Dukung Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan,dan Kelestarian Lingkungan

Komisi IV DPR RI mengirimkan tiga Tim Kunjungan Kerja Reses ke Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan pada pertengahan Oktober lalu. Di tiga daerah itu, Komisi IV DPR RI menyoroti sejumlah hal terkait pertanian, perikanan hingga kelestarian lingkungan.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat mengunjungi pembibitan kentang di Karo, Sumatera Utara. Foto: Arief/nvl

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah pusat men-support pembibitan kentang untuk petani di Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Sumut. Selama ini pembibitan kentang tersebut menggunakan metode bertingkat dan bibitnya didatangkan dari Pulau Jawa. “Petani Karo selama ini berjalan dengan swadaya masing masing, ini artinya pemerintah pusat melalui APBN kurang support pada petani. Mereka butuh traktor dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit dari Pulau Jawa sangat besar sekali,” ungkap Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, Karo memproduksi kentang untuk Sumut sebesar 57 persen. Selain bibit, para petani juga membutuhkan pupuk untuk pengembangan hortikultura. Para petani berharap pupuk tetap tersedia meskipun bukan pupuk yang bersubsidi. “Mendengar keluhan petani kentang, saya minta kepada PT Pupuk Indonesia agar persoalan pupuk diselesaikan segera. Saya juga katakan harus koordinasi sama Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Saya mau langsung ada, tindak lanjutnya itu yang paling penting bagi saya.” tegas Sudin.

Perlu Keseriusan Wujudkan Citarum Harum

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin tim kunker Komisi IV meninjau Kilometer 0 Citarum. Foto: Sofyan/nvl

Saat meninjau Kilometer 0 Citarum, di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Menurutnya perlu ada keseriusan bersama seluruh pihak pihak untuk mewujudkan Citarum Harum, dalam hal ini untuk revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum, termasuk penanganan pencemaran dan penghijauan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.

“Wilayah hutan (sekitar Sungai Citarum) banyak yang gundul. Sehingga pada November nanti perlu ada keseriusan untuk segera dilakukan penanaman pohon. Tetapi juga harus dipastikan tentang jaminan kesejahteraan masyarakat lokal di sini,” kata Dedi. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud politisi Partai Golkar tersebut yakni sebagian besar pencaharian masyarakat setempat yang menjadi petani sayur mayur di kawasan Sungai Citarum, dan cenderung enggan menanam tanaman keras untuk meminimalisir potensi erosi.

Karena faktor ekonomi itu membuat kesadaran masyarakat terhadap memelihara tanaman keras menjadi rendah. “Kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan hutan berbenturan dengan kebutuhan ekonomi yang menanam sayur. (Sebenarnya) itu bisa diintegrasikan (dengan program Citarum Harum). Dan nanti setelah masa reses, Komisi IV akan melakukan pemetaan. Dan kebetulan saya orang Jawa Barat, jadi saya akan turun langsung memetakan, (diharapkan) dalam tiga tahun ke depan di sini sudah harus hijau kembali,” komitmen Dedi.

Sinergi, Kunci Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Perikanan Untia

Foto bersama Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Untia. Foto: Nadia/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga stakeholder lainnya untuk dapat segera mengesahkan dan mengeluarkan organisasi kepengurusan Pelabuhan Perikanan Untia. Hal tersebut menjadi penting agar pelabuhan ini dapat segera difungsikan dan menjadi sentralisasi pelabuhan perikanan bertaraf nasional di Sulawesi Selatan.

“Saya merasa ironis dengan potensi yang dimiliki Sulawesi selatan ini. Salah satu yang menjadi penghambat, pertama adalah tentang organisasi yang belum selesai. Sebenarnya KKP sudah memberikan struktur organisasi kepada KemenPAN-RB,” ungkap Anggia. Politisi PKB ini mengaku heran, seharusnya organisasi itu sudah selesai ketika masih di tahap perencanaan.

Di sisi lain, Anggia mengapresiasi teknologi mesin rice to rice yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Makassar, Sulsel. Diketahui mesin tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beras yang berkualitas dengan nutrisi yang tetap terjaga. “Adanya mesin rice to rice ini yang memproses dari hasil panen petani yang (kualitas) biasa dijadikan premium dan itu menjadi konsumsi kebutuhan masyarakat,” katanya. lafr,sf,ndy/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)