Diplomasi IPU Task Force Diharapkan Dapat Hentikan Ketegangan Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah terjadi setidaknya sejak tahun 2014. Hubungan kedua negara semakin melemah seiring dengan menguatnya ambisi Ukraina untuk keluar dari hegemoni Rusia dan memperkuat relasi dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat. Pada saat yang sama, Ukraina dianggap sebagai orbit strategis kepentingan Rusia sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan merupakan bagian dari pengaruh Rusia hingga sekarang.

Ketegangan antara kedua negara mengalami pasang surut dan cenderung memanas pada dua tahun terakhir. Seiring dengan ambisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dinilai provokatif. Pada 24 Februari 2022 Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina. Bergabungnya Ukraina sebagai anggota NATO artinya Ukraina bisa menjadi pusat militer NATO di Eropa Timur yang justru akan lebih mempertanyakan integrasi ke EU.

Serangan militer tersebut telah menimbulkan dampak multidimensi. Selain menimbulkan ribuan korban jiwa dan jutaan warga Ukraina mengungsi, serangan tersebut juga melumpuhkan ekonomi Ukraina dan mengancam rantai pasok perekonomian Eropa dan dunia. Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan kecaman dari berbagai komunitas 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/nvl
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/nvl

internasional. Reaksi paling massif adalah pemberian sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dikomandoi negara-negara barat terutama Uni Eropa.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon,  yang juga menjadi anggota IPU Task Force yang berkunjung ke Polandia, Ukraina dan Moskow, mengatakan lewat Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke-144 di Nusa Dua pada 19- 24 Maret 2022 telah mengambil langkah konkret untuk mengakhiri konflik Rusia- Ukraina. Sidang Majelis Umum IPU pada 23 Maret 2022 telah mengadopsi resolusi berjudul ‘Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity’. Resolusi ini merupakan wujud komitmen dan upaya parlemen dunia untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina melalui dialog dan mengedepankan peran sentral parlemen.

“Indonesia melalaui DPR RI memiliki peran penting diadopsinya resolusi IPU mengenai konflik Rusia-Ukraina. Indonesia merupakan negara pertama yang mengangkat isu konflik Rusia-Ukraina dan mengusulkan Emergency Item berjudul ‘The role of parliaments in supporting a peaceful resolution to the Russian-Ukrainian conflict”, pungkas Fadli Zon

Fadli Zon menyampaikan pentingnya untuk terus membuka diri untuk dialog untuk menghentikan perang demi menghindari lebih banyak kerusakan dan korban jiwa. Menurutnya, setiap peperangan akan berakhir di meja perundingan dan itu harus segera direalisasikan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin risiko perang yang lebih besar akan terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

 

“ Pentingnya untuk terus membuka diri untuk dialog untuk menghentikan perang demi menghindari lebih banyak kerusakan dan korban jiwa.

Fadli Zon

Ketua BKSAP DPR RI. Foto: ANDRI/nvl

“Delegasi (IPU Task Force) mengunjungi langsung Ukraina dan rusia begitu juga dengan negara tetangganya yaitu Polandia. Kami bertemu langsung dengan perwakilan delegasi disana dan dapat disimpulkan kami mendapatkan poin-poin penting untuk menghentikan perang,” sebutnya.

Kunjungan IPU Task Force mengemban misi untuk mendorong dialog antar parlemen untuk segera menghentikan perang, membuka koridor kemanusiaan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan Secara keseluruhan, kunjungan ke Polandia, Ukraina, dan Rusia berjalan dengan baik dan berbagai pertemuan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan program kerja yang disusun.

Kedatangan delegasi IPU Task Force mendapatkan apresiasi oleh berbagai pihak yang dikunjungi terutama dari Parlemen Polandia, Verkhovna Rada Parlemen Ukraina, serta Parlemen Rusia (State Duma dan Federation Council).

 Dari aspek substantif, kunjungan ke Ukraina dan Rusia dalam rangka IPU Task Force mission memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman bagi Anggota IPU Task Force mengenai akar permasalahan konflik di antara kedua negara tersebut dan kondisi terkini mengenai dampak perang.

Parlemen Ukraina menyatakan kesiapannya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Rusia dengan syarat bahwa pihak Rusia menghentikan serangan ke wilayah Ukraina dan menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah teritori Ukraina. Sementara itu, Parlemen Rusia (State Duma dan Federation Council) juga menyatakan sikap terbuka untuk melakukan negosiasi dengan syarat pihak Ukraina menghentikan seluruh upaya untuk mendiskreditkan Rusia di dunia internasional dan berbagai upaya anti-Rusia di kalangan negara-negara Barat. tn/es

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)