Efektivitas Bansos Harus Terus Dijaga 

Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan ada bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan kepada warga. Bansos yang diberikan selama PPKM mulai dari diskon tarif listrik, bantuan untuk pelaku UMKM, hingga bantuan dalam bentuk uang tunai. Setiap bansos diberikan ke sejumlah penerima dengan syarat tertentu.

Anggota Komisi VIII DPR RI
Lisda Hendrajoni. Foto: Jaka/Man

Masyarakat dapat menerima Bansos tunai sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan pada Bulan Juli 2021, sehingga penerima bansos akan menerima Rp600 ribu sekaligus alokasi bansos tunai yakni sebesar Rp6,14 T untuk 10 juta KPM. Pemerintah juga memberikan kartu sembako sejumlah Rp200 ribu selama dua bulan.

Selanjutnya pemerintah memberikan kuota internet hingga akhir 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,54 T, kemudian diskon listrik selama tiga bulan yakni pada oktober- desember 2021 dengan besaran Rp1,91 T untuk 32,6 juta pelanggan, bantuan beras juga diberikan sebanyak 10 kilo untuk 28,8 juta KPM dan Bantuan untuk UMKM sebesar Rp 1,2 juta.  

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mendukung agar penyaluran bansos dipercepat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

 “Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga,” kata Lisda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria. Ia pun meminta semua pihak mengawasi proses penyaluran bansos tunai. 

Pengawasan sangat penting agar tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial sebelumnya. “Meski dalam situasi darurat, kita berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada lagi duplikasi penerima,” ujar Lisda.

“BST dan bantuan-bantuan lain yang akan disalurkan selama PPKM ini setelah berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur,” ujar Lisda.

Lisda menyebut besaran BST yang akan diberikan Kemensos kepada masyarakat adalah Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus. “Dari keterangan Mensos, warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” ucapnya.

 Sementara itu Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR-RI Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Politisi yang biasa disapa Hergun ini melanjutkan, di lapangan masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotek. Selain itu, juga masih sering terjadi kericuhan antara aparat dengan pedagang. Pedagang menolak menutup dagangannya karena merasa tidak mendapatkan bantuan pemerintah. 

“Hendaknya menteri-menteri terkait bisa melaksanakan arahan presiden dengan cepat dan tepat. Penambahan anggaran sebesar Rp55 triliun harus bisa mengurangi dampak PPKM Darurat,” kata Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI kepada awak media di penghujung Juli lalu.

Tingkatkan Akurasi Data

Hergun mengatakan, patut disyukuri kasus positif Covid-19 sudah ada tanda-tanda penurunan. Namun, target PPKM Darurat menurunkan kasus positif menjadi di bawah 10.000 masih belum tercapai. Bahkan bila melihat data rencana awal PPKM Darurat sebelum diperpanjang yakni 3 hingga 20 Juli 2021, tampak masih ada kenaikan. Hingga 20 Juli 2021, kasus baru mencapai 38.325 kasus. 

Demikian juga pada data pasien meninggal dunia. Pada 3 Juli 2021, pasien meninggal mencapai 493 orang, sedangkan pada 20 Juli 2021 pasien meninggal mencapai 1.280 orang. Selain itu, selama PPKM Darurat, banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Bahkan di antaranya banyak yang meninggal dunia. 

“Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, terkait dengan banyak masyarakat yang melakukan isoman, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut,” ujar Hergun. 

Pertama, kata Hergun, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk secara aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman. Kedua, bed occupancy ratio (BOR) dikatakan telah menurun, sehingga masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. 

Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman. Dan ketiga, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus OTG tidak menumpuk antri di apotek-apotek. 

“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” terangnya. 

Politisi dari Dapil Jabar IV ini menambahkan, pemberlakuan PPKM Darurat, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. Misalnya, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp1,2 juta. 

Perlu diketahui, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2,4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1,2 juta per orang yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM. 

Hergun mejelaskan, penambahan penerima bantuan usaha mikro kepada sebanyak 1 juta orang sebagaimana yang disampaikan Presiden, hendaknya diprioritaskan kepada para pedagang kecil. Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM dengan para pedagang kecil. 

“Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri. Para pedagang kecil seperti tukang sayuran, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya, dapat membuka usahanya dengan waktu yang lebih lama,” pungkas Hergun. lhal/er

Anggota Komisi XI DPR RI
Heri Gunawan. Foto: Arief/jk
penambahan penerima bantuan usaha mikro kepada sebanyak 1 juta orang sebagaimana yang disampaikan Presiden, hendaknya diprioritaskan kepada para pedagang

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)