Irmadi Lubis
Desa Tujuan Utama
Pelaksanaan Konstitusi

Anggota DPR RI Irmadi Lubis usai menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Dapilnya. FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Irmadi Lubis, mengatakan, desa merupakan tujuan utama pelaksanaan amanat konstitusi. Sebab, salah satu aspek penting dari konstitusi adalah empat pilar kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, nilai konstitusi dapat lebih diingat oleh masyarakat pedesaan. 

“Sasaran saya di desa-desa. Kenapa di desa? Karena desa menjadi tujuan utama dalam melaksanakan amanah konstitusi,” kata Irmadi di dapilnya beberapa waktu lalu. 

Adapun kegiatan ini digelar dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di aula Desa Bulu Cina, di hadapan sekitar 150 warga, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. “Sosialisasi ini bertujuan agar warga negara bisa memahami tentang pilar kebangsaan dan mencintai tanah airnya,” kata politisi senior PDI Perjuangan itu. 

Masyarakat, tambahnya, harus kembali diingatkan tentang empat pilar kebangsaan agar ingat dan terus dipahami. “Masyarakat harus diberi pemahaman agar bisa kembali mendalami nilai-nilai kebangsaan,” tambahnya. 

Dijelaskannya, bangsa Indonesia diberikan berkah keberagaman. Dan keberagaman itu bukan penghalang persatuan bangsa. “Keberagaman itu justru menjadi penguat persatuan bangsa. Para pendiri bangsa menyadari, keberagamanlah yang membuat bangsa ini bersatu,” tandas Irmadi. 

Pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan harus selalu diperbarui. Sebab tantangan bangsa ke depan sangat berat. “Pondasi kebangsaan dengan Empat Pilar Kebangsaan harus terus diperkuat agar bangsa ini bisa jaya di tengah persaingan dunia,” tandas Anggota Komisi V DPR RI ini. rdn/mh

Bambang Patijaya
Gelar Good Manufacturing
Practice

Anggota DPR RI Bambang Patijaya saat menggelar Diklat 3 in 1 Good Manufacturing Practice di Bangka Belitung. FOTO: IST/NR

Dengan menggandeng Kementerian Perindustrian, Anggota DPR RI Bambang Patijaya yang kerap disebut BPJ menggelar Diklat 3 in 1 Good Manufacturing Practice (GMP) angkatan ketiga, di Hotel Tanjung Pesona, Bangka Belitung. 

Diklat tersebut ditujukan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan produknya, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Pada Diklat itu, diajarkan bagaimana teknik pengolahan, efisiensi, higienis, dan pengelolaan produk agar sesuai dengan standar pasar. 

“Kegiatan seperti inilah yang akan merubah produk lebih baik lagi, sehingga UMKM Babel dapat naik kelas. Karena bukan sekadar rasa dan kemasan, namun juga brand,” ujar Bambang. Anggota Komisi VII DPR ini, mengungkapkan bahwa persoalan modal bagi pelaku UMKM  menjadi alasan klasik. Namun, pasca pendemi Covid-19 pemerintah telah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN),  salah satunya program kredit usaha rakyat (KUR). 

“Masalah klasik yang dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan. Pada tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp460 triliun yang dialokasikan khusus untuk mendorong UMKM, termasuk di Bangka Belitung ini,” ungkapnya beberapa waktu lalu. 

Tidak hanya itu, BPJ juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan corporate social responsibility atau CSR yang diberikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat dapat memilih peluang usaha mana yang akan digeluti. Pasalnya, dalam ekonomi kreatif sendiri memiliki 16 sub sektor, termasuk diantaranya kuliner, pengembangan game, desain, dan lainnya. 

“Intinya, ekonomi kreatif ini tidak jauh-jauh dari digital, dari internet atau komputer,” kata BPJ, Oleh karenanya, saya berharap agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama di bidang digital,” tambahnya. ayu/mh

Anggota DPR RI Bambang Patijaya saat menggelar Diklat 3 in 1 Good Manufacturing Practice di Bangka Belitung. FOTO: IST/NR

Dwita Ria Gunadi
Sosialisasi Gemar Makan Ikan

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat menyalurkan bantuan hingga membagikan ikan nila segar kepada para pedagang. FOTO: IST/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Bulan Karantina.

