Dr. (H.C) Puan Maharani: DPR Berjuang Pulihkan Indonesia dari Pandemi

Sepanjang 2021, Dunia masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Banyak kebijakan negara terpengaruh dari virus yang pertama ditemukan di Wuhan, China ini. Pun begitu di Indonesia, DPR RI sebagai wakil dari rakyat terus mengupayakan yang terbaik bagi masyarakatnya, baik itu terkait vaksinasi maupun pemulihan ekonomi.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (2/3/2021). Foto : Eno/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta semua pihak tidak lengah menghadapi perkembangan kasus Covid-19. Secara khusus, ia meminta pemerintah mencermati peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara lain. Peningkatan kasus seperti di India setelah penularan kasus dilaporkan menurun, jangan sampai terjadi di Indonesia. Di beberapa negara juga mulai ada peningkatan kasus yang sama, kurva penularan naik lagi. 

Pengalaman-pengalaman beberapa negara di mana kasus penularan kembali meningkat, menurut Puan, harus jadi pelajaran bagi pemerintah dalam penanganan Covid-19. “Meski sudah ada vaksinasi, jangan lengah dengan melonggarkan kebijakan. Jangan ambil risiko yang memicu peningkatan kasus,” tegas Puan.

Puan meminta pemerintah pusat dan jajaran di bawahnya terus disiplin menegakkan protokol kesehatan, apalagi di tengah banyaknya acara keagaman di bulan Ramadan ini. “Kewajiban memakai masker dan menjaga jarak serta membatasi kerumunan harus dijalankan secara disiplin. Masyarakat juga harus disiplin,” ujar Puan.

Ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Maret lalu, Puan Maharani menegaskan Puskesmas memegang peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. “Puskesmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program vaksinasi Covid-19,” ujar Puan. 

Puan melanjutkan, puskesmas adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan. Diketahui, prioritas daerah, situasi Covid-19 di daerah, kesiapan sarana dan prasarana penyimpanan vaksin dan penyelesaian target vaksinasi tahapan sebelumnya menjadi pertimbangan  guna mencapai vaksinasi yang berkeadilan. “Lewat puskesmas, warga di desa-desa terjangkau vaksinasi sehingga prinsip vaksinasi berkeadilan terpenuhi,” ucapnya.

Diplomasi Vaksin

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan bilateral dengan beberapa ketua parlemen di sela-sela forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria. Foto: Ist/nvl

Tak hanya di dalam negeri, DPR RI juga memperjuangkan pemerataan hak-hak masyarakat dunia atas vaksin di forum internasional. Misalnya, di awal tahun 2021, Puan menegaskan bahwasanya rakyat Palestina berhak mendapatkan vaksinasi Covid-19 seperti warga dunia lainnya. Ia mendesak komunitas internasional untuk membantu atasi pandemi Covid-19 di Palestina. 

“Terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu rakyat Palestina mengatasi Covid-19, termasuk memberikan akses terhadap vaksin,” ungkap Puan ketika menjadi salah satu Keynote Speaker secara virtual dalam forum ‘Al-Quds Brings Us Together–Together Against Normalization Of Relations With The Zionist Regime’ yanhg digelar di Teheran, Iran. 

Pertemuan terdiri dari dua sesi yang terdiri dari sesi para Ketua atau Deputi Parlemen, dan sesi yang terdiri dari Ketua Komisi Luar Negeri negara-negara yang mendukung Palestina. “Pandemi Covid-19 dapat digunakan sebagai momentum untuk mendesak rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Rakyat Palestina saat ini harus bersatu menghadapi pendudukan Israel dan mengatasi pandemi Covid-19,” tegasnya. 

“Saya menyerukan kepada semua negara yang hadir pada pertemuan ini untuk tetap solid dan terus memperkuat dukungan kita terhadap Palestina sehingga Bangsa Palestina dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” seru perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut. 

Tak hanya itu, di sela-sela forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, September lalu, Puan bertemu dengan Ketua Parlemen Korea Selatan dan Ketua Parlemen Timor Leste. Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Nasional Republic of Korea, Park Byeong-Seug, Puan menyampaikan apresiasi atas dukungan negara tersebut bagi Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam beberapa kesempatan, Korea memberi bantuan peralatan kesehatan dan obat-obatan. 

“Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan Korea Selatan untuk penanganan pandemi Covid-19 di negara kami,” kata Puan. Lebih lanjut, Puan berharap agar kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan untuk memproduksi alat-alat kesehatan semakin dipercepat. Kerja sama tersebut, kata Puan, termasuk untuk testing, tracing, treatment, hingga alih teknologi. 

