Evaluasi Vaksinasi Secara Menyeluruh

Komisi IX DPR RI akhirnya sepakati pembentukan__Panitia Kerja (Panja) tentang Vaksin untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) serta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada tanggal 18 Januari 2022 lalu.


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Munchen/Man

Komisi IX melakukan rapat¡internal internal pada tanggal 21 Januari, semua fraksi setuju dibentuk Panja Vaksin, masing masing partai menyetorkan nama dan dibentuk susunan Panja-nya. Dan masa sidang berikut baru direncanakan untuk dilakukan rapat.

Dijelaskan Ketua Panja Vaksin Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, pembentukan Panja Vaksin merupakan bentuk tanggungjawab wakil rakyat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan vaksinasi dalam menurunkan kurva Covid-19 di Indonesia.

“Terdapat sejumlah hal yang akan didalami Panja Vaksin ini,” katanya saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telefon baru-baru ini.

Saat ini, lanjut Melki, Panja Vaksin Komisi IX sudah mulai menyusun sejumlah agenda kerja. Ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan Vaksinasi,¡¡seperti Anggaran, pengadaan vaksin, tata kelola vaksin, vaksin hibah,¡¡vaksin kadaluarsa, kehalalan vaksin,¡target serta cakupan vaksinasi, kemandirian vaksin dalam negeri, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Vaksinasi saat ini menjadi kunci penting perlindungan diri melawan Virus Covid-19 untuk itu beberapa hal perlu dicermati Panja untuk mendukung sukses kebijakan vaksinasi,” katanya.

Panja Vaksin juga ingin memastikan semua pemangku kepentingan dengan peran-nya masing-masing terlibat dalam pelaksanaan serta keamanan vaksinasi yang digunakan. Karena, nanti Panja akan menggelar Rapat Kerja, RDP dan RDPU dengan pihak terkait.

“Keterlibatan semua pihak menjadi penting termasuk mendengarkan aspirasi masyarkat. Hal ini tidak lain untuk menjaga transparansi pelaksanaan vaksinasi dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi¡primer dosis pertama dan dosis kedua . Pasalnya masih banyak daerah yang belum mencapai target,” kata Legislator F-Golkar itu.

Melki berharap, pembentukan Panja Vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal terkait program vaksin.“ Kami (Komisi IX)¡¡berharap pembentukan Panja dapat memperbaiki perbaikan pelaksanaan vaksinasi ini,” tutupnya.

MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

 Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan Komisi IX membentuk panja yang khusus permasalahan vaksinasi karena banyak permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi.

“ Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panja vaksin,” ungkapnya.

Hal itu sebagai bentuk respon banyaknya masalah seputar vaksinasi. Baru-baru ini saja, publik dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

“DPR berusaha¡membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan ¡ bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anakanak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Karena itu, pembentukan Panja Vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal terkait program vaksin. Mulai dari merespons dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer dosis pertama dan dosis kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi,” tutur Netty.

ASPEK KEHALALAN JUGA JADI FOKUS

Disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, salah satu fokus pembahasan dalam Panja Vaksin Komisi IX ialah aspek kehalalan. Menurut Putih Sari aspek kehalalan penting mengingat kebutuhan dan pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara.

“Ya, karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal ke depan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin,” jelasnya.

Selain aspek kehalalan vaksin, ada sejumlah isu lain yang juga akan dibahas. Termasuk kata Putih timetable Panja itu sendiri.¡Nantinya, Panja Vaksinasi Covid-19 bakal mengawasi proses vaksinasi dari hulu ke hilir. Dengan begitu diharapkan program vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target tercapai. Ia meminta program vaksinasi dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Dari mulai ketersediaan vaksin, lalu juga aspek keadilan sosial dari vaksin tersebut, kemudian juga bagaimana tata kelolanya. Ini kan harus transparan, harus akuntabel, dan jangan sampai proses vaksinasi ini terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan,” ujarnya.

 

“DPR BERUSAHA MEMBANGUN KEYAKINAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENEKAN PEMERINTAH UNTUK MENG-GAUNGKAN_ BAHWA VAKSIN HALAL DAN AMAN UNTUK MASYARAKAT TERUTAMA ANAK- ANAK. TAPI, HAL TERSEBUT DIRUSAK OLEH OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB”
-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Munchen/Man

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara, dimana isu vaksin halal akan menjadi perhatian oleh Panja Vaksin tersebut. Dewi menegaskan Panja Vaksin nantinya akan memanggil berbagai stakeholder dalam program vaksinasi, seperti Kemenkes,¡ Badan POM¡¡maupun BUN yang bertugas mengadakan vaksin di Indonesia. •rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)