Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa daerah memastikan kinerja para mitra kerja dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah berjalan maksimal dan manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.


 

Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V di Kaltim. Foto: Bianca/nvl

Di Provinsi Papua Barat, Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan Sport Center di Universitas Papua (Unipa), Manokwari, Papua Barat. Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik, menekankan bahwa dalam setiap pembangunan di Papua Barat semestinya tidak menghilangkan ciri khas kedaerahannya. Menurutnya, hal itu akan menjadi identitas tersendiri.

“Jangan sampai kita terus-menerus mengadopsi konsep modern, sementara ciri khas kita di sini lama-lama hilang,” tutur Willem saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI di Manokwari, Papua Barat, baru-baru ini.

Secara umum Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan Sport Center di Unipa tersebut. Komisi V DPR berharap proyek senilai Rp134 miliar tersebut dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk memupuk prestasi, baik mahasiswa maupun masyarakat Papua Barat secara umum.

Di sisi lain, Komisi V juga menyoroti pembangunan Bandar Udara Rendani di Manokwari. Salah satu catatan penting yang menjadi sorotan ialah ukuran landasan pacu atau runway yang hanya berukuran 2000 x 45 meter. Padahal, ukuran runway sangat memengaruhi keselamatan dan membatasi pesawat besar yang akan masuk ke Papua Barat.

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway Bandara Rendani ini, sehingga memiliki panjang sekurang-kurangnya 2500 meter.

DORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN PENYANGGA IKN

Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Menurutnya, Kutai Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya perlu menyiapkan berbagai hal baik dari segi infrastruktur, maupun Kutai Timur sebagai pusat produksi pertanian dan pariwisata.

“Kutai Timur sudah pasti ya menjadi penyangga IKN, makanya kita siapkan dulu terkait konektivitas moda transportasi dan infrastrukturnya sambil menyiapkan Kutai Timur sebagai pusat produksi pertanian dan juga pariwisata,” ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas di Kantor Bupati Kutai Timur, Kaltim.

Dari sisi pertanian dan pariwisata, Irwan mengatakan Kutai Timur saat ini sedang dalam pembangunan daerah irigasi di beberapa daerah menuju daerah pariwisata. Untuk itu, adanya infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, terminal dan peningkatan ruas jalan menjadi sangat penting.

Posisi Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN juga terkait dengan industri. Makanya adanya pelabuhan juga menjadi sangat penting ya, beberapa kawasan industri di sini kan sudah ditetapkan, tadi ada (industri) semen, kemudian ada metanol,” sambung politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, luas wilayah Kutai Timur yang sangat luas, menurut Irwan, juga memerlukan konektivitas yang lebih mudah, guna menghubungkan Kutai Timur dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

Ke depan, legislator dapil Kaltim ini berharap, kunjungan dari Komisi V DPR RI ke Kutai Timur tersebut dapat berdampak terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur di Kutai Timur. Mengingat, posisi Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DEMI KEMAKMURAN MASYARAKAT

Di Aceh, Tim Kunker Komisi V DPR juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Karena tanpa infrastruktur yang diiringi dengan transportasi memadai, masyarakat Aceh akan sulit untuk hidup makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR RI Sofyan Ali meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mempercepat pengembangan pembangunan fasilitas Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh.

Pengembangan pembangunan berupa perpanjangan landasan terbang atau runway bandara menjadi krusial untuk membuka akses penerbangan yang lebih mudah dijangkau oleh berbagai jenis pesawat komersial. Dengan kehadiran infrastruktur transportasi yang lengkap, dirinya berharap bisa mendorong pergerakan ekonomi untuk masyarakat Aceh tanpa terkecuali.

“Sebelumnya (Bandara Malikussaleh) telah menyiapkan landasan pacu yang relatif cukup memenuhi syarat mendarat pesawat jenis ATR dengan beban maksimum. Saya harap dengan rencana perpanjangan landasan ini bisa mendaratkan berbagai pesawat komersil,” ucap Sofyan Ali.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra. Dirinya mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di seluruh wilayah Aceh terlaksana tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Ia menekankan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Master plan Aceh ini mau dibawa kemana. Visi Aceh kedepan ini, wisatanya gimana, bagaimana pertaniannya harus maju. Lalu, jangan lupa soal industrinya. Tiga hal itu direncanakan, dicoba, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik, saya yakin Aceh akan lebih makmur ke depan,” tandasnya. •eki,bia,ts/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)