Acara yang berlangsung di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Senin, (3/4/2023) lalu itu, merupakan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gema Satu Kata). Hal ini bertujuan mendorong masyarakat memiliki daya tarik untuk menyukai makanan dari ikan dan turunannya. Ikan memiliki protein dan omega yang bagus bagi tubuh kita. 

“Jka memakan ikan dapat dijadikan sebagai gaya hidup, tentunya hal itu dapat mencetak generasi muda yang kuat, sehat, dan cerdas,” ujarnya dalam kesempatan itu. Ia berharap, BKIPM Lampung dapat melakukan pengawasan secara ekstra kepada para pedagang di pasar tradisional, agar selalu menyajikan kualitas ikan yang terbaik. 

Dalam kesempatan itu, legislator dapil Lampung II ini, membagikan 2 ton ikan nila segar dan sehat untuk 1.000 penerima atau 2 kilogram per paket. Tidak hanya ikan, pada kesempatan berbeda di masa resesnya, politisi dari Fraksi Gerindra ini juga sengaja menemui beberapa kelompok tani (Poktan) dan kelompok wanita tani (KWT) di Lampung Tengah. 

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat menyalurkan bantuan hingga membagikan ikan nila segar kepada para pedagang. FOTO: IST/NR

Dalam kesempatan tersebut, Dwita menyalurkan bantuan berupa 3 Unit Hand Traktor, 10 Unit Cultivator, 5 Unit Mesin Sedot Air, 1 Unit Bentor, dan 10 Unit Handprayer Elektrik. Dengan bantuan alsintan (alat mesin  pertanian) ini, ia berharap para petani mampu meningkatkan hasil panennya. ayu/mh

Ratu Ngadu Bonu Wulla
Ajak Masyarakat Sukseskan Upaya
Penurunan Stunting di SBD

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengajak masyarakat Sumba Barat Daya (SBD) membantu upaya pemerintah menurunkan kasus stunting di NTT.

Anggota Komisi DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla saat mengajak masyarakat Sumba Barat Daya membantu upaya pemerintah menurunkan kasus stunting di NTT. FOTO: IST/NR

Diketahui, NTT masih menjadi provinsi dengan prevelensi stunting tertinggi secara nasional dengan angka 35,5 persen. “Mari kita bergandengan tangan membantu pemerintah menurunkan angka stunting. NTT sampai dengan sekarang masih tinggi di angka 35,3 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022,” kata Ratu di Tambolaka, SBD, NTT, pertengahan Maret lalu. 

Menurut Ratu, dampak dari stunting bukan hanya pada berat dan tinggi badan, namun juga pada kemampuan anak untuk belajar atau aspek kecerdasan yang menurun. “Selain itu, stunting ini juga sangat berbahaya. Jika dibiarkan bisa memunculkan penyakit-penyakit kronis lain yang gampang menyerang anak-anak dengan kondisi kesehatan yang stunting,” tandasnya. 

Lebih lanjut legislator dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu meminta para orang tua agar memastikan anak-anaknya mendapatkan asupan gizi yang cukup. Gizi yang cukup juga diperlukan ibu hamil dan anak usia 6-23 bulan. rnm/mh

Dedi Wahidi
Resmikan Program Pembangunan
di Indramayu

Anggota DPR RI Dedi Wahidi saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Indramayu untuk meresmikan sejumlah program aspirasi. FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Dedi Wahidi menggelar kunjungan ke Desa Tanjungsari Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu untuk bersilaturahmi dengan warga setempat, awal Maret lalu. Dedi didampingi anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Amroni, disambut langsung Kuwu Desa Tanjungsari Sofyan dan ratusan warga setempat.

Legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini mengatakan, kunjungan tersebut untuk meresmikan sejumlah program pembangunan yang merupakan program aspirasi dirinya sebagai Anggota DPR RI di Desa Tanjungsari, Karangampel. Dikatakan, untuk Desa Tanjungsari melalui program aspirasi sudah dilaksanakan berbagai program pembangunan dengan anggaran dari pemerintah pusat. 

Diantaranya, ungkap Dedi, program Pembangunan Irigasi Desa (Irdes), Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) atau jalan mulus. 

“Untuk Desa Tanjungsari total anggaran yang sudah digelontorkan untuk berbagai program pembangunan tersebut  mencapai Rp2,5 miliar,” jelas Anggota Komisi V DPR RI tersebut.   

