DPR dan BPIP Pastikan Adanya Nafas Pancasila dalam UU

Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai spirit dalam pembentukan setiap Naskah Akademik (NA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), khususnya yang menjadi inisiatif dari dewan.

Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani. Foto:Kresno/MAN

Sebagai langkah awal, disepakati pentingnya kolaborasi melalui Penandatangan Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Nusantara IV, Jakarta, baru-baru ini. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dengan BPIP untuk memastikan adanya nafas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan dari Parlemen. Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadikannya sebagai identitas atau DNA bangsa.

“Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak semata-mata ditempatkan sebagai slogan dan simbol. Sangat penting untuk memastikan agar negara menjamin bahwa Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kehidupan beragama sebagai jiwa bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara,” ujar Puan.

Karena itu, perwujudan nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan politik negara dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Political will tersebut diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari setiap hukum di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juga disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Puan mengingatkan, tantangan bagi pembentuk perundang-undangan adalah bagaimana menempatkan Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang embedded dalam setiap tahapan.

Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila, norma-norma yang dibuat harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka, dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap RUU yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah.

“Tujuannya, untuk menjamin tidak ada norma dalam setiap UU nantinya yang bertentangan dengan Pancasila,” terang Politisi dapil Jawa Tengah V ini.
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul mengatakan dalam praktiknya selama ini, setiap naskah akademik rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR BK. “Karena itu, sangat relevan untuk kami menjadikan spirit internalisasi nilai-nilai pancasila ini menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas,” ujar Sensi, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2019, BK DPR RI memiliki amanat untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam setiap tugas, sebagai sistem pendukung pelaksanaan fungsi dewan.

Foto bersama usai Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan BPIP RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta. Foto: Kresno/Man

Sejalan dengan itu, Badan Keahlian akan merancang peningkatan kapasitas pemahaman nilai Pancasila, khususnya bagi para tenaga fungsional yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan perancangan undang-undang di DPR.

Ia menambahkan terdapat sekitar 350 orang tenaga fungsional peneliti yang terlibat, mulai dari Perancangan UU, Analis Hukum, Analis APBN, Analis Akuntabilitas Keuangan Negara, dan sebagainya. Juga terdapat 195 orang tenaga ahli, yang berada di Komisi I hingga XI yang berada di bawah koordinasi BK DPR RI.

Langkah strategis berikutya adalah BK DPR RI sedang dan akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak luar terkait penyusunan NA dan perancangan RUU. Menurut Sensi, BK DPR RI telah menandatangani MoU dengan 40 universitas di seluruh Indonesia dalam rangka menjaga kualitas pembahasan NA dan RUU, termasuk nilai Pancasila di dalamnya.

“Kedua, kerja sama dengan BPIP RI. Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini, maka akan dilanjutkan antara Badan Keahlian dengan salah satu deputi di BPIP agar kita mengatur bagaimana caranya NA dan RUU yang keluar dari Badan Keahlian sudah di-review nilai-nilai Pancasilanya,” jelas Sensi.
Dengan adanya kerja sama antara DPR RI dengan BPIP RI ini, Sensi memastikan bahwa setiap pembahasan NA dan UU telah memenuhi unsur uji publik dari berbagai institusi termasuk perwakilan daerah. Sehingga, RUU yang dihasilkan dari DPR RI sudah mencerminkan hadirnya nilai-nilai Pancasila bagi kebaikan bersama.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekankan sudah selayaknya lembaga negara, kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya mendorong pemahaman yang kuat dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Diharapkan, pemikiran dan warisan dari leluhur bangsa dapat selalu diamalkan dan dipelajari dari generasi ke generasi sehingga menjadikan nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan dapat teraktualisasikan dengan baik dalam semangat gotong royong.l ann/es

perwujudan nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan politik negara dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional. 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)