Dorong Mitra Kerja Berantas Judi dan Narkoba

Komisi III DPR RI sangat konsen dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Diantaranya dengan mendorong aparat penegak hukum untuk memberantas Judi dan Narkoba yang diyakini merusak generasi penerus bangsa.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Kunspek Komisi III DPR RI di Mapolda Sumut. Foto: Prima/nvl 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Kunspek Komisi III DPR RI di Mapolda Sumut. Foto: Prima/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara terkait penanganan tindak pidana perjudian kembali marak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya gerak cepat Polda Sumut tanpa harus menunggu arahan dari Kapolri untuk memberantas perjudian, adalah sebuah langkah yang bagus dalam upaya penegakan hukum. 


Sahroni menilai 22 aset yang berhasil disita oleh Polda Sumut dalam kasus tersebut dapat memberikan efek positif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi, baik itu judi online, judi kovensional, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). 


“Apresiasi untuk Kapolda Sumatera Utara dan jajaran karena berhasil berantas perjudian bukan hanya pada saat Pak Kapolri memerintahkan untuk pemberantasan judi online tersebut,” tutur Sahroni usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (24/9). 


Politisi Partai NasDem ini menambahkan kepolisian juga harus terus meningkatkan upaya  pengejaran terhadap para pelaku perjudian yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini untuk mencegah kembali menjamurnya tindak pidana perjudian karena DPO ini masih berpotensi untuk menggerakkan perjudian.


Ia mengimbau Polda Sumut, untuk terus fokus  dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian, mengingat judi salah satu kasus yang dinilai cukup fantastis dalam transaksinya. “Total transaksi judi online sendiri itu mencapai Rp155,4 triliun di Indonesia, karena itu kita tetap fokus pada pemberantasan yang tidak cukup sampai di sini, tidak mudah untuk menghilangkan judi online karena mati satu tumbuh seribu,” tutupnya.

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo (tengah) saat pertemuan di Mapolda Jatim. Foto: Ucha/nvl 
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo (tengah) saat pertemuan di Mapolda Jatim. Foto: Ucha/nvl

Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di tanah air. Hal ini diungkapkannya terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan besaran omset judi online yang dapat mencapai ratusan miliar.

“Sebaiknya kasus-kasus narkoba, kasus-kasus judi online itu menggunakan TPPU juga Pak. Agar apa? Agar bisa meraup kembali angka atau apa namanya, apalagi kalau bandar judi yang baru kita baca itu sampai ratusan miliar ya. Itu kalau pakai TPPU tentu bisa dikembalikan ke negara untuk rakyat.” kata Johan saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur, di Mapolda Jatim, Jumat (23/9).  

Saat ini penanganan tindak pidana perjudian telah diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan untuk judi online secara khusus diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada kesempatan yang sama, politisi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan proses penindakan kasus judi yang selama ini telah berjalan. Menurutnya dari ribuan penindakan kasus judi di tanah air tak diberitakan hingga putusan pengadilan.  

“Saya bertanya-tanya juga tadi disampaikan kasus judi itu banyak sekali itu yang ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Tapi saya kok jarang baca berita kasus judi ini masuk ke pengadilan. Apa prosesnya itu tidak sampai ke pengadilan? Apalagi ada ribuan itu, paling tidak satu-dua diberitakan,” ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut. 

Waspadai Peredaran Narkoba 

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mendesak Polda provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mewaspadai, memberantas, dan memutus mata rantai peredaran narkoba khususnya untuk melindungi generasi penerus bangsa di provinsi Kalteng. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari BNN bahwa sekitar 70 persen warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalteng didominasi napi kasus narkoba. 

“Di Kalteng ini yang lebih menonjol adalah tindak pidana narkobanya baik itu penyalahgunaannya, pemakai, ataupun bandarnya. Ini menjadi atensi saya secara khusus sebagai wakil rakyat dari Kalteng dan juga sebagai seorang Ibu. Saya menginginkan agar generasi penerus di Kalteng tidak terpapar narkoba, mereka harus punya masa depan. Ini harus menjadi atensi jajaran Polda kalteng untuk memberantas kasus narkoba,” tegas Ary Egahni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalteng, Jumat (16/9). 

Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyarankan kepada jajaran Polda Kalteng agar menerapkan pola-pola kerja baru yang tidak terbaca para pemakai maupun pengedar dalam memberantas tindak pidana narkoba. Ia menambahkan meski grafik penanganan terhadap pengguna di tahun 2021 menunjukkan penurunan namun dalam hal pengedaran narkoba khususnya di provinsi Kalteng masih terbilang cukup tinggi. 

“Harapan Saya Polda Kalteng dengan secara khusus dalam hal peredaran narkoba dan pemberantasan narkoba, memang perlu sekali secara simultan dan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kalteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian seluruh elemen masyarakat mengatakan perang kepada narkoba. Nah ini sebagai aparat penegak hukum tentunya dapat melakukan satu tindakan yang lebih nyata untuk bagaimana memutuskan mata rantai peredaran itu,” harap Ary Egahni. pdt,uch,tra/es

Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah. Foto: Tiara/nvl 
Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah. Foto: Tiara/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)