Efek Berganda Mandalika

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disebut telah menciptakan efek berganda di sekitar kawasan tersebut, mulai dari bermunculannya homestay atau penginapan, tumbuhnya IKM, dan tumbuhnya usaha tempat makan atau restoran, souvenir, rental mobil, dan lain sebagainya.Tak hanya itu, keberadaan KEK Mandalika juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan berkat sejumlah atraksi wisata di sekitar KEK ini seperti Desa Sade, Desa Sukarara, dan lain-lain. Efek Berganda Mandalika Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disebut telah menciptakan efek berganda di sekitar kawasan tersebut, homestay atau penginapan, tumbuhnya IKM, dan tumbuhnya usaha tempat makan atau restoran, souvenir, rental mobil, dan lain sebagainya.Tak hanya itu, keberadaan KEK Mandalika juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan berkat sejumlah atraksi wisata di sekitar KEK ini seperti Desa Sade, Desa Sukarara, dan lain-lain


 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Oji/Man

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi ‘Bali Baru’. Hekal mengatakan, untuk mengembangkan Mandalika, Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp250 miliar pada desember 2015 sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan iklim investasi.

“Kita datang ke sini (Mandalika) karena memang ini salah satu program untuk pengembangan 10 daerah wisata selain Bali. Salah satunya adalah Kawasan Mandalika. Semoga bisa menjadi ‘Bali Baru’ dan kebetulan Mandalika adalah BUMN yang merupakan mitra Komisi VI,” kata Hekal kepada Parlementaria

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan, melalui PMN tersebut, pembangunan KEK Mandalika diharapkan mampu menarik investasi sebesar Rp28,6 triliun dan 2 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. “Bahhkan sudah mendapat pinjaman sekitar Rp3,6 triliun untuk penambahan lainnya. Tapi itu bermula dari PMN yang dulu kita sepakati bersama dengan Komisi VI, sekarang bahkan sudah teken kontrak dengan MotoGP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021,” tegasnya

Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama pun menyoroti, Kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, ke depan juga diharapkan dapat turut melibatkan masyarakat lokal.

Jangan sampai pembangunan kawasan pariwisata ini malah hanya menjadikan masyarakat setempat sebagai penonton atau tidak mendapat apa-apa. Padahal Ini kampung mereka, nenek moyang mereka ada di sini. Oleh karena itu saya berharap ke depan dalam pengelolaan kawasan ini juga memperhatikan pelibatan masyarakat lokal,”pinta Suryadi.

Politisi dapil NTB II ini menambahkan pelibatan masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan. Sehingga mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan turis atau wisatawan. Hal tersebut sudah mulai dirintis oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah pusat lewat pembangunan sekolah pariwisata.

“Cara lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kawasan pariwisata baru ini adalah dengan memberikan ruang atau area khusus bagi masyarakat lokal menjual kerajinan tangan dan produk-produk lokal yang dihasilkannya. Sehingga mereka tidak kehilangan mata pencahariannya, serta tidak merasa tersisih dari sebuah pembangunan,” pungkas politisi dari fraksi PKS ini.

Data dari pemerintah pusat menjelaskan bahwa perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika International Circuit ini telah menciptakan 11.000 lapangan kerja selama tes pramusim. Peningkatan ekonomi berkat MotoGP 2022 tak hanya akan berdampak kepada Lombok, tetapi juga NTB dan sekitarnya. Bahkan, pada bulan depan saat race berlangsung, diperkirakan lapangan kerja akan mencapai 50.000 di beberapa sektor tertentu dari seluruh rangkaian MotoGP 2022. Diyakini akan ada dampak berkelanjutan pada 10 sektor prioritas pariwisata dari kegiatan ini.

Di sisi lain, persiapan event internasional tersebut menurut Anggota Komisi VI DPR RI  Andre Rosiade terancam tidak optimal karena kurangnya likuiditas Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akibat pandemi Covid 19. Dari informasi yang diterimanya, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100 persen di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika.

“Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash availability akibat Covid-19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama” jelas Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Untuk itu, politisi asal Sumatera Barat ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Dia pun meminta langkah perubahan peruntukan PMN ini melibatkan Kejaksaan, BPK hingga BPKP sebagai upaya untuk menjalankan good governance dan prinsip kehati-hatian.

governance dan prinsip kehati-hatian. “Terkait hal ini, sebenarnya ada solusinya yaitu dengan cara mengubah peruntukkan PMN tahun 2021 ke ITDC yang awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Tana Mori-Labuan Bajo, menjadi diperuntukkan untuk Mandalika, sebagai gantinya pada tahun 2022 holding pariwisata PT Aviata akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp7,5 Triliun dan ITDC Rp1 Triliun untuk Mandalika. Nah, Sebagian PMN ke ITDC di tahun 2022 ini dapat dialihkan kembali untuk Tana Mori, Labuan Bajo. Jadi, usulan ini hanya mengubah timing penggunaan saja karena Mandalika lebih urgent. Untuk itu, saya mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama. Saya pikir ini adalah langkah yang win-win solution,” terangnya. •hal/es

 

 

 

“JANGAN SAMPAI PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA INI MALAH HANYA MENJADIKAN MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI PENONTON ATAU TIDAK MENDAPAT APA-APA. PADAHAL INI KAMPUNG MEREKA, NENEK MOYANG MEREKA ADA DI SINI." - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)