DPR Inisiasi Payung Hukum Kemandirian Energi Nasional

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang merupakan usulan Komisi VII DPR RI menjadi salah satu dari 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. RUU ini diharapkan dapat segera selesai dan bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. 

 

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan masuknya RUU EBT dalam Prolegnas Prioritas diharapkan bisa memberi jawaban bagi penyediaan energi nasional yang berasal dari fossil yang semakin menipis, terutama sektor minyak dan gas. Pasalnya, cadangan terbukti (proven reserve) dalam negeri diprediksi mengalami penurunan, selain tentunya dampak lain terhadap perubahan iklim.

Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia 2,5 miliar barel atau 0,1 persen dari cadangan terbukti dunia. Dengan asumsi tidak ditemukannya cadangan minyak bumi yang baru (giant reserve) dan produksi per tahun sebesar 781 ribu barel, maka diperkirakan 8,7 tahun minyak bumi kita akan habis.

Sedangkan cadangan terbukti gas bumi tahun 2020 sebesar 43,6 TCF atau 0,7 persen dari total cadangan gas bumi dunia. Jadi sekitar 17, 7 tahun gas bumi nasional kita juga akan habis. Meskipun demikian, gas menjadi era baru untuk sektor migas dikarenakan tren produksi gas dapat menutupi penurunan produksi minyak.

Sementara pada sektor batu bara, berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM RI, per Desember 2019, cadangan batu bara Indonesia sebesar 37,6 miliar ton. 

Kondisi demikian menjadi permasalahan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, konsumsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sudah dua kali lebih tinggi dibandingkan produksi minyak Indonesia per harinya. Bayangkan saja, impor BBM Indonesia selama 2020 yang dihantam oleh penurunan demand karena Pandemi Covid-19 masih sebesar 97,8 juta barel.  

 Indonesia dengan 260 juta penduduknya, membutuhkan konsumsi BBM 1,4 juta barel per hari. Padahal kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 juta barel per hari. Impor minyak dianggap sangat membebani neraca perdagangan Indonesia dan menjadikan masalah bagi perekonomian kita. Mari bandingkan dengan negara Singapura yang tidak memiliki ladang minyak. Mereka justru bisa menjadi negara pengekspor BBM terbesar ke tiga di dunia.

 Dengan melihat kondisi tersebut, tentu sangat mengkhawatirkan cadangan energi dalam negeri. Padahal, di sisi lain pemerintah telah menargetkan bauran energi pada tahun 2025 mendatang sebanyak 23 persen. Mengacu pada data Kementerian ESDM, bauran energi baru terbarukan hingga 2020 baru mencapai 11,51 Persen. Sementara bauran energi pada Tahun 2019 sebesar 9,2 Persen, sehingga bisa dikatakan bauran EBT pada 2020 meningkat 2,3 Persen.

“Jika Presiden tidak melakukan revisi, maka target pemerintah sebesar 23 persen untuk bauran energi tersebut harus dikawal dan harus jalan terus,” ujar Sugeng.

 

Inisiaptif DPR

 
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Foto: Geraldi/nvl

Sumber EBT yang tersedia secara melimpah di Indonesia belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional.

Arah ini sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap persetujuan Paris sebagaimana telah disahkan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris agreement to the united nations Framework convention on climate change. Seiring perjanjian tersebut, Komisi VII DPR RI selalu mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT.

Pengaturan EBT saat ini sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal itu masih tersebar dalam beberapa peraturan yang belum saling menguatkan dan sering mengalami perubahan. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat komprehensif dan menjamin kepastian hukum.

Oleh karena itu pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang tersebut secara tersendiri sangat dibutuhkan, sekaligus menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penyelenggaraan energi baru dan terbarukan dalam Undang-Undang ini didasarkan pada asas kemanfaatan efisiensi ekonomi berkeadilan kelestarian dan berkelanjutan ketahanan kedaulatan rakyat dan kemandirian aksesibilitas partisipasi dan keterpaduan.

Dengan kata lain, tujuan dari penyelenggaraan EBT untuk menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional, memp osisikan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti secara bertahap Energi tidak terbarukan.

Sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemampuan nasional di bidang energi baru dan terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional regional dan internasional.

Penyelenggaraan EBT tersebut juga bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan energi, baik dari sumber energi maupun sebagai bahan baku kebutuhan energi dalam menjamin akses masyarakat, mengembangkan, dan memberi nilai tambah, serta menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Dalam memperkaya dan memperkuat substansi dalam penyusunan RUU tersebut, Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak terutama pemangku kepentingan untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya. Sehingga RUU EBT yang disusun ini dapat mendekati kesempurnaan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan di dalam internal DPR sebagai penginisiasi RUU ini. Masih ada beberapa tahap dalam rangkaian proses penyusunan DIM (daftar inventaris masalah) RUU EBT ini. Termasuk di dalamnya pandangan fraksi-fraksi, tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru kemudian masuk dalam paripurna, dan pembahasan bersama pemerintah usai turunnya surpres (surat presiden). layu/er 

Peningkatan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)