Diplomasi Parlemen untuk Akses Vaksin Aman dan Merata

Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) lalu, dimana Presiden Joko Widodo turut serta sebagai penerima perdana atas vaksin dari Sinovac (coronaVac) yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI foto bersama usai rapat koordinasi membahas proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021 dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Foto: Alfi/nvl

Program vaksinasi ini tidak terlepas dari upaya diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, yang dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, terutama dalam mengamankan akses vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri. Sejak awal pandemi, Indonesia selalu menekankan akses kesetaraan vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa platform diplomasi parlemen, dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memiliki banyak ruang untuk mendukung serta mengawal diplomasi Indonesia. Diantaranya diplomasi vaksin, SDGs dan Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan luar negeri Indonesia.

“Dari sisi parlemen, ini akan komplementer bergerak mendukung pemerintah. Dan pada tahun ini, DPR akan mendukung diplomasi pemerintah juga dengan menjadi tuan rumah pertemuan di Indonesia, apabila situasi memungkinkan, seperti menjadi tuan rumah Global Parliamentary Forum on SDGs bekerja sama dengan IPU, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments (MSEAP) dan juga Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP),” kata Fadli usai rapat koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, baru – baru ini.

Rapat koordinasi yang membahas proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021 itu turut dihadiri Pimpinan BKSAP dan sejumlah Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) BKSAP, serta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Mahendra Siregar menyampaikan sejumlah capaian-capaian kebijakan luar negeri 2020 dan situasi pemfokusan ulang atau refocusing diplomasi mengingat situasi pandemi Covid-19 serta proyeksi-proyeksi prioritas kebijakan LN Indonesia pada 2021. Wamenlu menyampaikan sedikitnya ada lima prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir.

Prioritas pertama dalam konteks diplomasi adalah penguatan national health security. Hal ini meliputi realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat, farmasi maupun alat kesehatan. Wamenlu menyampaikan agenda ini menjadi agenda di setiap lapisan.

“Tidak hanya multilateral tetapi juga bilateral, policy-making level, resolution-making level, business to business dan lainnya. Dalam Diplomasi Vaksin, selain multilateral melalui GAVI dan COVAX, Indonesia saat ini juga berada di tahap final perjanjian bilateral dengan AstraZeneca, melengkapi hadirnya vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Vaksin-vaksin lainnya tengah diupayakan melalui mekanisme GAVI atau COVAX,” kata Mahendra.

Mantan Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat ini juga mengungkapkan prioritas berikutnya adalah pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus-fokus yang dibangun adalah memperluas inbound investment, akses pasar dan integrasi ekonomi, hilirisasi industri nasional, kerja sama dengan World Economic Forum (WEF), Troika G20 hingga kerja sama ekonomi digital dan kreatif serta menangani hambatan perdagangan.

“Kita juga sudah memiliki kerja sama koridor perjalanan dengan Persatuan Emirat Arab, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Ke depan, ASEAN secara keseluruhan tengah dalam pendalaman, dan juga Turki,” jelas Mahendra.

Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan membangun Sata Data Indonesia serta pemutakhiran data WNI. Prioritas keempat, berkontribusi pada isu kawasan dan dunia, mengingat Indonesia juga menjadi anggota UN ECOSOC.

Selanjutnya, prioritas diplomasi juga di titik-beratkan pada diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dengan mengintensifkan perundingan batas darat dan maritim dan menegaskan klaim kedaulatan oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin juga menekankan pentingnya diplomasi vaksin untuk memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang adil, terbuka, dan merata bagi masyarakat Indonesia dan global.

“Perlu kita apresiasi upaya pemerintah yang telah mampu mendapatkan ratusan juta stok dosis vaksin Covid-19 dan dimulainya program vaksinasi hari ini. Namun, kita tentu juga harus memperhitungkan kebutuhan dan akses vaksin jangka panjang untuk menjamin kesinambungan serta distribusi yang merata. Tentu dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan, kemampuan vaksin memicu respons imun (imunogenisitas), dan manfaat (efikasi) vaksin tersebut,” ungkap Puteri.

Kolaborasi antara diplomasi parlemen dan pemerintah perlu didorong dalam meningkatkan peran Indonesia untuk dengan konsisten mengupayakan ketersediaan dan distribusi atas vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan terkait Covid-19 bagi setiap negara.

“Vaksin dan teknologi kesehatan terkait Covid-19 telah menjadi barang publik global atau kebutuhan prioritas bagi setiap negara dalam menghadapi wabah ini. Barang ini harus dapat diakses secara universal oleh setiap negara, jangan sampai ada ketimpangan distribusi vaksin. Bersama pemerintah, DPR RI melalui diplomasi parlemen perlu turut membangun pemahaman ini dengan parlemen negara sahabat,” ujar Puteri.

Strategi diplomasi guna menghadapi ancaman pembatasan pasar atas produk vaksin Covid-19, perlu menjadi salah satu agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia di masa pemulihan dampak pandemi ini. Tujuannya, agar setiap negara mendapat akses setara dan adil terhadap vaksin yang aman. Salah satunya dengan membangun komunikasi agar tidak ada negara yang memberlakukan kebijakan produksi vaksin terbatas untuk kepentingan domestik saja, atau melarang ekspor atas produksi vaksin.

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen (KPPI) itu juga mendorong komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif penggabungan teknologi dan pengetahuan terkait penanganan pandemi yang dimiliki setiap negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dunia mendapatkan akses kesehatan yang dibutuhkan. Indonesia telah menyatakan solidaritasnya atas inisatif C-TAP atau Covid-19 Technology Access Pool oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). l ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)