Dorong Mitra Kerja Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Komisi XI DPR RI, saat melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah, mendorong para mitra kerja seperti BI, juga perbankan untuk maksimal dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny saat pertemuan dengan para mitra kerja di Bandung, Jawa Barat.

Komisi XI DPR RI menilai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

“Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia sudah cukup baik. Namun, kita melihat focusing dan zoom beberapa daerah yang sampai hari ini masih sangat ekstrim kemiskinannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, pertengahan Juni ini.

Fathan juga menyampaikan informasi terkini mengenai adanya disparitas kesenjangan antar wilayah dalam pengimplementasian kebijakan makroprudensial ini, “Jadi, info ter-update yang kami dapatkan, bahwa ada disparitas kesenjangan antara Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara. Tingkat pertumbuhan kredit Jawa Barat bagian selatan masih sangat rendah. Sebagai contoh pertumbuhan kredit Kota Bandung mencapai 13 persen, sedangkan Pangandaran hanya 0,8-0,9 persen,» papar politisi PKB tersebut.

Berangkat dari permasalahan itu, Komisi XI DPR RI menyatakan interkoneksi merupakan kunci utama dalam penanganan masalah tersebut. Fathan juga mengimbau Bank Indonesia mulai mendorong sektor-sektor produktif, “Kata kuncinya satu, interconnecting. Fasilitasi agar pertumbuhan, kredit untuk UMKM, dan sektor lainnya bisa dialokasikan untuk Jawa Barat bagian selatan. Kami juga merekomendasikan Bank Indonesia, mulai menggenjot sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbau Fathan.

Awasi Intermediasi Perbankan

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan pertama tahun 2022 Indonsia berada dalam kondisi normal, dengan kinerja intermediasi yang terus meningkat dengan tingkat kehati-hatian atau prudensial di lembaga jasa keuangan yang terjaga.

Penyaluran kredit perbankan nasional tumbuh sebesar 6,67 persen (year of year) pada triwulan pertama tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan kredit pada Desember 2021 yang sebesar 5,24 persen (yoy).

Jefry melanjutkan, fungsi intermediasi perbankan meningkat tercermin kredit yang tumbuh positif setelah tahun sebelumnya terkontraksi. Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan pertama tahun 2022 melanjutkan tren positif seiring percepatan pemulihan ekonomi yang didukung oleh kondisi pandemi yang terkendali, pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

”Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan program dan kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan di daerah,” jelas Jefri saat pertemuan dengan para mitra kerja di Bandung, Jawa Barat.

Insentif Pajak UMKM Perlu Dioptimalkan

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menilai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus senantiasa diberikan insentif perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Banten. Menurutnya, UMKM telah berjasa besar dalam menjadi tonggak perekonomian baik di level nasional maupun lokal.

“Ini yang kita dorong terus agar insentif pajak ini tidak hanya diberikan kepada industri-industri besar,” ujar Marinus saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Banten, baru-baru ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Banten hanya berada di peringkat delapan sebagai provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2021. Dengan rincian (dalam miliar rupiah), yaitu DKI Jakarta: (2.914.581,08), Jawa Timur (2.454.498,80), Jawa Barat (2.209.822,38), Jawa Tengah (1.420.799,91), Sumatera Utara (859.870,95,), Riau (843.211,15), Kalimantan Timur (695.158,33), Banten (665.921,92), dan Sulawesi Selatan (545.230,03).

Karena itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini meminta agar perusahaan-perusahaan yang rutin membayar pajak ke pemerintah pusat, jangan sampai malah feedback berupa peningkatan kesejahteraannya malah diterima masyarakat lain.

“Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Terutama di dapil saya di (kawasan) Tangerang utara. Masih banyak masyarakat yang miskin dan belum bisa menerima manfaat dari pajak-pajak kepada negara yang diperoleh pemerintah,” ujar wakil rakyat dari dapil Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ini.

Marinus mendorong agar pemanfaatan potensi pajak yang terus meningkat dari industri yang ada di Banten, dapat dikembalikan ke masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan dan insentif UMKM. “Sehingga, seharusnya optimalisasi penerimaan pajak ini dilakukan secara massal melalui instansi-instansi pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya. •mcn,ron,rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)