Dedi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan warga Desa Tanjungsari  terhadap dirinya, sehingga bisa duduk sebagai Anggota DPR RI selama tiga periode. 

“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap saya. Kepercayaan ini saya balas dengan memperjuangkan dan merealisasikan berbagai keinginan mereka, yakni program pembangunan, sesuai kebutuhan masyarakat. Mulai dari bidang pendidikan hingga infrastruktur,” ujarnya. pun/mh

Didi Irawadi
Bekali Masyarakat
Hadapi Inflasi

Anggota DPR RI Didi Irawadi saat memberikan edukasi serta mencari solusi menghadapi inflasi bagi masyarakat Ciamis. FOTO: IST/NR

Inflasi yang terjadi memberikan dampak bagi berbagai pihak, tak terkecuali petani dan masyarakat yang berada jauh dari kota besar. Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi menggelar Diskusi Publik sebagai upaya memberikan edukasi sekaligus mencari solusi menghadapi inflasi bagi masyarakat Ciamis, Jawa Barat.

Mengangkat tema ‘Pengendalian Inflasi Daerah’, diskusi tersebut diselenggarakan pada Minggu (19/3) lalu di Gedung Olahraga Desa Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada diskusi yang juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya tersebut, disampaikan bahwa kawasan priangan timur mengalami inflasi tertinggi di Jawa Barat. 

“Karena bicara inflasi masyarakat harus tahu penyebabnya dan ingin mendapatkan data dari masyarakat mengenai harga pangan. Apalagi menjelang Idul Fitri dan mengetahui mengapa setiap menjelang Idul Fitri harga selalu naik di seluruh Indonesia,” tutur Didi, seraya berharap diskusi publik memberikan solusi bagi masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, legislator Dapil Jawa Barat X ini juga memberikan sejumlah bantuan untuk MDTA AL-Awaliyah Desa Pasirnegara Kecamatan Pamarican dan DKM Baywul Huda Kecamatan Cidolog serta Lingkung Seni Muda Kencana Kecamatan Cidolog. 

Sehari setelahnya, pada Senin (20/3) silam, Didi juga menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Jasa Keuangan Waspada Pinjaman Online Ilegal” di Gedung Dakwah Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan. 

Didi mengingatkan masyarakat agar memilih platform pinjol legal alih-alih tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol ilegal. Ia pun berharap agar masyarakat semakin cerdas, untuk memilih pinjaman-pinjaman yang bisa dipertanggungjawabkan dan terdaftar pada OJK. uc/mh

Nur Azizah Tamhid
Ajak Masyarakat Optimalkan
Ibadah Saat Ramadan

Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid usai menjadi pembicara di acara Rumah Tahfiz Muslimah. FOTO: IST/NR

Memasuki bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid menyerukan kepada masyarakat di dapilnya untuk mengoptimalkan ibadah. Seruan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Rumah Tahfiz Muslimah di MasjidAl-Muhajirin, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Legislator dapil Jabar V (Depok dan Bekasi) itu, Azizah memberikan materi tentang cara ketahanan keluarga serta meningkatkan kesalehan keluarga di bulan Ramadan. Para anggota pengajian Rumah Tahfiz Muslimah ini, merupakan garda depan dalam mencetak generasi muda berkualitas. 

“Ibu-ibudi di sini adalah yang memiliki peran dalam membentuk generasi muda yang cerdasdan berkualitas di masa depan,” ucap politisi PKS itu. Azizah juga memberikan pencerahan terkait fenomena LGBT kepada para bu pengajian ini. Fenomena LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) masih marak terlihat di tengah masyarakat. 

“Saya minta ibu-ibu terus mengawasi pergaulan putra dan putrinya agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam,” tutur Azizah. Dia menjelaskan merajalelanya pergaulan bebas di kalangan anak muda disebabkan hukum yang jauh dari nilai-nilai agama. “DPR sudah mengesahkan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini berbahaya karena bisa melegalkan perzinahan. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan UU ini tahun lalu,” tandasnya. 

