DPR Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Umum IPU 2022

Pertemuan Sidang Umum atau The 144th General Assembly Inter-Parliamentary Union  (IPU) 2022 akan menjadi wadah untuk meningkatkan kerja sama antar–parlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam penangangan pandemi Covid – 19 serta mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto : Anne/nvl

Sidang Umum akan digelar di Bali pada 20 – 24 Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan perkembangan penyebaran virus pada awal tahun 2022. Pengukuhan DPR RI menjadi tuan rumah IPU General Assembly 2022, karena Indonesia dianggap telah berhasil melewati puncak gelombang kedua Covid-19 varian Delta. 

Perhelatan Sidang Umum IPU tahun depan akan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan pengadaan acara internasional dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini juga akan memberikan optimisme dari berbagai anggota parlemen di seluruh dunia. Selain itu, pertemuan ini diharapkan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan kerjasama seluruh stakeholders termasuk parlemen untuk memastikan seluruh agenda pembangunan menyasar pada 5P yaitu People (Manusia), Planet (Bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian) dan Partnership (Kemitraan).

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana mengatakan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara spesifik menyasar sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan lingkungan serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

Meski  di tengah tantangan pandemi Covid-19, Putu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan lokal. Menurutnya, meski mandat agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ada di pemerintah pusat, namun 70 persen kewenangan dalam implementasi SDGs ada di pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan pencapaian 17 target SDGs yang sudah dicanangkan.

DPR RI  sebagai focal point parlemen Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong terwujudya kerjasama antar-parlemen guna mewujudkan SDGs. Salah satu iku krusial yang disoroti parlemen Indonesia, terkait ketimpangan sosial dan ekonomi, dampak Covid-19 terhadap pencapaian SDGs, perubahan iklim, pemulihan ekoomi global di masa pandemi, pendanaan SDGs, serta penguatan kolaborasi antar parlemen untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya diplomasi parlemen, BKSAP DPR secara aktif telah mengkampanyekan peran parlemen dalam pencapaian TPB di berbagai forum antar parlemen seperti di Forum G20 Parliamentary Speakers Summit, World Conference of Speakers of Parliament, AIPA General Assembly, dan berbagai forum multilateral lainnya.

Di tahun 2017, DPR RI juga berhasil menginisiasi forum parlemen dunia pertama yang membahas SDGs dan menghasilkan Bali Declaration berisi serangkaian komitmen parlemen dalam memastikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Sebagai bentuk konkrit DPR RI juga baru saja meluncurkan portal SDGs DPR RI, yaitu platform digital yang menjadi pusat data dan informasi terkait pencapaian TPB dengan menekankan pada fungsi parlemen yaitu penganggaran, pembuatan undang – undang dan pengawasan.

AIPA Diharapkan Mampu Jawab Tantangan di Kawasan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto : Arief

Sementara itu, di forum ASEAN, BKSAP mendorong penguatan serta pengembangan AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) dalam merespon tantangan kawasan dan global. Sebagai bentuk konsistensi parlemen Indonesia, AIPA Distinguished Servie Award diberikan pada Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon karena telah berperan memajukan AIPA dalam 7 tahun terakhir.

Fadli menilai penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus memajukan AIPA agar dapat lebih responsif dan representatif. Khususnya terhadap isu-isu yang dapat menganggu stabilitas kawasan.

Fadli juga berharap ASEAN lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference. Menurutnya, langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19,  Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendorong integrasi ekonomi ASEAN untuk memperkuat komitmen dan kerjasama perdagangan bebas antarnegara ASEAN.

Integrasi ekonomi ASEAN bantu transformasi Indonesia menuju ekonomi digital

Terlebih lagi saat ini, DPR telah mengesahkan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce). Salah satu Implementasi persetujuan AAEC ini yakni mendorong perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang diyakini dapat  menjadi salah satu cara untuk membantu Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Hal itu diwujudkan melalui peningkatan daya saing pelaku usaha dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta penciptaan solusi bagi UMKM Nasional untuk dapat berpartisipasi dalam rantai global.

AAEC juga diharapkan dapat memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah ASEAN, menciptakan lingkungan kondusif dalam penggunaan PMSE, serta meningkatkan kerja sama antar negara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan niaga elektronik agar menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN. ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)