Dinamika Kenaikan BBM di Tengah Pemulihan Ekonomi

Pemerintah menilai, kenaikan BBM per awal September dari harga keekonomiannya tak dapat dihindari. Setidaknya ada empat alasan yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyesuaian harga BBM ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. FOTO: JAKA/NVL
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. FOTO: JAKA/NVL

DATA mengungkapkan bahwa kuota Pertalite telah ditetapkan pemerintah sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022. Namun, hingga Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite sudah mencapai mencapai 16,84 juta KL. Di sisi lain, kuota solar ditetapkan sebanyak 14,91 juta KL untuk 2022, tetapi realisasi konsumsinya sudah mencapai 9,88 juta KL hingga Juli 2022.

“Jadi, kalau ikuti tren ini, Oktober habis kuotanya itu,” ujar Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Kedua, keterbatasan anggaran. Kemenkeu mencatat selama periode Januari-Februari 2022, belanja subsidi energi Indonesia mencapai Rp 21,7 triliun. Nilai tersebut setara 16,97 persen dari anggaran subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun. Khusus anggaran subsidi BBM jenis tertentu tersebut, jumlahnya tercatat sebesar Rp11,3 triliun. Jika pemerintah terus memberi subsidi energi, maka akan terjadi pembengkakan belanja pemerintah. Ketiga, percepatan menuju energi bersih atau energi hijau. Sebab, pemerintah harus melakukan transisi energi yang menjadi tujuan jangka panjang untuk mencapai target National Determined Contributions pada 2030 (NDC) dan Net-Zero Emission (NZE) pada 2060.

Keempat, situasi ekonomi-politik global. Dampak dari Perang Rusia versus Ukraina yang belum jelas berhujung pangkal, membuat harga-harga minyak dunia (Crude Oil Price), baik jenis WTI maupun Brent, bergejolak fluktuatif. Hal itu dikarenakan tingginya permintaan (demand) di tengah keterbatasan pasokan (supply) minyak dunia. Terlebih di beberapa negara utara khatulistiwa akan menghadapi musim dingin. Sehingga membutuhkan pasokan energi yang memadai kepada jutaan penduduk, termasuk ke beberapa negara berkembang berpenduduk besar, seperti Indonesia.

Meski terjadi fluktuasi harga minyak dunia, harga rata-rata ICP dalam satu tahun masih di angka 98,8 dolar AS atau hampir 99 dolar AS. “Jadi, kalaupun harga minyak dunia turun sampai di bawah 90 dolar AS dolar AS, maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih pada 97 dolar AS,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Picu Inflasi

Namun, keempat alasan tersebut bukan tanpa pro-kontra. Sebab, data menyebutkan, setiap kenaikan harga BBM 10 persen akan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,2 persen. Dengan harga Pertalite yang dibanderol Rp10.000 per liter maka ada kenaikan 31 persen. Sedangkan Solar yang dibanderol Rp 6.800 per liter mengalami kenaikan 31 persen.

Dengan kenaikan harga BBM tersebut maka akan mendorong inflasi ke angka kurang-lebih 3,5 persen. Secara year on year, diprediksi inflasi tahun 2022 akan menyentuh angka 7-9 persen inflasi. Jika inflasi meningkat, maka akan mempercepat munculnya stagflasi, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan angka pengangguran yang tinggi.

Menanggapi hal ini, Komisi XI DPR RI pun angkat bicara. Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dampak kenaikan tersebut dampak berdampak pada target ekonomi yang tidak bisa tercapai dan rencana belanja maupun penerimaan bisa terkoreksi dengan sendirinya.

Bila ekonomi turun, transaksi perdagangan pasti lesu. Bila perdagangan lesu, itu bisa mengoreksi target ekonomi dan tentu asumsi makro APBN tidak akan tercapai. “Kalau target-target sudah tidak tercapai, maka otomatis rencana belanja dan penerimaan negara akan terkoreksi atau tidak tercapai,” ujarnya.

Meskipun demikian, Politisi PAN itu memahami anggaran memang subsidi telah memberatkan APBN. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi justru lebih memberatkan lagi bagi kehidupan rakyat miskin.

Kenaikan BBM ini juga dinilai akan semakin memberatkan sebab masyarakat baru saja pulih secara ekonomi dari pandemi. Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menegaskan setelah kurang lebih dua tahun masyarakat harus terhimpit secara mobilitas, kini saatnya mereka merasakan bisa bekerja kembali secara normal. Namun, adanya kenaikan BBM ini akan memukul kembali tren pemulihan ekonomi yang telah tercapai secara positif pada kuartal II.

“Pemerintah harus evaluasi kebijakan ini. Kita baru saja pulih, namun sudah ditekan kembali dengan kenaikan BBM ini. Pemerintah harusnya sensitif, apalagi naiknya tidak sedikit, langsung 30 persen,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Vera menilai seharusnya anggaran APBN diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, APBN perlu menjadi penopang utama dalam memberikan bantalan ekonomi ketika baru pulih dari ekonomi. Bukan untuk hal-hal yang tidak prioritas dan berdampak terhadap perkembangan luas, seperti misalnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan anggaran dari perencanaan awal.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tersebut perlu dibarengi dengan bauran kebijakan. Bauran kebijakan tersebut, bukan saja untuk menambah bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi BBM dan subsidi upah, pemerintah juga disarankan menambah dana kompensasi berupa bantuan permodalan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak.

“Sebab, sebesar 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM. Jadi UMKM perlu mendapat bantuan langsung agar masih bisa optimal dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Amir.

Di sisi lain, ia juga memahami kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax (non-subsidi) secara bersamaan dengan gap yang masih lebar, memang berisiko tetap membuat konsumen Pertamax membeli Pertalite. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tetap konsisten merencanakan pembatasan penggunaan Pertalite hanya kepada kategori miskin dan angkutan umum yang memang membutuhkan.

“Tinggal mekanismenya mempermudah akses terhadap orang miskin dan validasi datanya disiapkan. Sehingga pembatasanlah yang efektif mencegah peralihan konsumen non-subsidi ke BBM jenis subsidi,” tutup Politisi PPP tersebut. •rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)