Dukung Mitra Kerja Bangun Infrastruktur Bagi Masyarakat

Ada tiga hal yang disoroti Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerjanya. Pertama, yaitu pembangunan jembatan duplikasi jembatan Kapuas I di Kalimantan Barat, perbaikan sarana transportasi udara di Papua, serta sinergi lintas kementerian dalam melaksanakan pembangunan di Maluku Utara.

Anggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V di Jayapura, Papua. 
Anggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V di Jayapura, Papua.

Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan pembangunan duplikasi Jembatan Landak (Kapuas I) itu cukup efektif untuk mengurai kemacetan di kawasan Pontianak Timur menuju Pontianak Utara. Ia berharap seluruh masyarakat di Kota Pontianak turut mengawal proses pembangunan duplikasi jembatan tersebut.

Komisi V, termasuk dengan Pak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI) juga mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, dan ini sudah menemui titik terang,” ungkap Syarief saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, pertengahan Juli ini.

Ia memastikan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan segera dimulai. Syarief memprediksi jika proses pembangunan lancar, maka tahun depan pembangunan akan rampung. “Saya kira pada 2023 sudah selesai. Masyarakat harus mendukung setiap program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa lancar. Pembangunan itu akan membantu masyarakat. Saya berharap masyarakat bersama mensukseskan pembangunan itu,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.

Benahi Moda Transportasi Udara di Papua

Anggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin mengatakan dengan adanya pemekaran provinsi di Papua juga harus diimbangi dengan adanya perkembangan transportasi untuk memudahkan akses sebagai penghubung dari satu daerah ke daerah lain. Sebab persoalan transportasi jadi tantangan utama di bumi cenderawasih itu. 

Ia mengatakan, moda transportasi di Papua sangat dibutuhkan untuk bisa mengakses ke seluruh pelosokpelosok yang ada di Papua. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku mitra kerja dari komisi V DPR RI harus melakukan pembenahan untuk lapangan terbang yang dapat digunakan untuk armada tranportasi khususnya pesawat kecil.

Hal tersebut disampaikan Mesakh Mirin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub, perwakilaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), manajemen Angkasa Pura I, BMKG, BNPP, LPPNPI (AirNav) serta kepala bandara se-Papua, di Jayapura, Papua.

“Papua ini kan, membutuhkan transportasi udara saya melihat dari kacamata pribadi sebagai anggota komisi V DPR RI yang mewakili masyarakat Papua, yang harus dibenahi oleh Menteri Perhubungan adalah terutama lapangan terbang. Misalnya, untuk pesawat Armada yang kecil itu harus dibenahi sehingga masyarakat di Papua ini bisa terlayani dengan baik,” ucap Mesakh.

Mesakh Mirin yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Papua, menjelaskan sebagian masyarakat dipapua untuk akses ke daerah pelosok seperti pesisir pantai dan pegunungan masih mengalami keterbatasan akses. Hal itu dikarenakan biaya tranportasi yang tergolong mahal oleh karenanya harus ada kemudahan kemudahan untuk masyarakat Papua yang ingin berkunjung dari satu daerah ke kabupaten lain di Papua.

“Hampir semua masyarakat 60 persen jumlah penduduk di Papua itu ada sebagian besar di pesisir pantai dan di pegunungan, kalau khusus di pesisir pantai bisa disiapkan armada pesawat dan armada kapal yang bisa melayani dari keterbatasan dengan harga relatif terjangkau,” jelas Mirin.

Sinergikan Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menekankan pentingnya sinergitas dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sinergi antar kementerian maupun direktorat jenderal di kementerian menjadi kunci penting kesuksesan sebuah pembangunan.

“Supaya apa? Misalnya sudah capek-capek bangun rumah, ternyata di wilayah gempa. Tadi saya lihat ada ratusan rumah yang setiap gempa harus direhabilitasi dan seterusnya, kenapa tidak dipikirkan rumah yang tahan gempa misalnya, supaya tidak mubazir,” terang Mulyadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja, di Ternate.

Mulyadi berharap produk pembangunan juga berorientasi pada kualitas dan disesuaikan dengan kondisi alam. Karenanya, dia mengusulkan adanya sebuah Litbang (penelitan dan pengembangan) yang mengkaji bahwa ada koordinasi kuat supaya produk-produk pembangunan adalah produk-produk yang bisa bertahan lama. “Jangan hanya orientasi (infrastuktur) dibangun, setelah itu diserahkan kepada pemda dan seterusnya. Saya kira di situ harus ada pemahaman yang kuat,” imbuhnya.

Di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa dalam pembangunan setidaknya harus memiliki tiga orientasi. Pertama, tegas Mulyadi, harus tepat sasaran.

“Kedua, melibatkan stakeholder di daerah, karena daerah memiliki rencana namun kemampuannya terbatas. Pada saat ada sinergi, maka apa yang disampaikan dan diinginkan daerah dan dicanangkan oleh pusat menjadi sangat bermanfaat buat wilayah itu sendiri,” terang Mulyadi.

Terakhir, pembangunan infraktrur harus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Mulyadi juga berpesan kepada seluruh kepala daerah agar pembangunan yang telah diselesaikan bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat. Ia mengaku kerap menemukan produk pembangunan yang telah selesai namun maintenance atau perawatannya kurang maksimal. •eko,afr,eki/es

 

 

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja, di Ternate. 
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja, di Ternate.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)