DPR Terus Perjuangkan Payung Hukum Untuk Lindungi PRT

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan tertua dan terbesar jumlahnya di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan survei Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah PRT di Indonesia sekitar 4,2 juta orang. Mayoritas PRT di Indonesia diampu oleh perempuan. Namun, hingga memperingati Hari PRT Internasional yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2021, nasib PRT masih di posisi marjinal.

Mereka masih bekerja dengan upah di bawah standar kelayakan, tidak mendapat jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan, hak libur/cuti, serta rentan berbagai kekerasan.  Bahkan, kasus kekerasan dan perbudakan terhadap PRT terus bertambah. JALA PRT mencatat dalam tiga tahun sejak 2018 hingga 2020 terjadi 1.743 berbagai kasus kekerasan terhadap PRT.

Sebanyak 62 persen adalah multi kasus dari kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan perdagangan orang. Selain itu, selama masa krisis pandemi Covid-19, PRT sebagai warga negara dan pekerja juga luput dari perhatian dan subsidi pemerintah. Sebanyak 82 persen PRT hingga kini tidak bisa mengakses jaminan sosial sebagai aspek dasar dalam kebutuhan hidup. Bahkan sejumlah PRT kini terancam hidupnya dalam krisis pangan dan papan.

Disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Willy Aditya, dengan angka PRT yang sedemikian banyak dan kondisi yang rentan kekerasan, DPR RI memasukan RUU Perlindungan PRT ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk sebuah perubahan terhadap situasi dan kondisi PRT. 

“RUU Perlindungan PRT lahir sebagai sebuah bentuk respon negara dalam meningkatkan perlindungan kepada kelompok yang rentan atas segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perdagangan manusia,” ungkapnya saat ditemui Parlementaria, beberapa waktu lalu. 

Lebih lanjut Willy menjelaskan, RUU PRT disusun dengan berbagai sudut pandang dan senantiasa memperhatikan aspek kultural masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, RUU PRT disusun sebagai manifestasi dari upaya membangun kehidupan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. “Jika ada ketakutan atau kekhawatiran untuk meloloskan RUU ini menjadi produk legislasi negara sesungguhnya tidak beralasan. Sebagaimana Pancasila yang digali dari taman sari berbagai kebudayaan Nusantara, RUU PRT juga disusun dengan berbagai sudut pandang dan senantiasa memperhatikan aspek kultural masyarakat Indonesia,” katanya. 

Di dalam draf RUU tersebut dibuat klaster perekrutan PRT. Pertama, PRT yang direkrut tidak langsung (melalui penyalur) yang mengatur relasi profesional dan PRT yang direkrut langsung (dengan basis relasi kerja sosiokultural). Asas utama dari RUU tersebut adalah kekeluargaan, jadi seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Adapun hubungan kerja adalah hubungan sosiokultural PRT dengan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja.

“Bentuk perjanjian kerja ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban. Sementara yang dimaksud dengan ‘perjanjian kerja’ adalah perjanjian antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dan pemberi kerja. Upah kepada PRT ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau perjanjian kerja,” kata politisi Fraksi Partai NasDem itu. 

Dalam draf RUU PPRT, disebutkan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tujuan lain tak kalah penting yang tercantum di dalam draf tersebut menyebutkan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, serta meningkatkan kesejahteraan PRT.

PERLINDUNGAN PRT KEWAJIBAN NEGARA

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat. Foto : Jaka/nvl

Sementara itu Anggota DPR RI Lestari Moerdijat menuturkan urgensi RUU ini. Di mana posisi PRT akan menjadi sektor kerja yang belum memiliki perlindungan hukum memadai di Indonesia saat ini. Padahal, kata Lestari, pemenuhan hak dan perlindungan warga negara merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam konstitusi negara ini.

“Untuk itu RUU yang yang sudah keluar-masuk pembahasan di ranah legislatif sejak 16 tahun lalu ini, harus segera dituntaskan pembahasannya untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang,” tegas Lestari. RUU PRT tergolong mendesak lantaran berisi pasal-pasal yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia yang wajib dimiliki oleh para pekerja rumah tangga.

Menurut Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah II itu, semakin lama menunda pembahasan RUU PRT sama saja mengabaikan hak asasi manusia yang secara mendasar menjadi tanggung jawab negara. “Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak lebih dari lima juta pekerja rumah tangga,” terang Anggota Komisi II DPR RI itu.

Lebih lanjut Lestari menambahkan, hak warga negara sama di mata hukum, sehingga terkait pembahasan aturan bagi PRT, prinsip keadilan wajib dikedepankan. “Karena pada praktiknya penyikapan kita terhadap para pekerja rumah tangga, yang didominasi perempuan, menghasilkan ketidakadilan gender yang berpotensi pada munculnya kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Pemahaman bahwa PRT sudah diatur dalam UU Tenaga Kerja, menurut Lestari, merupakan persepsi yang keliru. Karena yang diatur dalam UU Tenaga Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Sedangkan pemberi kerja bagi PRT, tidak bisa dikategorikan sebagai pengusaha.

Demikian juga dengan aspek perlindungan PRT yang dianggap sudah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu, secara hirarki hukum juga tidak jelas asal usulnya, karena tidak ada undang-undang yang memerintahkan lahirnya peraturan menteri tersebut,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Saat ini pembahasan RUU PRT di Baleg DPR RI sudah selesai, namun posisi RUU tersebut diakui Lestari masih rawan di-drop dari Prolegnas. Lantaran harus melalui rapat kerja lagi sebelum diajukan ke Rapat Paripurna. “Karena itu saat ini perlu dibangun kesadaran bersama terkait pentingnya kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, untuk mendorong proses pembahasan RUU tersebut di tingkat legislatif,” pungkasnya. l ah,rnm/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)