BURT DPR RI DPR Terima Penghargaan Lingkungan Ramah Disabilitas

DPR RI akan berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Sekalipun dengan adanya pembatasan-pembatasan rapat, seluruh Anggota DPR RI tetap bekerja dengan optimal. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target 246 RUU.  Kemudian ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerima penghargaan DPR RI sebagai lingkungan ramah disabilitas. Foto: Mri/Nvl

Pada awal tahun 2021, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) memberikan penghargaan lingkungan ramah disabilitas kepada DPR RI sebagai salah satu lingkungan perkantoran yang dinilai telah memberikan akses yang mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas di lingkungan Gedung DPR RI.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso yang mewakili DPR RI didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Menurut Agung, memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas sudah merupakan tugas dari BURT dan Sekjen DPR RI.

Terlebih, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. “Tentunya dari hasil diskusi, kami akan siapkan seluruh fasilitas pendukung atau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, meski lingkungan Gedung DPR RI dinilai sudah cukup ramah disabilitas, namun ada beberapa fasilitas yang masih perlu disiapkan untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas. Seperti akses terhadap penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu uang masih belum tersedia.

Kedepan, politisi fraksi Partai Demokrat ini berharap Kompleks Parlemen dapat menjadi role model bagi gedung-gedung lain di seluruh Indonesia terhadap aksesibilitas yang ramah kaum disabilitas. “Ke depan, Gedung DPR dan Kompleks Parlemen ini menjadi role model bagi gedung-gedung di seluruh Indonesia, terhadap aksesibilitas terhadap kaum disabilitas,” harap legislator dapil Jawa Barat I ini.

Dukung Percepatan ‘Herd Immunity’

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ruang Pustakaloka DPR RI. Foto: Runi/nvl

DPR RI menyelenggarakan vaksinasi di lingkungan DPR RI sebagai upaya mendukung pemerintah untuk percepatan pembentukan kekebalan kelompok (Herd Immunity) serta mencegah kerumunan di beberapa titik di Jakarta karena antusiasme tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

Ketua BURT Agung Budi Santoso saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi di DPR RI menggunakan vaksin jenis Sinovac dengan capaian vaksinasi per harinya rata-rata sebesar 200 dosis.

“DPR ini memberikan solusi dan kesempatan kepada Anggota DPR yang belum dan tentunya para pegawai di lingkungan Setjen DPR RI agar dapat vaksin. Tentunya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin,” terang Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Dengan adanya vaksinasi di DPR ini, Agung berharap Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal, yaitu 70-80 persen warganya sudah mendapatkan vaksinasi. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia bisa kembali normal dengan kondisi kesehatan yang lebih kuat.

“Mudah-mudahan, masyarakat Indonesia segera dapat divaksin semua. Target herd immunity tercapai, sehingga kekebalan tubuh rakyat Indonesia semakin kuat dan kehidupan bisa kembali normal, bukan new normal,” tutup legislator dapil Jawa Barat I tersebut.

BURT Dorong JOUMPA Tingkatkan Sinergi

Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri saat berdiskusi terkait layanan Joumpa Airport VIP Service. Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Bakri menginginkan layanan JOUMPA Airport VIP Service and Lounge bisa dikembangkan tidak hanya bagi Anggota DPR RI, melainkan juga untuk layanan komersial bagi setiap penumpang yang membutuhkan layanan dan fasilitas di Bandara.

“Diharapkan dengan adanya kerja sama yang sudah terjalin cukup lama antara DPR dengan PT Gapura Angkasa di 39 Bandara di seluruh Indonesia, kinerja dari pada layanan JOUMPA bisa lebih ditingkatkan secara paripurna kepada semua Anggota DPR RI,” ujar politisi PAN itu.

Legislator dapil Jambi ini menjelaskan, layanan JOUMPA diberikan bukan karena Anggota Dewan ingin menciptakan sesuatu yang berlebihan, namun itu memang sudah tertera dalam tata tertib DPR dimana setiap Anggota Dewan mendapatkan layanan fast track di bandara dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan DPR.

Harap Seluruh RS di Indonesia Beri Layanan Prima

Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti. Foto: Erman/nvl

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan, peran dan tugas BURT meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kebijakan kerumahtanggan, termasuk melakukan pengawasan terhadap hak-hak Anggota DPR.

“Mencermati berbagai kondisi, BURT DPR RI berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan. Bentuk pengawasannya adalah berkunjung secara langsung ke rumah sakit provider untuk memastikan pelaksanaan program Jamkestama telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang ada,” urainya.

Sesuai peraturan yang berlaku dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggota DPR RI sebagai pejabat negara (termasuk anggota keluarganya) diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Untuk itu, pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting bagi Anggota DPR, mengingat tugas yang diembannya sangatlah besar. “Oleh karena itu, pelayanannya harus dikelola secara profesional,” tambah Novita.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah  mengimbau agar rumah sakit provider PT. Jasindo untuk meningkatkan pelayanannya terutama bagi Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yaitu Anggota Dewan beserta keluarganya.

“Dalam pelaksanaannya, BURT mengamati masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program Jamkestama dengan rumah sakit provider. Oleh sebab itu, BURT melakukan kunjungan langsung pada objek sebagai bentuk pengawasan,” pungkasnya.

Selain itu, lanjut Dimyati, Jasindo melalui RS provider-nya harus dapat memastikan pelaksanaan program Jamkestama berjalan optimal. Ia juga meminta agar pelayanan terhadap peserta Jamkestama di rumah sakit-rumah sakit provider dapat tersosialisasikan dengan baik. l bia/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)