DPR Terus Berbenah Diri

Telah dua kali Hari Ulang Tahun DPR RI diperingati dalam situasi pandemi Covid-19 yang telah berdampak sangat luas dalam kehidupan rakyat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan DPR untuk melakukan berbagai perbaikan dalam meningkatkan kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI. Foto: Runi/nvl

Di umur yang ke-76 ini, DPR RI menuntut diri untuk terus memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat, melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, politik anggaran yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, serta melakukan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional, serta melaksanakan politik diplomasi. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun menegaskan komitmen DPR untuk terus berbenah diri. Puan memastikan, lembaga perwakilan rakyat yang dipimpinnya tak akan berhenti melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana diamanatkan konstitusi. 

“Tidak ada hal yang utama bagi DPR selain aspirasi rakyat. Di ulang tahun ke-76 ini, DPR akan terus berbenah diri dan terus belajar untuk mendengar, memahami dan menyalurkan aspirasi rakyat,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria

Lebih lanjut, Puan mengingatkan seluruh wakil rakyat agar mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat. Terlebih, ia menegaskan di era pandemi Covid-19 sekarang ini dibutuhkan kerja-kerja tak kenal lelah oleh anggota DPR, agar beban rakyat diringankan di masa-masa sulit sekarang ini. 

“Kami akan mengawasi setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 agar semata-mata bertujuan untuk penyelamatan rakyat dari bencana kesehatan ini, bukan yang lain,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini. 

Puan pun mengajak semua anggota DPR RI menjadikan HUT DPR tahun ini sebagai momentum untuk bergotong royong dan berbagi di tengah pandemi. “Peringati HUT ke-76 DPR ini dengan bergotong-royong bersama rakyat yang sedang sulit. Buka dapur-dapur umum, bagikan sembako dan semua yang bisa meringankan beban rakyat di saat pandemi ini,” kata Puan. 

Puan mengatakan, dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. 

“Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi krisis. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung berbagai upaya menyelamatkan rakyat,” imbuhnya. 

Untuk menghadapi pandemi yang berkepanjangan, Puan telah mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang ketahanan kesehatan menghadapi virus Corona (Covid-19). Dengan infrastruktur kesehatan yang mumpuni, diharapkannya masyarakat akan mampu hidup berdampingan dengan Covid. 

“Di tengah prediksi Covid-19 akan berubah status dari pandemi menjadi endemi (virus tidak akan berakhir menghilang sepenuhnya), pemerintah harus menyiapkan roadmap atau rencana jangka panjang mempersiapkan ketahanan kesehatan masyarakat,” tutur Puan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang menyebutkan, Covid-19 telah mengubah stigma normal baru, menjadi masa depan baru. Dengan stigma baru ini, manusia disebutkan akan mampu beradaptasi dengan Corona menyusul kekebalan masyarakat terhadap virus ini akan meningkat melalui infeksi alamiah dan akselerasi vaksinasi. 

Pimpinan DPR RI foto bersama para Pimpinan Fraksi usai menerima laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021. Foto: Jaka/nvl

Meskipun virus masih tetap ada, nantinya angka perawatan dan kematin pasien Covid-19 akan berkurang. Hal tersebut dijelaskan Puan, akan berpengaruh terhadap modifikasi perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. 

“Maka ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas infrastrukur kesehatan, baik infastruktur fisik berupa bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, obat-obatan, termasuk juga penunjang lainnya,” jelas Puan. 

Sementara itu untuk infrastruktur non-fisik, Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, klinik, serta aksebilitasnya. Disampaikannya, infrastuktur kesehatan adalah salah satu faktor kunci untuk tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam menghadapi virus Corona. 

“Dan tentunya ini harus dilakukan secara merata dan berkeadilan. Baik itu di perkotaan, hingga menyentuh pelosok-pelosok desa. Negara harus hadir bagi seluruh rakyat Indonesia sampe ke penjuru Tanah Air,” tegas Puan. Ditambahkannya, ketahanan kesehatan perlu didukung oleh kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. 

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci terpenuhinya ketahanan kesehatan. Masyarakat jangan pernah kendor menerapkan protokol kesehatan, termasuk sadar melakukan perlindungan diri dan keluarga. Kesadaran masyarakat ini harus terus diingatkan oleh pemerintah dalam setiap kesempatan dan di semua lini kehidupan,” papar Puan. 

DPR RI juga meminta pemerintah terus menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T), dalam upaya melandaikan kasus Covid. Puan menyatakan, kolaborasi yang kompak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi akan jadi modal sistem ketahanan kesehatan nasional. 

