DPR Ajak Pemangku Kepentingan Selamatkan Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tengah menghadapi ancaman gagal restrukturisasi setelah menanggung beban utang yang sangat besar. Ancaman kebangkrutan maskapai pelat merah ini sudah sangat nyata, bahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas mulai kewalahan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan maskapai yang berdiri sejak 1949 itu.

 

Isu penyelamatan lain yang juga muncul ke publik yaitu pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan maskapai Pelita Air untuk menggantikan perusahaan penerbangan pelat merah itu bila proses negosiasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menilai, bila restrukturisasi dan negosiasi yang dijalani menemui jalan buntu, maka tidak mungkin memberikan penyertaan modal negara kepada Garuda Indonesia, karena nilai utangnya terlalu besar.

Opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier.  Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Manajemen PT Garuda Indonesia beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR RI menyarankan agar Garuda Indonesia menempuh opsi satu, yakni manajemen Garuda Indonesia harus melakukan proses restrukturisasi utang dengan cara melakukan negosiasi langsung secara maksimal dengan pihak lessor, kreditur, dan vendor. 

Komisi VI DPR RI juga telah memberikan sejumlah rekomendasi atas persoalan Garuda Indonesia dan menyatakan akan mendukung penuh pemerintah untuk membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan operasional Garuda Indonesia. Namun Dirut Garuda Indonesia tidak setuju dengan saran opsi satu tersebut dan memilih opsi dua, yakni proses restrukturisasi utang dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan Niaga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), meski berisiko dipailitkan.

Menanggapi persoalan yang dialami Garuda Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak pemerintah mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Herman beranggapan masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan maskapai penerbangan berkode saham GIAA itu. Menurutnya, Garuda Indonesia masih bisa diselamatkan, jika saja pandemi covid 19 tidak melanda dunia termasuk Indonesia.  “Kalau situasi normal dan tidak ada pandemi, maih bisa untuk mengangkat performa Garuda dan memenuhi kewajiban utang,” tutur Hero, sapaan akrabnya.

Politisi Partai Demokrat itu memahami masalah berat yang sedang dialami Garuda Indonesia. Dimana perusahaan tersebut kini tengah terlilit utang yang sangat besar dari banyak pihak. Pandemi Covid-19 yang melanda juga ikut memperparah kondisi yang ada, dimana kegiatan penerbangan ikut dibatasi sebagai imbasnya. “Masalahnya pandemi ini berkepanjangan, utang bertambah, negosiasi dengan lessor buntu,” ujarnya.

Hero pun mengajak para pemangku kepentingan untuk bergotong royong bahu-membahu guna menyelamatkan Garuda Indonesia.  “Kita harus tetap berupaya untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Jadi ada celah Garuda bisa melangsungkan usahanya dan mencari jalan yang tepat untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Kami bertekad mendorong Garuda tetap jadi flag carrier negara dan dipertahankan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia,” tegas Hero.

Negosiasi Alot, Harus Ada Maskapai Pengganti

 
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Azka/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung langkah yang diambil Kementerian BUMN dengan opsi penutupan maskapai Garuda Indonesia apabila negosiasi dengan para lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global gagal dilakukan. Dikatakannya, jika negosiasi berjalan alot dan kemungkinan berakhir gagal, maka tidak ada pilihan lain kecuali Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan lain sebagai pengganti.

“Saya menilai penyiapan maskapai penerbangan lain untuk menggantikan Garuda Indonesia sebagai antisipasi dari sangat seriusnya situasi saat ini. Kalau memang tidak bisa lagi di negosiasikan dengan para lessor, lender maupun pemegang sukluk global, seperti dikatakan Kementerian BUMN opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup,” kata Evita, baru-baru ini. 

politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, DPR sudah menegaskan bahwa opsi lain dengan penyertaan modal negara tidak mungkin dilakukan. Evita berharap situasi ini bisa ditangkap para lessor untuk bisa memberikan kesempatan kepada Garuda Indonesia di tengah kondisi tidak adanya opsi lain lagi. “Apalagi terakhir ini terbuka sinyal positif bagi dunia penerbangan, setelah dibukanya pariwisata internasional ke Bali, pembukaan Umroh, dan lainnya, setelah menurunnya kasus covid 19 secara signifikan di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu, penutupan Garuda Indonesia itu tidak akan membuat Indonesia kehilangan flag carrier. Sebuah negara bisa mengganti maskapai nasional karirnya, bahkan meniadakannya. Negara bisa melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan internasional untuk jadwal penerbangan internasionalnya.

Meski demikian Evita berharap Garuda Indonesia dapat tetap ada dan menjadi maskapai penerbangan nasional kebanggaan bangsa Indonesia. “Kalau saya ditanya, saya tentu suka jika Garuda Indonesia tetap ada. Tetapi kalau kondisinya memang sudah tidak ada jalan keluar lain, dimana para lessor dan lender itu tetap tidak mau negosiasi, ya sudah ditutup saja,” ujarnya.

Seperti dikabarkan, Kementerian BUMN menyatakan membenarkan rencana untuk menyiapkan Pelita Air sebagai maskapai berjadwal untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani Garuda Indonesia tidak berjalan mulus. Kementerian BUMN menilai, opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka, meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.

PT Garuda Indonesia sendiri mengaku optimis pemulihan kinerja bisa berjalan sesuai rencana. Garuda Indonesia menyatakan akan terus mengakselerasikan langkah pemulihan kinerja, salah satu strateginya melalui restrukturisasi kewajiban usaha bersama seluruh krediturnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar perseroan tetap bisa memberikan layanan pada masyarakat.

Direktur utama Garuda Indonesia Irfan setiaputra menjelaskan, langkah restrukturisasi menjadi sebuah opsi yang paling tepat dan relevan dalam menunjang upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia di tengah tekanan kinerja usaha yang dihadapi seluruh pelaku industri penerbangan. 

Di tengah percepatan langkah restrukturisasi bersama mitra usaha, Garuda Indonesia juga memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mengoptimalkan standar layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat maupun pengangkutan kargo bagi sektor perekonomian nasional. l dep/sf/es

“Kalau saya ditanya, saya tentu suka jika Garuda Indonesia tetap ada. Tetapi kalau kondisinya memang sudah tidak ada jalan keluar lain, dimana para lessor dan lender itu tetap tidak mau negosiasi, ya sudah ditutup saja,” 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)