Cegah Krisis, Perkuat Pengawasan DMO

Dinyatakan kritis, per 31 Desember 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan larangan ekspor batu bara terhitung 1-31 Januari 2022. Semacam ‘rem dadakan’ yang mengejutkan berbagai pihak, pemerintah berupaya menekan para perusahaan batu bara agar segera memenuhi kewajiban memasok produksi batu bara dalam negeri. Hanya berumur 11 hari, pelarangan lambat laun dianulir oleh pemerintah.


 

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Geraldi/nvl

SEBAGAI negara yang dianugerahi oleh sumber daya alam yang melimpah, berdasarkan data yang dilansir dari Minerba One Data Indonesia (MODI) KESDM per Sabtu (29/1/2022), produksi batu bara Indonesia mencapai 606,72 ton tahun 2021. Akan tetapi, jika angka produksi batu bara nasional tersebut disandingkan dengan realisasi ekspor dan realisasi Domestic Market Obligation (DMO), nilai ekspor jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai DMO.

Pada tahun 2021, total realisasi ekspor batu bara mampu mencapa hingga 315,17 ton, sedangkan total realisasi DMO hanya mencapai 63,47 ton. Padahal, pada tahun tersebut, pemerintah menargetkan penyerapan batu bara domestik sebesar 22,66  dari total produksi batu bara nasional. Jauh dari target yang ditentukan, beberapa kali PT PLN memberikan tanda krisis stok batu bara dalam negeri.

Kondisi ini seperti ini kerap terjadi ketika harga batu bara di pasar dunia melambung jauh di atas batas harga jual dalam negeri (DMO). Di mana, harga DMO dipatok sebesar US$ 70 per ton, sedangkan harga batu bara di pasar dunia terutama pada awal Oktober 2021 meroket hingga US$ 280 per ton. Kesenjangan harga ini membuka potensi bagi perusahaan penambang batu bara untuk lebih memilih menjual batu bara ke pasar dunia dibandingkan menjual ke dalam negeri.

Jika dibiarkan berlanjut tanpa penanganan, maka akan berdampak serius terhadap 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Tidak hanya itu, akan ada 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam jika pasokan batu bara tidak kunjung terpenuhi.

Diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara KESDM Ridwan Djamaludin menyampaikan, beberapa kali pemerintah telah mengingatkan para pengusaha batu bara untuk memenuhi komitmen memasok batu bara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk DMO.

Ia menjelaskan, dari kewajiban 5,1 juta metrik ton (MT) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk para pengusaha batu bara hingga per tanggal 1 Januari 2022 hanya terpenuhi sebesar 35 ribu MT setara kurang dari 1 persen. Kewajiban yang ditentukan. Tentu, jumlah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan PLTU di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah melalui KESDM melakukan pelarangan ekspor batu bara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dan PKP2B. Kebijakan ‘rem dadakan’ ini termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

Hanya sampai 11 hari, kebijakan ‘rem dadakan’ ini perlahan dianulir oleh pemerintah sendiri. Dengan alasan, pasokan batu bara dianggap perlahan mulai terpenuhi. Anulir tersebut dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dirinya menyampaikan stok cadangan batu bara berangsur meningkat untuk 15 hari. yang nantinya akan mengarah pada 25 hari. Selain itu, ia menyatakan ekspor batu bara dibuka kembali secara bertahap dengan melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi.

Ketidaktegasan ini berdampak signifikan terhadap masalah sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Di sisi lain, hal ini turut menimbulkan pertanyaan untuk pemerintah, apakah pemerintah sanggup mengurus tata kelola batu bara guna menjaga pasokan listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Tanpa pembaharuan skema tata kelola batu bara yang jelas dan tegas di Indonesia akan mengakibatkan pasokan batu bara dalam negeri berada pada ambang kritis. Nantinya, krisis pasokan batu bara dalam negeri mengakibatkan penurunan produksi listrik, yang mana memiliki konsekuensi adanya pemadaman bergilir ke jutaan pelanggan serta industri yang bergantung pada PLN.

