Ekonomi 2023: Antara Optimistis dan Realistis

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan beberapa indikator ekonomi yang menjadi patokan dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN 2023. Dari beberapa indikator tersebut terlihat bahwa adanya optimisme untuk melihat kepastian bahwa kondisi global dan ekonomi Indonesia akan membaik pada 2023.


Sebut saja, misalnya, pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,3-5,9 persen, inflasi di angka 2,0-4,0 persen. Juga tingkat pengangguran terbuka di angka 5,3-6,0 persen, tingkat kemiskinan di angka 7,5-8,5 persen hingga rasio gini di angka 0,375- 0,378. Angka-angka tersebut dicapai berdasarkan hasil pembahasan dua Panitia Kerja di Komisi XI bersama pemerintah, yaitu Panja Penerimaan Negara, dan Panja Pertumbuhan dan Pembangunan.

“Ada tiga panja yang kami gelar di Komisi XI, yaitu terkait panja penerimaan, panja pertumbuhan dan pembangunan, dan panja transfer daerah. Dua panja sudah selesai, dan ini menjadi dasar Komisi XI untuk memutuskan terkait pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Meskipun demikian, indikatorindikator di atas juga tidak salah jika disebut dengan tidak realistis. Namun, menurut pria yang akrab disapa Hergun itu menilai di tengah segala hambatan eksternal maupun internal, Komisi XI ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik dengan segala dinamika yang akan dihadapi olehnya.

Situasi Ekonomi Global

Situasi global yang perlu diwaspadai adalah potensi berakhirnya era ledakan komoditas bahan mentah yang diekspor ke luar negeri (commodity booming) pada akhir 2023. Situasi ini dipengaruhi karena potensi pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi.

Sepanjang masa pandemi 2020-2022, Indonesia mengalami ‘berkah’ komoditas. Hal itu karena ekspor komoditas dari Indonesia ke beberapa negara mengalami lonjakan harga, di saat tingginya permintaan dan stok dunia yang terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan Ekspor Indonesia pada Januari 2022 menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,31 persen (yoy). Sehingga, ekspor Januari 2022 menjadi sebesar 19,16 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Secara teori, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditunjang oleh tiga hal, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor/impor, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Jika situasi ekspor komoditas kembali dalam situasi normal dan beberapa negara masuk ke dalam resesi, otomatis demand akan menurun. Dampaknya, inflasi dalam negeri akan naik karena uang yang beredar tidak mampu membeli komoditas yang berlimpah tersebut.

“Sehingga pemerintah perlu memberikan langkah-langkah lain yang menjadi prioritas untuk masyarakat, seperti bantuan perlindungan sosial yang bisa kerek daya beli masyarakat,” tambah Hergun.

Selain itu rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga (fed fund rate) yang diperkirakan hingga tujuh kali pada 2022. Hal itu dalam rangka antisipasi kenaikan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang telah menyentuh 7,9 persen (yoy) per Maret 2022. Bahkan, pada pekan ketiga Juni 2022, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin.

Naiknya fed fund rate itu berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab, dapat memicu keluarnya modal asing di pasar surat utang karena spread antara yield SBN dan yield treasury di tenor yang sama semakin menyempit. Sehingga, investor asing cenderung mengalihkan dana ke negara maju, memicu capital outflow di pasar negara berkembang (emerging market).

Karena itu, Hergun meminta agar di tengah kondisi ekspor di 2023 yang tidak menentu, pemerintah harus bisa menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap kondusif. Sehingga, tidak mudah terjadi capital outflow tersebut.

Hal lainnya, kondisi perang Rusia versus Ukraina yang tanpa kepastian kapan berakhir. Perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu berpengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemi menjadi tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambahan.

Exit Strategy

Di tengah situasi global yang tidak menentu itulah, DPR bersama pemerintah telah menyusun beberapa strategi keluar (exit strategy) sebagai cara untuk keluar dari potensi krisis. Ditambah, menurut laporan IMF, setidaknya akan ada 40 negara di mana perekonomiannya dipastikan akan mengalami resesi. Krisis keuangan ini akan berlanjut ke krisis pangan, krisis energi, hingga krisis sosial.

DPR pun memahami hal ini. Untuk mencegah terjadinya krisis sosial karena melonjaknya harga energi di tingkat global, anggaran subsidi energi pun dinaikkan hingga Rp502 triliun. Hal itu sebagai kompensasi tidak dinaikkannya harga subsidi, terutama BBM dan LPG. Karena itu, DPR mendorong agar subsidi energi dari bersifat terbuka menjadi bersifat tertutup.

“Dengan cara memvalidasikan data penerima subsidi terlebih dahulu agar tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman.

Strategi selanjutnya adalah dengan melakukan penghematan anggaran di seluruh kementerian/lembaga hingga Rp24,5 triliun untuk anggaran yang tidak prioritas. Menkeu Sri Mulyani menegaskan cadangan tambahan anggaran ini untuk meredam gejolak ekonomi global akibat kenaikan harga pangan dan energi. Pencadangan anggaran ini diupayakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicapai positif pada kuartal I 2022 tersebut.

Strategi terakhir adalah DPR bersama pemerintah terus mendorong agar inklusi keuangan melalui pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data perpajakan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera direalisasikan, khususnya bagi warga yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menjelaskan dengan adanya pengintegrasian data tersebut sekaligus akan melihat seberapa besar ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah akan lebih mudah menyalurkan subsidi bantuan bagi masyarakat miskin dan penindakan hukum bagi para wajib pajak yang selama ini ‘ngemplang’ pajak.

“Karena tentunya dengan penggunaan NIK ini, maka seluruh kegiatan aktivitas yang terkait dengan transaksi wajib pajak warga negara bisa terdeteksi dengan baik. Ini tinggal disinkronisasi saja,” imbuh Marinus. rdn/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)