Selain itu, kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk treatment Covid-19 juga diharapkan dapat semakin diintensifkan. Melalui Park Byeong-Seug, Puan mengajak Korea untuk berjuang bersama dalam upaya keadilan dan kesetaraan vaksin Covid-19 bagi semua orang. Politisi PDI-Perjuangan ini juga menitipkan pesan agar Korea menjamin kemudahan akses vaksin untuk warga negara Indonesia yang ada di sana.

Sektor Budaya Harus Segera Bangkit

Pelestarian budaya lokal menjadi esensial untuk mencegah redupnya energi pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Bagi Puan, kearifan lokal berupa sistem sosial dan budaya yang bisa mendukung perekonomian warga setempat. 

“Kami menyadari budaya adalah energi pariwisata. Jadikan ini sebagai modal menggerakan wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi sekaligus mengamati kegiatan di Desa Wisata Osing. Tentu, ini diharapkan bisa mendukung perekonomian warga setempat,” terang Puan saat berkunjung ke Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, Banyuwangi, Jatim, Februari lalu. 

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan seni dan budaya turut menjadi esensi pembentuk pribadi bangsa. Tidak hanya menjadi esensi pribadi dan bangsa, seni dan budaya masyarakat Osing bisa diwariskan nilai-nilai hidupnya kepada generasi saat ini.

 “Seni dan budaya merupakan salah satu pilar membangun kepribadian bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Maka, penting memperkuat kearifan lokal sebagai falsafah nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus rawat warisan leluhur supaya bisa diturunkan,” tegasnya 

Penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana ini turut mengapresiasi para seniman Osing sekaligus segenap masyarakat Banyuwangi yang tidak lelah berkarya dalam kondisi terbatas.  Puan meminta agar pemerintah setempat tetap melindungi pelaku budaya dan pariwisata dari dampak pandemi Covid 19.

Prihatin Tenggelamnya Nanggala-402

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Prersiden Joko Widodo bertemu dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, Jatim, Kamis (29/4/2021). Foto: Ist/nvl

April lalu, bangsa Indonesia dikejutkan dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, Jawa Timur. Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Puan turut bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada keluarga korban kapal selam yang dinyatakan subsunk di utara laut Bali tersebut. 

“Kami menyadari bahwa duka yang paling dalam pasti dirasakan oleh anggota keluarga, karena itu sejak awal DPR-RI terus berkomunikasi dengan pemerintah agar Negara memberikan perhatian kepada para keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Puan. 

Puan menyampaikan, sebagai salah satu bentuk penghormatan pada awak KRI Nanggala-402, di Gedung DPR/MPR dan di seluruh rumah dinas anggota DPR/MPR dikibarkan bendera merah putih setengah tiang pada 26-28 April 2021. “Saat ini kita menghormati keluarga yang masih sangat berduka. Begitu juga kita tahu Indonesia masih kaget dan berduka dengan adanya peristiwa ini,” ujarnya seraya memastikan bahwa DPR RI akan membahas segala sesuatu dengan pemerintah terkait tragedi KRI Nanggala-402 dan keseluruhan alutsista serta pertahanan Indonesia.

Perkuat Industri Pertahanan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E Mabes TNI AD. Foto: Ist/nvl

Di bidang pertahanan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pentingnya menguatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan alat peralatan pertahanan nasional. Menurut Puan, hal itu adalah komitmen yang harus diwujudkan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 

Puan menjelaskan, UU tentang Industri Pertahanan dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya. 

“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun detterence effect terhadap negara lain,” kata Puan saat memberikan kuliah umum dan pembekalan  kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Juni lalu. 

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menuturkan, negara yang memiliki industri pertahanan kuat dan maju memiliki keuntungan lebih dalam mengendalikan arah politik, yang dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik. 

Puan menegaskan bahwa TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. “Pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Puan.

Pemindahan IKN 

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar konferensi pers usai menerima draf RUU IKN di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Foto: Eno/nvl

Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pemerintah yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir September lalu.

Puan mengungkapkan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah ada sejak lama. “Yang kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara adalah perlunya sosialisasi dan persiapan yang matang terkait pembangunan Ibu Kota Baru yang meliputi aspek regulasi, sampai hal-hal teknis yang semua proses itu dikoordinasikan dengan DPR RI,” papar Puan.

Terkait pemindahan IKN, Puan memastikan, DPR RI akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Ia juga berharap RUU IKN dapat memenuhi kebutuhan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dari semua sisi dan pertimbangan yang ada. 

“RUU IKN nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya yang lebih komprehensif yang pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah dan DPR tapi juga semua elemen bangsa dalam memberi masukan,” jelasnya.  

RUU IKN yang disampaikan pemerintah terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal. RUU mengatur soal isi dari Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengeloaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya. l es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)