BENTUK BLU ATAU PERKUAT PENGAWASAN

Memahami kondisi tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai pemerintah dianggap belum mampu mengantisipasi ancaman krisis pasokan batu bara dalam negeri di indonesia. Menurutnya, krisis ini berawal dari pemerintah yang tidak tegas mengawasi pengusaha batu bara untuk memenuhi DMO ke PLN sebanyak 25 persen dari total produksi dalam setahun.

“Keluarnya kebijakan pelarangan (larangan ekspor batu bara) itu, jad membuka wajah tata kelola batu bara kita yang ternyata carut marut. Suatu yang ironis, bagi negara yang termasuk eksportir terbesar batu bara di dunia,”ungkap Yulian

Walaupun dirinya bersyukur jika pemerintah berangsur mengatasi masa krisis tersebut, politisi Partai PDI-Perjuangan itu tidak setuju jika pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pungutan Batu Bara. Berdasarkan informasi yang ia terima, melalui  BLU Pungutan Batu Bara, harga batu bara yang sebelumnya dipatok pada harga US$ 70 per ton, akan dilepas ke harga pasar.

Senada dengan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada Kamis (13/1/2022) lalu, ia menjelaskan, meskipun skema BLU memperkecil kesenjangan antara harga pasar dunia dengan harga DMO, akan tetapi menghadirkan BLU dalam tata kelola batu bara Indonesia akan semakin menambah beban negara, bahkan menimbulkan polemik.

Baginya, solusi membangun BLU Pungutan Batu Bara tidak menuntaskan krisis pasokan batu bara dalam negeri. Ia menerangkan jika BLU diterapkan, sejumlah masalah akan terjadi. Pertama, PLN terancam harus menalangi pembelian batu bara, karena BLU belum bisa mengumpulkan dana dari para perusahaan batu bara.

Kedua, skema BLU batu bara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha dibandingkan PT PLN. Mengingat iuran akan dikenakan bagi pelaku usaha, ada kemungkinan tidak akan bisa memperkecil kesenjangan antara harga pasar dunia dengan harga batu bara dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik karena biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik oleh PLN pasti akan naik. Ketika BPP naik, maka akan ada dua pilihan yaitu antara tarif listrik naik atau kompensasi berupa subsidi naik.

Terakhir, jika pembelian harga batu bara harus mengikuti harga pasar maka akan melanggar ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 sekaligus UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. “Perlu ditekankan bahwa undang-undang menegaskan harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah, bukan mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.

Dibandingkan harus mendirikan BLU Pungutan Batu Bara, wakil dapil Sumatera Selatan II itu meminta pemerintah menguatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan DMO. Pengawasan, jelasnya, harus diiringi dengan ketegasan pemerintah dalam menegakan hukuman kepada para pengusaha yang terbukti melanggar DMO.

Berdasarkan informasi yang ia terima, walaupun terdapat beberapa perusahaan telah memenuhi kewajiban DMO, akan tetapi masih ada perusahaan yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban DMO sesuai ketetapan pemerintah. Dirinya berharap kebijakan DMO tetap dijalankan demi menjaga keandalan alokasi sekaligusharga batu bara dalam negeri sehingga ketahanan energi tetap terlindungi.

Demikian, ia pun menekankan komitmen pemerintah untuk menerapkan implementasi dan evaluasi kebijakan DMO secara berkala menjadi solusi utama mencegah krisis pasokan batu bara dalam negeri terulang kembali.

“Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan PT PLN berkomitmen peningkatan pengawasan pasokan DMO batu bara serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi komitmennya. Semoga komitmen pemerintah itu tidak hanya bagus di atas kertas, namun juga bagus di tataran implementasi,” tandas Yulian. •ts/es

 

 

 

 

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)