Dorong Terwujudnya Kesetaraan Gender

Forum of Women Parliamentarians menjadi salah satu forum yang menjadi perhatian dalam Sidang IPU ke-144. Sebab, isu kesetaraan gender yang dialami perempuan, utamanya mengenai kesehatan perempuan, anak dan remaja di kala pandemi, menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut.

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang mendapatkan kesempatan menjadi Ketua Panel Diskusi Forum of Women Parliamentarians mengatakan bahwa untuk merespon berbagai tantangan yang dialami perempuan, khususnya di masa pandemi, diperlukan energi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan. 

“Saya memandang bahwa kita memerlukan energi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, regional, global dengan peran sentral parlemen, terutama melalui peran parlemen perempuan,” kata Irine. 

Irine mengatakan, parlemen perempuan harus terus mendorong dan memastikan segala upaya pemulihan global dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan. “Upaya ini tentu tidak dapat kita lakukan sendiri, anggota parlemen laki-laki bukan hanya harus dilibatkan, tapi mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak perempuan, karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat,” sebut Irine. 

Lebih lanjut, dalam forum parlemen perempuan IPU tersebut, diskusi dan usulan berbasis gender dilakukan untuk dua rancangan resolusi, yakni resolusi mengenai tema ‘Rethinking dan reframing the approach to peace processes with a view to fostering lasting peace’ dan resolusi terkait ‘Leveraging Information and Communication Technology as an enabler for the education sector, including in times of pandemic’. 

Selama pembahasan dua resolusi tersebut, forum parlemen perempuan IPU mendorong terwujudnya kesetaraan gender secara global, bukan hanya di masa pandemi namun hingga masa mendatang. Terkait keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian, Irine pada pertemuan Bureau of Women Parliamentarians mempromosikan pemberdayaan serta keterlibatan perempuan menjadi agent of peace. 

Sebab, menurutnya perempuan menjadi salah satu korban yang paling rentan dalam setiap konflik, namun tanpa keterlibatan perempuan, perdamaian akan sulit terwujud. “Tidak ada satu pun penyelesaian konflik dan perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan,” imbuh legislator dapil Maluku Utara tersebut. 

Terkait konflik Rusia dan Ukraina, Bureau of Women Parliamentarian merekomendasikan komposisi 50 persen anggota task force (gugus tugas) penyelesaian konflik Rusia-Ukraina adalah perempuan. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama sekaligus agen perdamaian itu sendiri. 

“Amandemen ini diberikan oleh Forum of Women Parliamentarians dan itu sejalan dengan semangat DPR, bagaimana kita membangun perdamaian dan kestabilan ini dengan menempatkan perempuan sebagai agent of peace,” terangnya.

Sementara itu, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Irine menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Untuk itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap penting sebagai alat untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di masa pandemi yang telah memperparah ketimpangan pendidikan di beberapa tempat.

Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Foto: Pco/Man

“Terutama bagaimana kita mampu dan harus me-leverage teknologi informasi ini sebagai alat yang membantu kita untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri, dan memang di Indonesia banyak sekali contoh yang bisa diperparah mengenai penggunaan teknologi informasi ini,” ujarnya. 

Selain Irine, Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin yang juga menjadi pembicara pada panel diskusi  Forum of Women Parliamentarians menilai isu ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender merupakan isu eksisting yang semakin diperparah dengan munculnya pandemi. 

Oleh karena itu, Puteri dalam forum ini mempromosikan kebijakan yang berbasis perspektif gender dengan memasukkan isu kesehatan reproduksi wanita, kesejahteraan anak dan remaja sebagai bagian dari kunci pemulihan ekonomi dan fiskal.

Puteri menyampaikan, penurunan pelayanan kesehatan serta keterlambatan imunisasi dasar bagi anak-anak akan meningkatkan kasus risiko kehamilan bahkan kematian ibu dan anak.

 Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial dan penutupan sekolah ternyata berkontribusi pada kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

“Sepanjang tahun 2020, kami mencatat peningkatan sebesar 40 persen pada laporan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan cyber terhadap perempuan,” kata Puteri. Untuk itu, tambah politisi fraksi Golkar itu, diperlukan kebijakan berbasis perspektif gender sebagai kunci pemulihan pandemi. 

Caranya adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan dan menempatkan perempuan, kualitas hidup anak dan remaja sebagai prioritas nasional. “Ke depan, kita perlu menguatkan kerja sama kolaborasi antar parlemen guna mendukung tercapainya kebijakan berkeadilan gender dan inklusif di garis terdepan pemulihan pandemi,” tutupnya.

KAMI BERHARAP KE DEPANNYA BERBAGAI ELEMEN MENDUKUNG PARA PEMUDA BERPARTISIPASI (DALAM DUNIA POLITIK)

Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Runi/Man

PARTISIPASI PEMUDA DALAM POLITIK

Sebagai salah satu anggota parlemen muda DPR RI, dalam Forum of Young Parliamentarians, anggota BKSAP Dyah Roro Esti mengajak para pemuda untuk aktif berpartisipasi ke dunia politik. Dirinya menyayangkan hingga saat ini kelompok pemuda Indonesia di bawah usia 40 tahun baru terwakili sekitar 10 persen dalam kuota parlemen DPR RI yang sebesar 575 orang. 

“Kami berharap ke depannya berbagai elemen mendukung para pemuda berpartisipasi (dalam dunia politik),” ungkapnya usai mengikuti Forum of Young Parliamentarians, IPU ke-144, Nusa Dua, Bali. Untuk itu, Dyah Roro berharap para pemuda dunia, khususnya di Indonesia dapat saling menguatkan satu sama lain, agar tidak lagi menjadi kelompok minoritas dalam parlemen. 

Ia mendorong pemuda berkolaborasi agar semakin memasifkan kepedulian dan wawasan masyarakat tentang peran pemuda di setiap aspek vital di Indonesia. “Dengan kolaborasi, kami ingin keterwakilan pemuda juga bisa meningkat,” kata Dyah Roro. 

Sebagai informasi, dalam Forum of Young Parliamentarians, delegasi Indonesia diwakili oleh dua anggota BKSAP yakni Dyah Roro Esti dan Adde Rossi Khoerunnisa yang secara aktif menyampaikan masukan dan usulan dalam forum tersebut. Berbagai masukan dan usulan yang disampaikan adalah mengenai penegasan peran Indonesia terhadap keterwakilan pemuda dalam parlemen sekaligus peningkatan peran pemuda untuk menyelesaikan isu perubahan iklim. bia/es 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)