Efektifkan Guru Kunjung

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diwacanakan akan dimulai di bulan Juli 2021 oleh Kemendikbudristek menemui kendala. Dimana saat ini, angka penularan Covid-19 di Indonesia sedang melonjak. Mau tak mau, harus ada metode lain agar generasi bangsa tidak mengalami Learning Loss dan Lost generation.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/nvl

Melihat realitas yang sedemikian rupa di lapangan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai metode guru kunjung dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyiasati jika PTM Terbatas tak bisa dilaksanakan.

Dengan menimbang keterbatasan fasilitas di banyak daerah, pembelajaran luring menurutnya akan lebih layak, terutama untuk daerah-daerah 3T, pedesaan, dan wilayah-wilayah dengan kondisi geografis menantang. Metode yang dapat dioptimalkan adalah guru kunjung, dengan pembelajaran berkelompok.

“Jika mengarah ke opsi itu, pemerintah harus memberikan fasilitasinya, termasuk penyesuaian regulasi terkait dana BOS, misalnya untuk biaya operasional guru. Untuk siswa di daerah perkotaan dan dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan efektif, baiknya daring saja,” ujar Hetifah ketika diwawancarai tim Parlementaria.

Sebelumnya, politisi Partai Golongan Karya itu setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021. Namun menimbang perkembangan kasus Covid-19 belakangan ini, terlebih dengan kemunculan varian dellta yang menular lebih cepat, gagasan PKM menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ulang.

Kebijakan PTM pun tak lepas dari penolakan yang berkembang dalam masyarakat. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan dukungan terkait PTM. PGRI sebelumnya mengklaim, mayoritas dan guru ingin sekolah dibuka. Sedangkan, 79,54 persen data KPAI, sekolah telah siap gelar pembelajaran tatap muka.

Di lain sisi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga epidemiolog menolak PTM ini. Menurut mereka, di samping penularan melalui kelas ataupun area bermain sekolah, terdapat beberapa titik kritis dari pelaksanaan PTM ini, seperti perjalanan dari rumah maupun sarana transportasi. Sehingga dikhawatirkan ruang publik yang tidak dapat dikontrol penyebarannya tersebut menimbulkan risiko pada anak-anak.

Hetifah menilai, perbedaan sudut pandang keduanya sebaiknya dihadapi dengan membuat kebijakan yang mengakomodir semuanya, yang dapat diterapkan di Indonesia dengan wilayahnya yang luas. Kebijakan tersebut tidak dapat dipaksakan untuk wajib dibuka secara serempak ataupun kebalikannya.

“Menurut saya, baiknya pemerintah membuat kategorisasi, mana daerah yang wajib buka, mana yang opsional, mana yang tidak. Kategorisasi ini tidak hanya berdasarkan zona penyebaran Covid-19, tapi juga aspek-aspek lainnya seperti ketersediaan sarpras, progress vaksinasi GTK, akses internet, dan lainnya,” tandas Hetifah.l hal/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)