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh ampunan bagi umat muslim. Terutama pengampunan dari dosa-dosa kecil. Azizah berharap, ibu-ibu pengajian bisa mengoptimalkan Ramadan. “Bulan Ramadhan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah SWT, agar umatnya bisa fokus beribadah,” tuturnya. “Maka dari itu, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin demi akhirat,” tutupnya. rnm/mh

Achmad Hafisz Tohir
Harapkan Masyarakat Cerdas
dalam Pemahaman Fintech

Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat menjadi narasumber pada seminar nasional. FOTO: IST/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Ir H Achmad Hafisz Tohir mengharapkan masyarakat lebih cerdas dalam melihat kewajaran sistem Financial Technology (Fintech) atau lebih dikenal dengan Pinjaman Online (Pinjol). Menurut Hafisz, demi mencari keuntungan yang tidak wajar, pinjol ilegal kerap kali memanfaatkan kesulitan-kesulitan rakyat saat ini.

“Semakin canggih teknologi semakin canggih juga kejahatan. Jadi hati-hatilah, karena OJK juga sudah mensinyalir ada 10 ribu kejahatan-kejahatan pinjol ini,” kata Hafisz. Hal ini ia samapaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional tentang Pengenalan OJK melalui Sosialisasi Kewaspadaan Terhadap Pinjaman Online Ilegal di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/02/2023). 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) ini mengungkapkan, kota Palembang merupakan salah satu kota paling banyak tingkat kejahatannya dalam pinjol. “Paling banyak terjadi di kota Palembang,” ujar politisi PAN tersebut. 

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus berupaya dalam menjauhkan masyarakat dari pinjol ilegal. “Harapan kita, dengan sosialisasi ini nantinya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena pinjol. Berdasarkan, laporan masyarakat yang datang ke kantor OJK sangat banyak karena persoalan jasa keuangan atau pinjol,” kata Untung. 

Untung melanjutkan, berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2022, terdapat sekitar 1044 laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait pinjol ilegal. Untung juga mengharapkan masyarakat teliti dalam membedakan antara pinjol legal dan ilegal. 

“Tapi itu sudah kita tindak lanjuti dan yang mengalami masalah itu sudah ada solusinya,” kata Untung. OJK hanya membolehkan Pinjol mengakses 3 hal, yakni microphone, kamera, dan lokasi. Di luar itu kalau ada permintaan, berarti itu di luar yang disetujui OJK,” tegasnya. 

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat jika menemukan pinjol yang meminta akses selain microphone, kamera, dan lokasi dapat melaporkan kepada pihak OJK untuk dilakukan tindakan. “Pinjol legal atau pun ilegal mengadunya ke OJK. Kalau Pinjol legal yang melanggar akan kita panggil, tetapi kalau yang ilegal kita tidak tahu. Yang namanya ilegal kita tidak tahu ya,” tutupnya. we/mh

Arsul Sani
Bantu Korban Banjir
Kota Pekalongan

Anggota DPR RI Arsul Sani saat menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kota Pekalongan. FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, Arsul Sani menyatakan sebagai anggota DPR, pihaknya selalu mengusulkan agar ada peningkatan anggaran dalam APBN, untuk penanganan banjir.

Hal itu disampaikan Arsul saat memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, awal Maret lalu. Dalam kunjungannya, Arsul didampingi Wakil Wali Kota Salahudin, Ketua 1 TP PKK Kota Pekalongan Istiqomah, Ketua DPC PPP sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan Mabrur, serta sejumlah pejabat lain. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI itu, mengakui bahwa kemampuan partai politik untuk mengatasi persoalan banjir memang sangat terbatas. Namun, sebagai anggota Fraksi PPP di DPR RI, ia selalu mengusulkan agar alokasi APBN untuk penanganan banjir selalu ditingkatkan. Terlebih bencana seperti ini terjadi setiap tahun. 

Sementara itu dalam kunjungannya, Arsul dan jajaran Pemkot Kota Pekalongan, disambut hangat oleh warga RW 8 Kelurahan Degayu. Mereka begitu senang mendapatkan perhatian serta bantuan dari pemerintah. Mereka juga menyampaikan keluh kesahnya yang dialami saat banjir ini. 

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengungkapkan rasa syukur atas perhatian dan kepedulian Arsul dari tahun ke tahun, untuk Kota Pekalongan. Bentuk perhatian itu adalah anggaran untuk penanggulangan rob, bantuan banjir, serta pengusulan anggaran untuk pasar Banjar Sari. rnm/mh