Dukungan Pemerintah Pusat ke Daerah Belum Maksimal

Semua daerah di penjuru Indonesia harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Komisi X DPR RI dalam agenda kunjungan kerjanya mendorong agar Program-program kerja pemerintah harus menjangkau hingga daerah 3T.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Gubernur Sulteng. Foto: Dep/nvl

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja Komisi X DPR RI lainnya di Kota Palu, Sulteng. Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyatakan, semua daerah di Indonesia harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat.

Fikri mengatakan, destinasi wisata Palu sangat luar biasa. Palu memiliki natural landscape yang sangat bagus. “Tentu bisa dipromosikan menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan tempat lain. Tetapi apakah sudah mendapatkan perhatian khusus, baik dari sektor pendanaan ataupun dukungan Kemenparekraf,” ujarnya.

Ia menekankan agar mitra kerja Komisi X DPR mempunya program yang responsif terhadap bencana. “Sebab kalau tidak, sekolah akan hancur dan tidak ada rehabilitasinya. Skema kerjasama antara pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih tidak jelas,” tukasnya.

PJJ di Kalbar Sulit Diterapkan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (tengah) saat memimpin pertemuan dengan Wali Kota Kota Pontianak. Foto: Runi/nvl

Sementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengagendakan kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan dengan Walikota Pontianak beserta jajarannya, terungkap bahwa metode pembelajaran jarak jauh masih sulit diterapkan di Kalbar. Hal tersebut dikarenakan banyak wilayah yang belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi (blank spot).

Padahal Pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan metode pembelajaran belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem digital di masa pandemi Covid-19, dengan tujuan agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar di masa pandemi. Oleh sebab itu, dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi serta komunikasi, sudah seharusnya terhubung dengan jaringan internet yang baik. Pasalnya di era digital menuntut untuk serba go-digital termasuk dalam aspek Pendidikan.

“Banyak daerah di Kalimantan Barat dan juga di daerah serupa, yang mempunyai persolan yang sama, yakni tidak memadainya akses internet ataupun dari perangkatnya sendiri, contohnya alat komunikasi yang tidak men-support. Sehingga pembelajaran secara daring tidak maksimal dilakukan. Untuk itu, masalah ini selayaknya dipecahkan secara bersama dengan kementerian terkait,” jelas Hetifah, di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi X DPR RI tentunya akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak terkait, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), untuk memastikan setiap daerah yang memiliki blank spot, bisa diberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Diharapkan dengan adanya dukungan dari Kominfo, persoalan blank spot di Kalbar bisa teratasi.

“(Harapannya) akses jaringan internet bisa lebih baik digunakan, dengan sinyal yang bagus, diharapkan siswa-siswi yang melakukan pembelajaran secara online bisa lebih memahami apa yang dijelaskan oleh pengajar serta memudahkan dalam pencarian materi sekolah. Hal tersebut dilakukan guna mengejar ketertinggalan akibat pandemi covid-19. Dimana, saat ini pembelajaran mengalami situasi learning lose,” tandasnya.

Dorong Peningkatan Jumlah Penerima PIP di Serdang Bedagai

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat bertukar cenderamata usai pertemuan kunjungan kerja. Foto: Puntho/nvl

Di provinsi berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti yang memimpin tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbudristek) melalui Disdikbud Serdang Bedagai untuk meningkatkan bantuan jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) usia SD hingga SMA, serta Kartu Indonesia Pintar (PIP) bagi mahasiswa terutama dari keluarga kurang mampu.

Hal ini disampaikan Agustina usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya beserta jajaran dan stakeholder terkait lainnya Serdang Bedagai, Sumatera Utara, belum lama ini. Dampak pandemi Covid-19 telah membuat banyak orang tua yang mengalami ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan sekolah dan kuliah anak.

“Komisi X DPR menilai jumlah penerima PIP bagi 21.000 siswa yang ada di Serdang Bedagai dirasakan masih kurang. Terlebih, dampak pandemi ini adalah mengakibatkan banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah. Maka, Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan PIP dari tingkat SD sampai SMA serta KIP Kuliah untuk jenjang perguruan tinggi,” ujar Agustina.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesiapan anak-anak didik dalam memulai kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemerintah harus secara bertahap memulai PTM dari skala terkecil dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Agar tercipta learning by doing yang menyangkut masa depan anak didik. l dep,rni,rni/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)