Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Santi Warastuti, seorang ibu baru-baru ini menjadi perbincangan publik dan menuai sorotan hingga viral di sosial media Indonesia saat CFD di Jakarta lantaran membentangkan spanduk yang menyuarakan isi hati membutuhkan ganja untuk kebutuhan medis bagi anaknya bernama Pika yang mengalami penyakit Cerebral Palsy (CP).

Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Tak berselang lama, Santi berinisiatif untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menyampaikan aspirasi. Kedatangan ibu tersebut ditemani oleh Singgih, seorang pengacara yang melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ganja untuk kebutuhan medis diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasca menerima aspirasi, Dasco mendorong Komisi III yang saat ini sedang membahas Revisi UU Narkotika untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mengakhiri polemic ganja untuk kepentingan medis. Meski di beberapa negara ganja sudah bisa digunakan untuk kebutuhan pengobatan atau medis, namun di Indonesia, hal tersebut belum diatur dalam undang-undang.

“Sehingga nanti kami akan coba buat kajiannya apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan,” kata Dasco.

Tak berselang lama, Komisi III DPR RI menggelar Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka meminta masukan dari berbagai pakar membahas masukan mengenai Revisi Undang-Undang Narkotika yang tengah dibahas di Komisi III. Salah satu isu yang mencuat adalah mendengarkan pandangan dari para ahli terkait jika dibolehkannya penggunaan tanaman ganja sesuai dengan manfaatnya untuk kesehatan.

“Demikian pula, perlunya ketentuan mengenai badan yang berwenang secara khusus mengkaji penggolongan narkotika. Komisi III akan mempertimbangkan masukan tersebut untuk di dalam proses pembahasan RUU tentang Narkotika baik dari perspektif kesehatan, pengawasan dan penegakan hukum bersama dengan Pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Juni lalu.

Apabila berbagai masukan tersebut telah mendapat hasil kajian atau penelitian secara lebih komprehensif dan mendapat persetujuan bersama, maka Komisi III akan mempertimbangkan untuk menyarankan Pemerintah mengeluarkan tanaman ganja dari Daftar Narkotika (Golongan I). Komisi III juga akan mempertimbangkan untuk menyarankan Pemerintah agar tanaman ganja disesuaikan penggolongannya secara lebih tepat, sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

MK Dorong Penelitian

Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (mkri.id), hasil Sidang Pleno MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan Hakim Konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 106/ PUU-XVIII/2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/7) telah menolak permohonan pengujian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945.

Permohonan tersebut diajukan oleh Dwi Pertiwi (Pemohon I); Santi Warastuti (Pemohon II); Nafiah Murhayanti (Pemohon III); Perkumpulan Rumah Cemara (Pemohon IV), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (Pemohon V); dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) (Pemohon VI).

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar.

MK secara jelas menolak permohonan yang diajukan para pemohon dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I. Namun, hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/ atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I.

Buka Ruang kaji Ganja Medis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena pun juga telah menanggapi aspirasi legalisasi ganja untuk medis. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi III berdasarkan pesan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Walau masih belum dengan keputusan rapat resmi, Komisi IX memiliki prinsip aspirasi terkait ganja medis ini harus diberikan dalam ruang terbuka yaitu akan melakukan kajian.

Kajian penggunaan ganja medis ditegaskannya harus dibuka, dikaji, diteliti dan dilihat apakah memang ganja medis ini bisa digunakan untuk pengobatan. Legalisasi ganja medis, diperlukan berbagai kajian dalam bidang kesehatan, untuk nantinya dalam kajian yang sudah betul-betul terlihat hasilnya dan memiliki argumentasi yang kuat. Setelah itu baru dapat diputuskan sejauh mana ganja medis ini akan digunakan.

Komisi IX akan melakukan kajian untuk kemudian memutuskan sikap dalam aspek sebagai komisi kesehatan pasca reses. “Dalam sidang ke depan ini di masa sidang depan kami berharap agar isu ini bisa disepakati dan Kami dorong bersama dengan teman-teman komisi IX untuk bisa kita bahas dan menjadi salah satu agenda untuk kita bisa diskusikan nanti di sidang ke depan,” pungkasnya. •pun/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)