Dorong BUMN Tingkatkan Strategi Bisnis

Komisi VI DPR RI mengawasi kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas yang dalam tiga tahun terakhir dianggap stagnan. Tak henti sampai di situ, di lain daerah, Tim Kunker juga meminta agar Pelindo mempercepat pengembangan Boom Banyuwangi.

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI. Foto: Bianca/nvl 
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI. Foto: Bianca/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menilai secara keseluruhan kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas) yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penghasil energi dan utilitas untuk anak perusahaan yang bernaung di dalam kelompok usaha PT Pupuk Indonesia selama tiga tahun terakhir ini stagnan dan tidak bertumbuh. 

Usai mengikuti mengikuti rangkaian Kunker Komisi VI DPR RI di Gresik, Jawa Timur, Kamis (15/9), Ia menyampaikan harapannya agar berharap perusahaan tersebut dapat terus berinovasi dan kian berkembang.

 “Selama 3 tahun terakhir, kita lihat kinerja operasionalnya praktis tidak bertumbuh secara signifikan. Dari laporan yang kami terima 2019, 2020, 2021, dan 2022, secara operasional produksinya praktis sama, dan yang menarik adalah dari sisi kinerja keuangannya. Kinerja keuangannya dari sisi pendapatan juga relatif stabil, tidak ada pertumbuhan yang berarti. Demikian pula dari sisi ebitda, dari sisi net profit, dari sisi det to ebitda ratio bahkan terjadi sebuah penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022,” ujar Harris. 

Harris menambahkan, PT Pupuk Indonesia sebagai holding dari PT PI Utilitas perlu membuat strategi khusus agar anak perusahaannya yang membidangi sektor energi tersebut nantinya dapat memberikan nilai lebih bagu Pupuk Indonesia sebagai holding. Diketahui, saat ini PT PI Utilitas hanya mensuplai energi kepada dua anak perusahaan PT Pupuk Indonesia lainnya yakni Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim. 

Tim Kunker Komisi VI DPR RI bertukar cendera mata dengan PT Pelindo III selaku mitra kerja. Foto: Ria/nvl 
Tim Kunker Komisi VI DPR RI bertukar cendera mata dengan PT Pelindo III selaku mitra kerja. Foto: Ria/nvl

Percepat Pengembangan Boom Banyuwangi

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mematangkan pembangunan Boom Marina Banyuwangi untuk dipersiapkan menjadi prototipe pengembangan marina nasional di Indonesia. Ia meminta PT Pelindo Properti Indonesia sebagai pengelola aset PT Pelindo III menggandeng Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta pelaku ekonomi di sekitar wilayah. 

“Boom Marina memiliki potensi luar biasa. Untuk itu perlu dipikirkan pengembangan Boom Marina ini sebagai salah satu destinasi dalam memulihkan ekonomi nasional,” kata Nasim saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (15/9). 

“Sinergi Pelindo dengan pemerintah kabupaten bisa berjalan beriringan. Pengembangan Boom Marina juga harus menyerap peradaban lokal. Kami akan terus mengawasi dan mendorong pengembangan Boom Marina menjadi tempat wisata,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.  

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Pelindo mengoptimalkan aset yang dimiliki. “Kawasan pelabuhan itu biasanya besar, tetapi banyak yang terbengkalai. Untuk itu, saya mendukung yang dilakukan Pelindo dalam mengoptimalkan Boom Marina yang berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.  

Keuntungan Perhutani Dinilai Belum Optimal

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai dari total 2,4 juta hektar lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani dirasa kurang optimal. Pihaknya hendak mendalami kinerja keuangan Perhutani, untuk kedepannya bisa lebih dioptimalkan, termasuk aset-aset luar biasa yang dimiliki Perhutani. Melihat banyaknya aset-aset yang dikelola oleh Perum Perhutani, Mufti berharap dapat lebih dioptimalkan lagi. 

“Dari hasil kunspek kali ini ada 2,4 juta hektar lahan yang dikelola oleh Perhutani, tapi baru tahun 2021 ini ada keuntungan Rp400 miliar. Nah harapan kami ini bisa lebih dioptimalkan dengan aset yang luar biasa. Tentu Rp400 milliar baru 2,5 persen dari total aset yang dimiliki (Perhutan). Maka harapan kami bisa lebih dioptimalkan,” tutur Mufti usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran Perum Perhutani di Malang, Jawa Timur, Kamis (15/9). 


Politisi PDI-Perjuangan itu juga menambahkan agar Perhutani dapat menciptakan peluang-peluang wisata alam dengan aset-aset yang dimiliki dalam sektor pariwisata yang saat ini sedang digandrungi masyarakat, agar pendapatan Perhutani meningkat.


“Kami sampaikan, perlu adanya diversifikasi di bidang wisata alam. Di banyak tempat, banyak glamping-glamping, tapi itu masih belum ditangkap peluangnya oleh Perhutani. Maka kedepan harapan kami Perhutani bisa lebih responsif, lebih inovatif untuk menciptakan peluang-peluang baru, terutama pariwisata. Karena pendapatan di sektor pariwisata sendiri Perhutani baru Rp25 miliar, tentu sangat jauh dibandingkan dengan aset yang dimiliki,” ujar Mufti. 


Untuk mengoptimalkan kinerja Perhutani, Mufti juga ingin Perhutani tidak hanya fokus di penjualan kayu dan getah, tetapi dapat diversifikasikan produk di bidang usaha lain dengan mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2010. bia,rnm,ron/es

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat pertemuan dengan Perum Perhutani Malang. Foto: Aaron/nvl 
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat pertemuan dengan Perum Perhutani Malang. Foto: Aaron/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)