Ciptakan Stabilitas Harga Minyak Goreng

Minyak goreng bisa dikategorikan sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi setiap rumah tangga bahkan industri kecil atau pun
menengan pun banyak yang membutuhkan minyak goreng.


 

Foto Ilustrasi: Pedagang minyak goreng di pasar tradisional. Foto: Jaka/nvl

Kenaikan harga minyak goreng dan ketidakstabilan harganya telah meresahkan banyak kalangan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat dan stabil. Kesetabilan harga harus memberi manfaat bagi rakyat tapi di saat yang sama tidak boleh merugikan petani sawit atau pun industri perkebunan sawit.

Tantangan ini harus dijawab bersamaan oleh pemerintah, kebutuhan rakyat terpenuhi, tapi petani dan industri tak boleh merugi. Menanggapi permasalah pelik ini Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta intervensi harga minyak goreng oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk dilanjutkan. Sebelumnya kebijakan intervensi harga minyak Rp14 ribu per liter berlaku hanya 6 bulan.

“Intervensi harga dalam 6 bulan ini lanjutkan saja. Tapi, kalau dirasa sudah stabil, ya sudah lepas lagi. Nanti kalau enggak stabil, intervensi lagi. Kita dorong untuk lanjut (intervensi harga),” ujar Gus Muhaimin usai menggelar sidak harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara, akhir Januari lalu.

Baginya intervensi harga minyak goreng harus membantu meringankan beban masyarakat. Menurutnya peran pemerintah dibutuhkan saat ini untuk menyeimbangkan harga bahan pokok. “Karena itu, lanjutkan intervensi harga minyak dan gunakan kewenangan pemerintah agar membantu masyarakat tidak menjadi kesulitan karena harga yang tinggi. Semua langkah pemerintah dalam menyangkut stabilitas harga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat supaya tidak mengalami kesulitan,” ucap Gus Muhaimin.

PERLU KEBIJAKAN SISTEMATIK

Di lain pihak, Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar di Jakarta awal Februari 2022.

Hal itu dikatakannya, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (Het) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya mensiasati lonjakan harga minyak goreng yang sebelumnya melambung tinggi pada akhir 2021 dengan harga Rp20.500 per Kg dan disubsidi menjadi Rp11.500 per Kg. Sehingga, Politisi PDI-Perjuangan ini menyarankan sebaiknya Pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Di antaranya melalui upaya Optimalisasi Holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik. Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton. “Pertama, optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tegas Sihar. Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah BLUBPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkapnya. Legislator dapil Sumatera Utara II ini juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat. Dia juga menjabarkan tentang struktur industri CPO di hulu lebih kompetitif dibandingkan dengan hilir. Hubungan antara produsen hulu dan konsumen hilir bersifat sangat cair berdasarkan harga pasar.

MINYAK GORENG MENYANGKUT HAJAT HIDUP RAKYAT

Sihar juga menjelaskan dalam potongan kue CPO, B30 yang nantinya menjadi B40 (biodiesel) sudah tidak dapat diutak-atik. Dari tahun 2019 biodisel telah memberikan kontribusi sekitar 30 persen dari total bauran EBT. Hal ini tentu membuat porsi CPO tersisa untuk minyak goreng dan produk lainnya tergerus. Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus.

Sementara data juga menunjukan 68 persen industri CPO terintegrasi dari hulu hingga hilir (end product) dan probabilitas untuk menyediakan B30/B40 dan minyak goreng cukup tinggi. Cabang hilirisasi ini adalah konsekuensi logis dengan ‘high versatility’ daripada industri sawit. Sehingga Sihar pun mempertanyakan, “Apakah kebijakan saat ini melaui DMO CPO 20 persen domestik yang bertujuan menurunkan harga minyak goreng sudah memikirkan cara lain yang bersifat sistemik?”

Menurutnya, Optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik. Sebagai informasi pada 2020 lalu, produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton (bisnis.com,28 Des 2021). Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga mempertanyakan, bukankah Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif. •leko/es 

 

OPTIMALISASI HOLDING PTPN DAPAT MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI MINYAK GORENG. BUKANKAH PERAN BUMN TIDAK MELULU MENCARI KEUNTUNGAN TAPI JUGA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT?”- Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)