah umur yang sangat tua.

Sejak tahun 1963, sudah dicetuskan pembentukan Rancangan KUHP. Rancangan lengkapnya kemudian pertama kali ada pada tahun 1993. Sejak Tahun 1994 masuk sebagai Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Sempat tertunda pembahasannya di Tahun 2009, kemudian Presiden Jokowi membuat Surat Presiden (Surpres) untuk membahas dan mengesahkan RKUHP. Kemudian, pada tanggal 24 September 2019 sempat menjadi jadwal pengesahan, untuk kemudian ditunda. Oleh karena itu, KUHP termasuk undang-undang yang Fitur Restoratif RKUHP di-carry over dari DPR Periode 2014- 2019 untuk DPR Perioder 2019-2024.

Sebagian besar aksi Penolakan RKUHP didasarkan kepada PasalPasal dalam Buku Kedua KUHP mengenai Tindak Pidana. Namun, kali ini Penulis hanya akan fokus kepada tujuan yang ingin dicapai oleh RKUHP.

Jika diperhatikan dalam penjelasan umum RKUHP terdapat beberapa misi dibentuknya RKUHP, yakni Dekolonialisasi, Demokratisasi, Konsolidasi, Adaptasi dan Harmonisasi. Jika melihat salah satu tujuan utama pembaharuan KUHP adalah dekolonialisasi, dimana sejak KUHP berlaku sampai dengan saat ini, Indonesia tidak memiliki terjemahan resmi mengenai KUHP. Sehingga memang KUHP menjadi peninggalan kolonial. Beberapa pakar KUHP memang telah menerjemahkan KUHP, seperti R Soesilo dan Moeljatno, namun penerjemahan tersebut tidak dijadikan terjemahan resmi. Bahkan, Badan Pembinaan Hukum Nasional juga mempublikasikan terjemahan KUHP, namun juga tidak menjadi terjemahan resmi. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP ini menjadi sangat penting dan menghindari misinterprestasi yang bisa terjadi dengan tafsir yang berbeda pada berbagai unsur delik.

Dengan melihat berbagai urgensi tersebut, menjadi penting melihat fitur-fitur yang diberikan oleh RKUHP yang membedakannya dengan KUHP versi Belanda. Untuk melihat fitur-fitur ini, maka menjadi penting untuk merujuk kepada Buku I RKUHP yang mengatur ketentuan umum. Ketika masyarakat dipusingkan dengan Pasal Perzinaan, Penghinaan Presiden, Kumpul kebo, dan berbagai Pasal lain dalam Buku II RKUHP, maka pemahaman terhadap Buku I RKUHP akan memberikan perspektif yang lebih dalam untuk memproyeksikan penegakkan Buku II RKUHP di masa yang akan datang.

Dalam Buku Kesatu RKUHP telah ditunjukkan semangat RKUHP yang bersifat restoratif. Albert Eglash membagi keadilan ke dalam tiga bentuk, yakni keadilan retributif, distributif, dan restoratif. Pada keadilan retributif, pidana dijatuhkan memang untuk menghukum pelaku kejahatan. Konsep ini tercermin sangat kuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini. Untuk keadilan distributif, pidana dijatuhkan untuk merehabilitasi pelaku. Hal ini tercermin dalam sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini, sekalipun sangat berat dalam praktik dimana overcrowded terjadi di banyak Lapas. Selanjutnya, bentuk yang lebih baik, Keadilan Restoratif adalah tujuan dari proses pidana untuk mengembalikan keadaan semula dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan rehabilitasi terhadap pelaku. Dapat dikatakan bahwa RKUHP telah menggunakan konsep pemidanaan dengan keadilan restoratif.

Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”.

Dengan konsep pemidanaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pemidanaan dengan salah satu amunisi berupaa rectherlijk pardon atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan tersebut, sekalipun rumusan delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali. Dengan pengaturan pedoman pemidanaan ini sudah sepatutnya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan adanya pemidanaan secara berlebihan oleh penegak hukum. Permasalahan pada kasus Unggas masuk perkarangan ataupun masalah perzinaan bisa saja mendapatkan pemaafan hakim tersebut.

Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 RKUHP dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif.

Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan. Selain konsep restoratif yang ditemukan dalam pedoman pemidanaan, pilihan pidana alternatif selain pidana penjara juga menunjukkan bentuk RKUHP yang lebih mementingkan rehabilitasi dibandingkan sifat pembalasan (retributif). Dalam RKUHP, Pidana Penjara dapat diganti dengan Pidana Denda, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial tergantung dari berat ringannya pemidanaan. RKUHP ini sejalan dengan RUU Pemasyarakatan yang menekankan pada konsep rehabilitasi. Dengan konsep pembaharuan ini, over kapasitas di Penjara akan berkurang dan rehabilitasi terhadap pelaku akan menjadi lebih optimal.

Selain daripada itu, pasalpasal yang menjadi kontroversi di masyarakat harus pula merujuk pada Buku Kesatu. Sebagai contoh kasus Unggas masuk pekarangan, ketika terdapat penyelesaian antara pemilik ungags dan korban, maka perkara dapat diselesaikan tanpa mekanisme hukum. Apalagi dalam pasal tersebut ancaman pidana utama hanya denda. Terkait Aborsi, harus dilihat juga konsep melawan hukum pada Buku Kesatu. Jika dilakukan karena perkosaan atau alasan medis jelas menghapus sifat melawan hukum nya. Dalam membaca kasus-kasus perzinaan yang merupakan delik aduan dan pasal-pasal lain harus pula merujuk pada Buku Kesatu KUHP.

Oleh karena itu, dengan konsep RKUHP yang bersifat restoratif serta urgensi pembaharuan hukum pidana, RKUHP ini perlu diapresiasi dan didukung. Penegakkan hukum di masa yang akan datang perlu diawasi agar sejalan dengan semangat RKUHP ini. Pengesahan RKUHP akan memperkuat perlindungan kepada Masyarakat dari berbagai jenis tindak pidana. Tanpa perlu tindakan anarki, kritik terhadap RKUHP bisa didiskusikan dengan lebih elegan. Sebagaimana petuah Gandhi, “in a gentle way, you can shake the world”.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)