Dorong Pencegahan Praktik Pinjol Ilegal

DPR RI terus mendorong agar fungsi parlemen dapat berperan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan fungsi pengawasan tersebut, parlemen akan mengarahkan fungsi itu dalam memastikan pelayanan pemerintahan bisa berjalan secara baik di berbagai sektor dan isu. Adapun salah satu isu yang menjadi perhatian saat ini ialah maraknya pinjaman online (pinjol) yang tak sedikit pula praktiknya ilegal.

“Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman online illegal,” ujar Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Di tengah maraknya korban dari pelaku pinjol tak berizin itu, Puan turut mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.

Adanya kasus pinjol ini, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menguhukum pelakunya lebih berat lagi. Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

“Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” tegas Puan. Ia juga mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan literasi digital dan literasi keuangan ke masyarakat.

Strategi itu akan membantu pemerintah dalam rangka pencegahan dari jeratan utang dari praktik pinjol, baik yang ilegal maupun tidak. “Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini,” sebut Puan.

 

Pinjol Ilegal Masih Menjamur

Dari sisi pengawasan, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun sempat menyebutkan bahwa OJK harus lebih berperan, apalagi lembaga itu sebenarnya punya unit penindakan khusus. Sehingga, Misbakhun berharap OJK dapat berperan lebih maksimal terkait kasus pinjol itu.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai sebaiknya OJK tidak memberikan izin baru lagi kepada bisnis pinjol. Pasalnya, menurut Agung Rai dasar hukum yang mengatur bisnis pinjol masih belum kuat. Ketiadaan dasar hukum itu rentan merugikan para peminjam dari lembaga kredit keuangan tak berizin itu.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil beranggapan bahwa penindakan terhadap pelaku pinjol oleh aparat keamanan sudah tepat. Untuk itu ia mengapresiasi kinerja kepolisian untuk menangkap dan menjaring para pelaku tersebut. Namun ia tetap menegaskan bahwa negara harus tetap berusaha mencegah kasus peminjaman tanpa izin ini berlaku lagi dan merugikan masyarakat.

Sebenarnya ketertarikan masyarakat akan pinjol menurut Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun tak dapat dibendung apalagi menyalahkan kepada masyarakat secara langsung. Ia melihat masyarakat kecil terkadang masih kesulitan mengakses layanan peminjaman jalur konvensional. Tak heran, situasi tersebut membuat pinjol ilegal mendapatkan sasaran empuk untuk korban barunya.

Oleh karena kesulitan mengakses pinjaman itulah, maka Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah agar dapat membantu masyarakat kecil menemukan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Ia menegaskan negara harus hadir memberikan alternatif bagi akar permasalahan fenomena pinjol ilegal itu, salah satunya mungkin dengan memperkuat pinjaman keuangan melalui penguatan anak perusahaan perbankan yang ada saat ini.

Selain problem pengawasan dan penindakan pelaku pinjol ilegal serta persoalan akses kredit oleh masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat soal keuangan ditengarai juga mendorong maraknya kasus pinjol ilegal. Untuk itulah Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati terus mendorong, tidak hanya OJK, namun juga Bank Indonesia (BI) untuk secara masif mengedukasi pinjaman atau investasi yang aman kepada masyarakat luas. 

Pendapat pentingnya edukasi yang disampaikan Indah juga senada dengan Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno serta Anggota Komisi XI Heri Gunawan. Heri bilang, salah strategi pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui pencegahan yakni mengintensifkan literasi dan edukasi kepada masyarakat soal bahaya pinjol ilegal dan bagaimana memperoleh akses pinjaman yang berizin.

Pada akhirnya, berbagai kasus pinjol ilegal yang ramai dikeluhkan masyarakat saat ini turut menjadi perhatian DPR RI. Untuk itu berbagai pandangan, tanggapan, usulan serta dorongan agar persoalan ini dapat diselesaikan dan dicegah untuk terjadi di masa yang akan datang secara komprehensif terus mengemuka lewat pendapatan para Anggota DPR RI. Dengan harapan, tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik jahat lembaga peminjaman yang tak resmi tersebut. l tim laput 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)