BKSAP DPR RI Komitmen Tangani Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan global dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan perubahan iklim memiliki dampak yang begitu luas dan masif pada kualitas kehidupan manusia dan ekonomi global.

Delegasi BKSAP DPR RI berfoto bersama usai pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group of the IPU (BGIPU). Foto: Ist/nvl

Dalam forum COP26 Parliamentary Forum on Climate Change (Glasgow COP26) yag diselenggarakan di Skotlandia, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berkomitmen mendorong langkah konstruktif untuk menangani perubahan iklim.

Ketua BKSAP Fadli Zon mengatakan penanganan perubahan iklim membutuhkan dukungan multipihak baik di level global maupun nasional. Parlemen, melalui fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan Paris Agreement.

Dalam sesi Advocacy, Fadli menekankan pentingnya pembangunan ekonomi hijau atau rendah karbon dalam upaya mengurangi emisi. Dia juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).Tentunya parlemen berperan dalam mendorong pemerintah mewujudkan visi penggunaan energi bersih dan mencapai Net Zero Emission.

Fadli mengakui tidak mudah menyelesaikan isu lingkungan hidup tanpa adanya kesinambungan antara hukum sekaligus implementasi. Menurutnya, timbulnya kesenjangan antara hukum dan implementasi kebijakan penyelesaian isu lingkungan hidup diakibatkan oleh silo approach. 

Di sesi berbeda, Anggota BKSAP Dyah Roro Esti dalam COP26 memaparkan progress pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dengan komitmen penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Khusus di sektor energi dan industri, menurut dia, sudah terdapat beberapa upaya dalam merealisasikan transisi energi untuk mewujudkan target NDC. Penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan peningkatan pemanfaatannya sebanyak empat persen per tahun. 

Meski demikian, pemanfaatan ini masih harus ditingkatkan mengingat baru 2,5 persen dari total potensi EBT di Indonesia telah terealisasikan, yang kini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 

Komisaris Low Carbon Development Indonesia (LCDI) ini juga turut menyampaikan implementasi dari net zero emission diprediksi mampu meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 1.8 – 2.2 juta pekerjaan baru pada tahun 2030.

Pada tahun 2022, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Pengendalian perubahan iklim akan menjadi salah satu topik inti, dan diharapkan akan ada kemajuan para negara dalam merealisasikan NDCs masing – masing.

Ajak Parlemen Dunia Dukung Percepat Capaian SDGs

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Puntho/nvl

Sementara itu, melalui forum The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs yang diselenggarakan atas kerjasama DPR RI dengan Inter-Parliamentary Union (IPU), BKSAP sukses menggalang dukungan global untuk mempercepat pencapaian SDGs dan pemulihan pasca – pandemi Covid 19.  Delegasi BKSAP berhasil menghasilkan suatu outcome document sebagai kesepakatan bersama antar lembaga parlemen sedunia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus mengajak seluruh anggota parlemen global untuk menjadikan pandemi Covid – 19 sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali komitmen dan upaya pencapaian SDGs. Menurutnya, SDGs tidak akan tercapai bila keterlibatan parlemen masih lemah, sehingga parlemen harus meningkatkan komitmen terhadap SDGs melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tidak hanya aspek ekonomi.

Ketua Gugus Tugas SDGs DPR RI ini menyatakan disparitas dan berbagai bentuk diskriminasi dapat menghambat pemerataan pembangunan dan mempengaruhi pemulihan dunia pasca pandemi. Karena itu, parlemen harus menyusun kebijakan yang mendukung implementasi SDGs. Political will terutama dari anggota parlemen untuk mencapai SDGs karena parlemen bukan merupakan suatu prosedur melainkan representasi dari kehendak rakyat. 

Melalui forum ini, tercapai beberapa poin kesepakatan bersama, pertama pandemi Covid – 19 telah menghambat pencapaian SDGs di berbagai bidang seperti penghapusan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi hingga penanganan dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan komitmen dan langkah bersama sangat esensial dan mendesak. Kedua, parlemen memainkan peran kunci dalam upaya pencapaian SDGs dan penanganan Covid – 19.

Selanjutnya dalam poin ketiga, jaminan kesehatan universal perlu dikedepankan sebagai instrumen untuk memenuhi hak – hak warga negara dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Parlemen juga perlu memberi perhatian khusus pada upaya – upaya pencegahan dampak perubahan iklim melalui transformasi menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau.
 

Jaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat Pertemuan Tahunan APPF Ke-29 dilakukan secara virtual, Senin (8/11/2021). Foto: Oji/nvl

Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik dan sekitarnya untuk mencapai stabilitas kawasan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Ia yakin bahwa upaya kolektif harus diwujudkan melalui resolusi, sehingga akan berkontribusi pada langkah menuju perdamaian dunia.

Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke – 29 yang diselenggarakan secara virtual, dengan Korea Selatan menjadi tuan rumah. 

“Rancangan resolusi DPR RI tentang Kepemimpinan Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan di Asia-Pasifik dan sekitarnya telah diakomodir bersama dengan draf dengan tema serupa dari Republik Korea dan Rusia. Draf resolusi Indonesia menekankan bahwa parlemen di kawasan harus menganggap diri mereka sebagai aktor kunci dalam memastikan perdamaian dan keamanan di negara dan kawasan masing-masing,” ujar Puteri 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan peran parlemen tidak hanya mencakup kekuatan konstitusional yang telah diatur, namun juga diberdayakan dengan keyakinan bersama tentang persatuan dan kerja sama antar parlemen melalui forum diplomasi.

“Berbagai isu terkait dengan asia pasifik ini misalnya spesifik apabila kita menyebut nama negara-negara seperti Myanmar yang sedang mengalami berbagai isu di negaranya, tadi juga sempat disinggung terkait dengan laut china selatan walaupun belum ada diskusi yang mendalam karena waktu yang begitu singkat, jadi mungkin diskusi ini akan dilanjutkan lagi di hari kamis tapi kami dari pihak Indonesia selalu berfikir bagaimana bisa mengamankan interest-nya Indonesia di dalam forum-forum seperti ini,” pungkasnya. l ann/es

Rancangan resolusi DPR RI tentang Kepemimpinan Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan di Asia-Pasifik

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)