Energi Baru Terbarukan adalah Sebuah Keharusan

Baleg DPR RI telah menyetujui harmonisasi RUU EBT yang diusulkan oleh Komisi VII. Persetujuan ini diperoleh saat rapat pleno pada Senin (30/5/2022) pengambilan keputusan harmonisasi sekaligus merubah nomenklatur menjadi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET). 


 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang akhirnya menyetujui harmonisasi RUU EB-ET. Persetujuan ini diperoleh setelah seluruh Fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan mini fraksi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. 

Sugeng mengharapkan, peraturan tentang Energi Baru dan Terbarukan bisa menciptakan ekosistem perkembangan pada energi hijau yang bersih tidak mencemari atau menambah polutan di atmosfer. Menurutnya EBT merupakan keharusan yang wajib dipilih, dengan begitu ada perkembangan ekosistem dalam energi terbarukan. 

“Undang-undang ini merupakan undang-undang yang kami harapkan menciptakan ekosistem bagaimana berkembangnya energi baru terbarukan dan sebagaimana sering kita tekankan RUU EB-ET bukan pilihan tetapi keharusan bahkan itu adalah jalan satu satunya kalau Indonesia mau selamat,” ujar Sugeng dalam rapat tersebut. 

Dalam draf RUU tersebut menjelaskan, bahwa sumber energi baru terdiri dari beberapa macam. Diantaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya. 

Sementara, pada pasal 26 menyebutkan bahwa penyediaan energi baru oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat. Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat. 

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Sedangkan di dalam pasal 30, Sumber Energi Terbarukan terdiri beberapa macam. Diantaranya yakni panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Sumber Energi Terbarukan lainnya. 

Adapun dalam Pasal 32, ayat 1 disebutkan bahwa orang, perseorangan, dan Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan wajib memiliki perizinan berusaha. Badan usaha sebagaimana dimaksud, adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengusahaan energi terbarukan sendiri digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi, atau kegiatan lainnya. 

Ada pun progres RUU ini, Sugeng mengungkapkan draf regulasi itu menjadi rancangan undang-undang versi DPR, maka pemerintah harus segera merespons dalam bentuk surat presiden dengan menyertakan kementerian dan lembaga yang akan membahas rancangan regulasi itu sekaligus melampirkan daftar isian masalah atau DIM. 

“Dengan surat presiden tersebut di mana tercantum kementerian dan lembaga serta DIM, maka kami akan segera membahas. Kami bentuk Panja RUU EB-ET antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI yang akan segera kita lakukan pembahasan,” kata Sugeng. 

Secara umum RUU EB-ET memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mulai dari asas dan tujuan penguasaan sumber energi baru terbarukan; pengelolaan energi baru terbarukan; penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, dan keselamatan; penelitian dan pengembangan; harga energi baru terbarukan; dana energi baru terbarukan; insentif, pembinaan, dan pengawasan; hingga partisipasi masyarakat. 

Dalam rancangan regulasi itu terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan, yaitu kewajiban badan usaha yang menyelenggarakan energi baru terbarukan untuk menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. 

Sementara itu di lain kesempatan, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengungkapkan perlunya Revolusi Energi Terbarukan Indonesia (RETINA) yang terdiri dari tiga pilar yakni payung hukum kokoh, penguasaan teknologi dan SDM mumpuni. 

“Dalam draf RUU EB-ET, Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai kewenangan wajib mengusahakan dana energi terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional. Berdasarkan kondisi saat ini, dalam masa transisi energi saya usul perlunya RETINA (Revolusi Energi Terbarukan Indonesia) dipimpin Presiden agar akselerasi pengembangan energi terbarukan berjalan sukses,” ujar Ridwan. 

“Pertama, sebagai pilar revolusi kebijakan terkait transisi energi yang termasuk dalam pengelolaan EBT dari energi berbasis fosil, Komisi VII DPR RI mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan,” terangnya. 

RUU EB-ET merupakan konsensus semua pemangku kepentingan, akan dapat memacu semua pihak untuk secara serius terlibat dalam melakukan akselerasi pengembangan energi terbarukan. 

“Pra-syarat kedua adalah Teknologi yang mumpuni. Kondisi saat ini dengan membanjirnya produk asing dialami juga di teknologi energi terbarukan, sehingga timbul kesan bahwa harga energi terbarukan relatif mahal. Menjadi syarat wajib kita untuk menguasai teknologi energi terbarukan, sehingga diperlukan industri-industri yang menghasilkan teknologi energi terbarukan, misal industri solar panel photovoltaic, teknologi baterai listrik, teknologi inverter, teknologi turbin, dan lain sebagainya,” urai Ridwan. 

“Ketiga  Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkualitas dan handal yang fokus dalam implementasi pengembangan energi terbarukan. Kunci utama dari keberhasilan RETINA adalah sumber daya manusia,” imbuh Ridwan. 

Terakhir, Ridwan menaruh harapan segala pencapaian target negara untuk emisi karbon harus mengedepankan pengelolaan energi secara adil dan keberkelanjutan. Energi bersih dan berkelanjutan harus menjadi center dari upaya bangsa kita dalam memerangi perubahan iklim. 

“Segala manfaat dari pencapaian target tersebut harus dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” tutup Ridwan. eko/es

Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai kewenangan wajib mengusahakan dana energi terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.

 
Ridwan Hisjam Anggota Komisi VII DPR RI

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)