Dukung Tenaga Honorer Kesehatan Jadi Pegawai Tetap

Komisi X DPR RI banyak menerima masukan terkait para tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan (nakes). Dalam kunjungannya, Komisi X menekankan agar pemerintah memperbaiki sistem pendataan tenaga honorer kesehatan.

Tim Kunker Komisi IX DPR RI foto bersama usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO: PUNTHO/NVL   
Tim Kunker Komisi IX DPR RI foto bersama usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO: PUNTHO/NVL

Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono menegaskan Komisi IX DPR RI siap mendukung adanya keberadaan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Apalagi, pembahasan tenaga honorer sudah terjadi sejak lama. 

“Meskipun berstatus tenaga honorer atau tenaga kontrak, tetapi siap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Maka, perlu dibutuhkan kerja sama antara DPR RI dengan pemerintah untuk persoalan tenaga honorer atau kontrak. Terlebih lagi, jika hal itu menyangkut tenaga kesehatan atau kependidikan,” ujar Tuti di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (12/9).

“Selama ini, nakes dan honorer menjadi topik yang paling penting yang selama ini kita bicarakan dan kita dalami. Kita akan terus melakukan yang terbaik untuk para nakes dan tenaga honorer ini. Karena, mereka ini garda terdepan yang sungguh sangat kita hargai,” sambung legislator dapil Jawa Tengah I tersebut. 

Tuti menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. “Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi insyaAllah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” tutur Tuti. 

Di sisi lain, Tuti menegaskan Komisi IX fokus mendalami secara intensif terkait permasalahan tenaga kesehatan honorer termasuk status dan kesejahteraannya. Tuti menyatakan hak untuk bekerja dan mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak mendasar bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang harus diberikan oleh pemerintah. 

Maka, kehadiran pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan terlebih setelah  adanya ketentuan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimana akan dihapusnya tenaga kerja honorer pada seluruh instansi pemerintah dengan batas waktu hingga November 2023,” ujar Tuti. 

“Persoalan tenaga kerja honorer ini tentunya tidak hanya pada bidang kesehatan tapi juga pada bidang kerja lainnya, sehingga hal ini juga menjadi perhatian serius pimpinan DPR RI. Mengingat pentingnya persoalan tenaga honorer ini, maka Pimpinan DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), sehingga akan ditemukan jalan keluar sehingga mereka dapat direkrut menjadi tenaga kerja PPPK,” ujar Tuti. 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menuturkan upaya penataan ASN yang dilakukan  pemerintah saat ini tentu akan berdampak pada keberadaan  tenaga  honorer yang telah ada dan menimbulkan persoalan dimana dengan waktu singkat ini pemerintah pusat dan daerah melakukan proses perekrutan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Tuti menekankan, Komisi IX, memandang penting pembahasan dan progress pelaksanaan perekrutan tenaga honorer khususnya di  Jawa Tengah sehingga mendapat masukan dan terobosan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tenaga honorer guna menunjang pelaksanaan fungsi DPR RI di bidang pengawasan. “Untuk kemudian menyusun rekomendasi dan mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk dapat segera diimplementasikan Pemerintah agar seluruh tenaga kerja Honorer dan non PNS bisa menjadi ASN dan PPPK,” tutup Tuti.

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin saat memimpin kunjungan kerja di Surabaya, Jatim. Foto: EKO/nvl 
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin saat memimpin kunjungan kerja di Surabaya, Jatim. Foto: EKO/nvl

Masa Depan Tenaga Honorer Kesehatan Jadi PR

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan masa depan tenaga honorer perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer di lembaga/instansi pemerintahan dan mengubahnya menjadi ASN atau PPPK menyisakan PR besar, yakni akan dikemanakan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PNS maupun PPPK. 

“Menurut saya mereka merupakan bagian dari masyarakat kita yang sudah lama mengabdi dan tidak bisa begitu saja disuruh cari kerja di tempat lain,” ujar Nur Yasin usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/9). 

Nur Yasin mengatakan pihaknya masih memikirkan usulan-usulan yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi masalah tersebut. Diketahui saat ini pemerintah melalui Badan kepegawaian Nasional (BKN) masih melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN di instansi pemerintahan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN, juga untuk membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. 

Terkait pendataan pegawai non-ASN tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti meminta agar pendataan tersebut diselesaikan sesegera mungkin, sehingga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer ini sesegera mungkin, yakni 23 November 2023 atau genap 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK dikeluarkan. 

“Kita masih ada waktu sekitar 14 bulan, jangan ada lagi molor-molor waktu (dalam melakukan pendataan kepada tenaga honorer). Kan kasihan ada (tenaga honorer) yang sudah tiga puluh tahun mengabdi tapi masih tinggal di toilet sekolah dengan gaji Rp300 ribu per bulan, ini sangat tidak layak dan tidak cukup,” ujar Krisdayanti. 

Dalam pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan memaparkan, beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi persoalan tenaga honorer yang berpotensi kehilangan pekerjaannya karena tidak lolos seleksi PNS maupun PPPK, di antaranya melalui peluncuran platform ASSik atau Arek Suroboyo Siap Kerja dan menyediakan rumah padat karya. pun,eki/es

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)