Dukung Penyegelan Lokasi Hutan Bekas Tambang

Ada tiga hal yang menjadi fokus Tim Kunker Komisi IV DPR RI. Yaitu, penyegelan 12 lokasi hutan bekas tambang bauksit, minta pemerintah perhatikan Produktivitas Tebu di Malang serta pengelolaan hutan adat tenganan pegringsingan.

Ketua Komisi IV Sudin saat meninjau lokasi bekas tambang bauksit di Kampung Gisi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan. Foto: Oji/nvl 
Ketua Komisi IV Sudin saat meninjau lokasi bekas tambang bauksit di Kampung Gisi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan. Foto: Oji/nvl

Ketua Komisi IV Sudin bersama Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau lokasi bekas tambang bauksit dan menyaksikan penyegelan dan pemasangan plang di 12 titik lahan eks tambang bauksit di Kampung Gisi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 


“Di Lahan hutan lindung seluas 4,3 Hektare (Ha) ini hasil buminya telah ditambang dan dikeruk sejumlah perusahaan pada 2019 tahun lalu. Kami dari Komisi IV DPR RI bersama Gakkum KLHK turun melakukan penyegelan dan disaksikan oleh Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan bersama beberapa OPD Bintan serta OPD Pemprov Kepri,” terang Sudin, Kamis (15/9).


 Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan ada 12 titik lokasi lahan hutan di Kabupaten Bintan yang akan disegel dan dipasang plang oleh Gakkum KLHK. Lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan yang sudah ditambang. “Kita akan segel 12 titik lokasi dan saat ini baru 5 lokasi yang kita pasang plang segel. Tinggal 7 lokasi lagi nanti kita minta Gakkum KLHK segera disegel,” tandas Sudin. 


Di 12 titik lokasi lahan hutan lindung seluas 300 Hektar itu, lanjut Sudin, juga telah dijarah dan tambangnya dikeruk sejumlah perusahaan pemilik pertambangan yang saat ini telah dihukum pidana. Sementara lahan bekas pertambangan yang ternyata adalah kawasan hutan Lindung itu dibiarkan kosong.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI. Foto: Singgih/nvl 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI. Foto: Singgih/nvl

Produktivitas Tebu Butuh Perhatian Khusus

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengaku prihatin kepada para petani tebu di Jawa Timur khususnya di area Malang dan Batu terkait turunnya produktivitas akibat kurangnya lahan, padahal kenyataannya pabrik gula di Jawa Timur terbilang cukup banyak 

“Presiden pernah bilang bahwa harusnya kita bisa menjadi swasembada gula karena produksi tebu yang banyak khususnya di provinsi Jawa Timur. Masalahnya adalah pasokan tebu sangat kurang, padahal sudah ada pabrik gula di beberapa wilayah di jawa timur,” ungkap Anggia di Malang, Jatim, Kamis (15/9). 

“Jadi tentu pada pertemuan kali ini kita membutuhkan informasi untuk dijadikan landasan dan dirapatkan di jakarta. Kita komisi IV punya komitmen sangat kuat terhadap petani tebu,” imbuhnya lagi. Lebih lanjut, Anggia juga sampaikan bahwa merasa sangat aneh dengan kebijakan pemerintah yang menghapus peraturan pabrik gula baru harus mempunyai lahan minimal 20 persen.  

Menurutnya saat ini banyak pabrik tebu yang bermunculan namun sebenarnya bahan baku sangat kurang. Banyaknya pabrik gula namun pasokan tebu yang kurang diibaratkannya sebagai tebu wisata. “Mereka punya pabrik tapi tidak punya lahan binaan sendiri, jadi tebu dari Malang dikirim ke Madiun, dari Madiun ke Blitar, dari Blitar ke Malang lagi, ini yang disebut tebu wisata,” ujar Anggia.

 Politisi Fraksi PKB ini juga memberikan solusi yang bisa diambil yaitu dengan perluasan lahan dan menjalin mitra kerja baik dengan para petani, sebab gula dihasilkan dari tebu, bukan dari pabrik.

Apresiasi Pengelolaan Hutan Adat

Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari mengapresiasi masyarakat adat dalam mengelola Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Provinsi Bali. Pasalnya, mereka bisa mempertahankan tata ruang yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya beratus-ratus tahun yang lalu. Untuk itu, pemerintah perlu memproteksi keanekaragaman budaya hayati dan kearifan lokalnya yang masih berlaku sampai saat ini. 

“Menurut saya desa adat di Bali ini perlu kita kembangkan karena banyak positifnya, jadi tidak semua masyarakat adat itu dalam mengelola hutan itu jelek. Pemerintah perlu menjaga kearifan lokal ini dengan merevisi atau menerbitkan perundang-undangan baru, karena masyarakat adat itu tidak harus digeneralisir untuk di nasionalisasikan tapi harus kita lihat juga mana yang menguntungkan pemerintah, itu harus kita lindungi, bahkan kalau bisa kita tularkan juga ke daerah-daerah lain,” kata Endang saat mengikuti Tim Kunspek Komisi IV DPR mengunjungi Hutan Adat Tenganan Pegringsingan, Bali, Kamis (15/9).  

Menurut Politisi F-Gerindra ini, kebanyakan orang mengira bahwa UU yang berasal dari luar negeri itu dianggap baik padahal belum tentu baik. Kenapa demikian, karena kearifan lokal berbeda dengan luar negeri, malahan banyak orang luar negeri tadi berkunjung kesini melihat desa adat sangat yang memperhatikan tentang hutan-hutan yang perlu dilindungi. “Ini kan menurut saya suatu  keuntungan bagi kita sebetulnya dan Ini harus dijadikan contoh untuk daerah lain,” ujar Endang. 

Legislator Dapil Jabar III ini juga mendorong, adanya bantuan anggaran untuk masyarakat adat ini, untuk lebih bisa memanfaatkan hutannya dengan aturan-aturan yang telah mereka buat dengan sangat ketat, karena aturan-aturan yang ada ini tentu saja belum didukung oleh undang-undang jadi baru dengan turun-temurun. 

“Ini perlu kita proteksi dan didukung dengan adanya undang-undang untuk melindungi masyarakat adat yang bisa mengendalikan hutannya dengan baik dan mereka ternyata kan tidak miskin seperti apa yang kita bayangkan. Tapi justru malah bisa menyejahterakan kehidupan masing-masing dengan memanfaatkan hasil lahan, misalnya madu, pertanian, anyaman dan tenunan yang bisa dijual dengan harga yang menguntungkan masyrakat setempat,” pungkas Endang. oji,skr,jk/es

Tim Kunker Komisi IV DPR RI bertukar cendera mata dengan perwakilan pengelola hutan adat di Bali. Foto: Jaka/nvl 
Tim Kunker Komisi IV DPR RI bertukar cendera mata dengan perwakilan pengelola hutan adat di Bali. Foto: Jaka/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)