DTKS Harus Segera Dimutakhirkan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki banyak kelemahan. Kendala penyaluran bantuan sosial dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya, sebab DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Jaka/nvl

Saat rapar kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan, permasalahan data, adalah masalah klasik yang tak kunjung usai.

Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan, ada masyarakat yang tadinya kurang mampu sekarang jadi mampu, namun tidak di-update. Sebaliknya, yang mampu jadi kurang mampu juga tidak diperbarui. “Jika seperti ini tentu jadinya tidak tepat sasaran karena banyak yang mampu itu terima bansos,” sebutnya.

Kesemberawutan data ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasalnya, akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial (bansos) saat ini. Seperti pemberian bantuan PKH, pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI serta program bantuan sosial lainnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, permasalahan tersebut tak lepas dari data ganda yang telah ditemukan oleh Kemensos. Ia mengatakan Kemensos telah bertindak cepat dengan menidurkan sebanyak 21.000.156 data ganda, dalam arti memiliki nama ganda atau mendapatkan bantuan ganda.

“Penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal ada data yang harus diperbaiki itu sejak 2015. Jadi saya mohon ijin data ganda ini memang menjadi salah satu masalahnya dan harus diantisipasi juga agar menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan,” jelas Risma.

Ia mengatakan, bahwa Kemensos melakukan pemebenahan DTKS. Risma menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data bantuan sosial (bansos).

“New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan” sebutnya,

Penertiban data ganda tersebut telah dikoordinasikan dengan KPK hingga Kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari Pemerintah daerah.

“Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid mendesak Kemensos untuk membenahi DTKS yang selama ini dinilai tumpang tindih. Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi penyaluran bansos dan bantuan lainnya dari pemerintah ke masyarakat.

Permasalahan data ini masih terjadi disebabkan beragam faktor. Seperti, belum memadainya anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data itu,” terangnya.

"Kesemberawutan data ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasalnya, akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial (bansos) saat ini."
Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid. Foto: Jaka/nvl

Hal lainnya yang diungkapkan Nur Azizah adalah terkait anggaran verifikasi dan validasi data sering kali tidak menghitung medan jarak penerima manfaat. Hal itu jadi penghambat pelaksanaan tugas petugas pendata validasi DTKS. Termasuk pula, honor sumber daya manusia pendata dan verifikator dinilai belum memadai.

“Masalah juga dipicu oleh belum terwujudnya sistem integrasi pendataan. Perangkat pendataan dan logistik tim yang mendata juga kurang memadai,” ujar politisi fraksi PKS ini. Ia menyebutkan tak jarang transfer data di daerah yang berada diluar jangkauan telekomunikasi berlangsung tidak optimal.

Dan yang tak kalah krusial yang dikritisi oleh Nur Azizah yaitu struktur organisasi, petunjuk teknis dan perangkat kerja pendataan yang masih belum jelas. Terdapat pemahaman yang berbeda di berbagai dinas sosial di daerah terkait teknis verifikasi dan validasi DTKS.

Oleh karena itu, politisi dapil Jawa Barat VI itu menyarankan agar alokasi anggaran verifikasi dan validasi DTKS harus memadai dan realistis. Serta pengelolaan jumlah dan kualitas pendata serta verifikator harus optimal.

Pemerintah dapat mengintegrasikan data yang dikelola Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri untuk memaksimalkan implementasi data bantuan sosial di masa mendatang. “Juga meningkatkan struktur organisasi dan petunjuk teknis pengambilan data,” terangnya.

Lebih lanjut Kementerian Sosial telah menemukan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Laporan tersebut berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan KPK terkait bansos tahun 2020. BPKB melaporkan terdapat 3.877.965 data NIK tidak valid. 

Selanjutnya terdapat 41. 985 duplikasi data keluarga peneriman manfaat (KPM) dengan nama dan nik yang sama. BPK juga tambahan data NIK tidak valid sebanyak 10.992.479 ART, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART. Temuan ini pun mendapat sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq.

“Penemuan 21 juta data ganda yang disampaikan Menteri Sosial ini memang sesuai fakta, tetapi Mensos itu sebaiknya tidak grasak-grusuk lapor ke sana-ke mari seperti ke KPK dan lainnya. Sebaiknya cari tahu dulu mengapa hal ini bisa terjadi dari internal Kementerian Sosialnya. Apakah reformasi birokrasi Kemensos itu sudah benar?” kata Maman. 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menyampaikan, validasi data yang dilakukan Kemensos memang penting terutama terkait penemuan 21 juta data ganda penerima bansos yang mengakibatkan bansos tidak tepat sasaran. Tetapi reformasi birokasi Kemensos juga tidak boleh dilupakan karena kevalidan suatu data juga berhubungan terhadap pengujinya.

“Yang saya lihat bu Mensos ini seperti menaruh ember di bawah genteng yang bocor akibat hujan. Bukannya mencari cara agar bagaimana air hujan itu tidak masuk seperti gentengnya di ganti atau lainnya. Kemensos seharusnya melakukan reformasi birokrasi karena kevalidan suatu data juga sangat berpengaruh kepada internal Kemensos,” tandas legislator dapil Jawa Barat IX itu. l  tn/es

"Masalah juga dipicu oleh belum terwujudnya sistem integrasi pendataan. Perangkat pendataan dan logistik tim yang mendata juga kurang memadai."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)