“Pemerintah harus se-iya se-kata dalam menjalankan program. Termasuk dalam proses ‘rem-tarik’ atau mengetatkan-melonggarkan kegiatan yang menjadi program pemerintah untuk mencapai masyarakat yang sehat, produktif sekaligus aman,” tutur Puan. 

Puan juga terus mendorong program vaksinasi nasional terus digalakkan untuk mempercepat kekebalan komunal (herd immunity). Ia meminta percepatan vaksinasi di Pulau Jawa-Bali dan non Jawa-Bali berjalan seiringan agar tidak terjadi ketimpangan. 

“Pastikan juga masyarakat yang kesulitan mengakses vaksin akibat masalah dokumen identitas dapat terfasilitasi. Kelompok masyarakat termarjinalkan, terpinggirkan, jangan sampai dilupakan. Apalagi mereka mayoritas hidup di jalan sehingga membutuhkan kekebalan dari Corona,” ucap Puan. 

Secara umum, kinerja fungsi legislasi DPR RI pada Tahun Sidang 2020-2021 terdiri dari 9 RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang, 14 RUU sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, dan 17 RUU sedang dalam tahap penyusunan. 

Puan juga menerangkan, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, yang menargetkan 246 RUU dan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau pabrik kerupuk di Cibinong, Jawa Barat. Foto: Kresno/nvl
Besarnya anggaran di sektor kesehatan dan anggaran penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan Indonesia dapat bertahan pada tahun 2021 ini

“DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu dalam pembahasan suatu Undang-Undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi Undang-Undang yang dibahas,”  kata Puan. 

Puan menyambungkan, di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia, serta diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural negara. 

Puan menerangkan, kinerja fungsi-fungsi DPR RI harus terus berjalan meskipun dunia tengah pandemi. Hal tersebut sesuai dengan spirit dan amanah dalam konstitusi dan perundang-undangan. Selama Tahun Sidang 2020-20 21, DPR RI sudah melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta dukungan diplomasi atas pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di forum global.

 “Dalam pelaksanaan fungsi legislasi misalnya, pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah salah satu contoh poin penting hasil proses legislasi yang dilakukan DPR RI sebagai bentuk dukungan politik terhadap upaya eksekutif untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional ke depan,” terang Puan.

 Sebagai omnibus law, sambung Puan, Undang-Undang tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua masyarakat termasuk dalam mendorong peningkatan di sektor investasi. 

Puan juga menjabarkan bahwa DPR RI juga berperan dalam mendukung kebijakan anggaran negara dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2021. Salah satunya menyetujui anggaran untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian seperti kepada pelaku UMKM, pelaku pariwisata, industri, dan lain-lain. 

“Dukungan tersebut dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional yang sudah dimulai tahun 2020 lalu yang juga melalui APBN 2020. Besarnya anggaran di sektor kesehatan dan anggaran penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan Indonesia dapat bertahan pada tahun 2021 ini,” tuturnya. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo meninjau lokasi vaksinasi siswa sekolah di Kota Serang, Banten. Foto: Bonis/Man

Masih terkait fungsi anggaran, Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa DPR RI menyoroti masih banyaknya pelaksanaan anggaran negara tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar-standar akuntansi pemerintahan.

 Di sisi pengawasan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menjabarkan, aktivitas DPR RI dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan kegiatan kunjungan kerja. Tetapi, aktivitas kunjungan kerja sebagai salah satu instrumen pengawasan DPR RI, tidak berjalan normal selama Tahun Sidang 2020-2021 karena pandemi. 

“Pimpinan dan komisi-komisi di DPR RI juga membentuk panitia kerja (panja) dan tim pengawasan yang merupakan concern DPR RI atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Seperti pengawasan atas penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta penanganan dampaknya. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi terbantu dan diperhatikan DPR sebagai representasi rakyat,” ucap Puan. 

Di sisi lain, DPR RI ikut berperan mengawasi dan memastikan apakah pemerintah pusat bekerja dalam mengaktualisasi kebijakan luar negeri Indonesia di forum-forum dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan aktifnya DPR RI dalam melakukan diplomasi parlemen pada forum internasional yang saat pandemi ini lebih banyak dilaksanakan secara virtual.

 Selain itu, untuk merespons gugatan masyarakat atas pelanggaran hak konstitusionalnya, Puan menyampaikan, DPR RI juga menyusun keterangan dan menyampaikannya melalui tim yang mewakili dalam sidang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Seiring dengan itu, DPR RI senantiasa memperkuat kinerja lembaga DPR RI melalui kebijakan internal, penegakan kode etik, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta upaya reformasi birokrasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI,” pungkasnya. er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)