Dukung Akselerasi Pembangunan di Daerah

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah. Beberapa permasalahan yang disoroti diantaranya pendangkalan Sungai Kawatuna di Sulawesi Tengah, revitalisasi kawasan religi Sekumpu Martapura Kalteng, serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha meninjau Proyek Revitalisasi Kawasan Religi Sekumpul Martapura.

Di Sulawesi Tengah, Komisi V DPR RI meninjau Sungai Kawatuna yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Sungai tersebut melintas di bawah runway Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu sehingga konstruksinya dibutuhkan box cover untuk mengalirkan air sungai. Pihak bandara sampai harus membuat box cover yang diharapkan dapat menormalkan aliran sungai.

“Karena kami melihat banyak sedimen-sedimen material yang ikut teralirkan di sungai ini, dikhawatirkan bahwa dari sisi box cover tersebut akan ada masalah apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengundang sekaligus kepala Balai Pengelola Sungai agar supaya bisa bersinergi dengan pihak bandara, bagaimana sedimen-sedimen ini segera dilakukan pengerukan dan dapat di atasi dengan baik, saat ini untuk penanganan sungai ini kan ditangani oleh bandara,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau Sungai Kawatuna, pertengahan Juni ini.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini menjelaskan terkait pendangkalan sungai adalah proses pengendapan material-material padat di bagian dasar sungai, fenomena ini umumnya disebabkan oleh penumpukan beberapa material alami seperti tanah, pasir atau lumpur, namun juga bisa disebabkan oleh hasil kegiatan manusia seperti pembuangan sampah ke sungai.

Menurut perhitungan Balai Sungai diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pengerukan sedimentasi tersebut sekitar 140 miliar saya kira sedimen ini sudah menjadi persoalan lama sehingga kemudian memang pihak bandara harus berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

“Jadi kalau mau berbicara lebih jauh lagi tentu permasalahan ini bukan saja di wilayah sungai, tetapi tentu di wilayah hutan kita juga yang harus kita benahi,” ujar Andi Iwan.

Revitalisasi Kawasan Religi Sekumpul Martapura Harus Diawasi

Komisi V DPR RI meninjau Proyek Revitalisasi Kawasan Religi Sekumpul Martapura yang telah dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan nilai Rp32,120 miliar. Ini merupakan proyek yang menggunakan APBN TA 2021, proyek ini menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, karena kualitas pekerjaan yang dianggap kurang baik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) benar-benar mengawasi ketat proyek revitalisasi kawasan religi Sekumpul Martapura. Dia menegaskan kepada Menteri PUPR agar tidak mengkambinghitamkan warga Martapura.

“Makanya, segera diperbaiki fasilitas yang menjadi hak publik. Jangan lagi menyalahkan warga Martapura dengan kualitas pekerjaan semacam itu,” tandas Syaifullah di Martapura, Banjarbaru, Kalsel.

Dia meminta Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membawahi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, benar-benar optimal mengawasi pembangunan proyek kawasan Religi Sekumpul Martapura. Setelah meninjau dengan seksama, Syaifullah beranggapan kualitas pedestrian atau trotoar bagi pejalan kaki, khususnya difabel tidak sesuai spesifikasi. “Mana ada warga Martapura yang melindas trotoar atau pedestrian dengan sepeda motor, apalagi mobil. Memang, kualitas pedestrian yang dibangun jelek,” keluhnya.

Dukung Pembangunan Infrastruktur di Sultra

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendukung akselerasi pembangunan di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini khususnya terkait infrastruktur pembangunan perluasan bandara dan jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Muna- Pulau Sulawesi. Untuk diketahui jembatan Buton-Muna rencananya akan dibangun Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara pulau Buton dan Muna serta kedepannya direncanakan menghubungkan pulau Sulawesi.

“Kami memberikan dukungan terkait perluasan dan fasilitas di bandara di Sultra dan juga jembatan Buton-Muna dan Muna-Pulau Sulawesi, penting untuk kita support dan dukungan akeselerasi pembangunan yang lebih cepat. Sehingga akan memberikan efek positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Sultra khususnya. Kami tentu berharap bahwa ini betul-betul bisa dijalankan pembangunannya supaya pemerataan pembangunan di timur Indonesia bisa lebih cepat terlaksana,” jelas Aras usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke provinsi Sultra.

Oleh karenanya, agar pembangunan dapat lebih cepat terakselerasi, dibutuhkan dukungan dan sinergitas dari Pemerintah Daerah setempat. Politisi dapil Sulawesi Selatan II ini, mendorong Pemda untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang terkait pembebasan lahan dan seluruh perizinan yang termasuk dalam syarat-syarat pembangunan.

“Tentu Pemerintah Pusat tidak bisa berjalan sendiri perlu dukungan Pemda. Tadi kita sudah komitmen agar Pemda mempersiapkan hal-hal terkait perizinan dan pembebasan lahan. Dan nanti Pusat berkewajiban menyiapkan anggarannya untuk dilakukan pembangunan secepatnya,” ungkap Aras. •man,eko,tra/es

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras saat pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)