Data BPJS Kesehatan Bocor, Tanggung Jawab Siapa?

Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang menginvestigasi kasus dugaan bocornya data peserta BPJS Kesehatan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan pihaknya saat ini sedang dalam 

penyelidikan kasus kebocoran dari sebuah forum internet yang disebutkan hingga mencapai 279 juta data penduduk

Indonesia. Ia menyampaikan proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan. Saksi yang diperiksa berasal dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga pihak vendor. Validitas mengenai data penduduk di BPJS Kesehatan tersebut juga sudah diyakini kuat oleh pihak Juru Bicara Kemenkominfo. Hal itu diketahui melalui struktur dalam data, seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan. 

TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

Dewi Asmara (Fraksi Golkar): 

Ini harus menjadi momentum perbaikan dengan assessment yang jujur tentang perbaikan sistem. Kami harap permasalahan kebocoran data ini harus tuntas karena menyangkut keseluruhan pelayanan JKN

Anas Thahir (Fraksi PPP): 

Kebocoran data ini juga menyangkut Sistem Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional bukan sekadar perang tapi juga tentang ketahanan kita sebagai sebuah negara. Data tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa kita duga 

Saleh Partaonan Daulay (PAN): 

BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Jangan dibilang ini masih dugaan, ini sudah ada buktinya. Siapa yang kuasai data, dia kuasai dunia. Terlihat sekali BPJS Kesehatan tidak siap cegah dan atasi kebocoran data ini.

DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)