BKSAP Dorong IPU Bangun Solidaritas Perangi Pandemi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri sidang umum Inter-Parliamentary Unit (IPU) ke-142 yang dihadiri secara virtual dari tanggal 24-28 Mei 2021. Dalam Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen (IPU) yang membahas tentang “Mengatasi Pandemi Hari Ini dan Membangun Hari Esok yang Lebih Baik: Melalui Peran Parlemen” BKSAP mendorong IPU bangun solidaritas perangi pandemic Covid-19.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus, dalam Sidang Umum IPU ke-142, menyampaikan bahwa pandemi berpotensi membentuk sistem kesehatan dan ekonomi untuk lebih berkelanjutan, terlepas dari dampak yang ditimbulkan.

Untuk itu, penguatan persatuan, solidaritas, dan kerja sama global menjadi komponen penting bagi suatu negara untuk mengatasi pandemi dan supaya pulih lebih kuat. Pada forum dunia tersebut, Sihar menyebut Indonesia memiliki semangat nasional ‘Gotong Royong’ sebagai kunci dalam upaya pemulihan langsung dan jangka panjang dari pandemi Covid-19. Untuk itu, parlemen bertugas memastikan demokrasi dan kebebasan fundamental rakyat yang sejak merebaknya pandemi semakin tergerus.

“Sistem multilateral yang efektif dan inklusif dikombinasikan dengan kolaborasi global yang diperkuat untuk meningkatkan produksi dan distribusi yang tepat waktu dan adil serta diagnostik, terapeutik, dan vaksin yang aman dan efektif, adalah kunci untuk mengurangi pandemi Covid-19,” kata Sihar kepada seluruh anggota parlemen dunia yang hadir dalam Sidang Umum IPU ke-142 secara virtual, Rabu (26/5).

Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan, komitmen Indonesia terhadap pendekatan multilateralisme untuk mengakhiri pandemi ditunjukkan melalui Co-Chairmanship Indonesia dengan Kanada dan Ethiopia dalam COVAX AMC Engagement Group, yang bertujuan untuk menyediakan setidaknya 1,3 miliar dosis.

Investasi dalam pemulihan pandemi, lanjut Sihar, juga harus didasarkan pada penanganan masalah pada ketiga pilar penting, yakni ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Terkait itu, Indonesia menyampaikan berkomitmen untuk mempercepat ekonomi hijau. Semata-mata sebagai katalisator pemulihan dari pandemi dengan berfokus pada pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam forum dunia tersebut, Parlemen Indonesia juga mendesak Persatuan Antar Parlemen (IPU) dan berbagai organisasi parlemen internasional lainnya untuk menjamin pemulihan pascasituasi yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina. IPU perlu mengambil tindakan kolektif dan mendukung langkah berbagai pemimpin negara dan para anggota parlemen terkait penyelesaian konflik dengan menekankan kedamaikan dan keadilan.

Sihar Sitorus. Foto: Runi/nvl

“Paling penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, tenaga medis, awak media, warga sipil dan orang-orang tak berdosa yang menjadi sasaran selama konflik. Saat pandemi seperti sekarang, kita harus terus upayakan perdamaian, solidaritas dan kerja sama guna membangun masyarakat tangguh. Sebab tanpa perdamaian maka tidak ada pembangunan, tanpa pembangunan maka tidak ada perdamaian,” pungkas Sihar.

Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi, parlemen dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam berbagai aktivitas kerjanya. Saat menghadiri Sidang Asosiasi Sekretariat Jenderal Parlemen atau Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP), Indra menyampaikan sudah menjadi tugas bersama untuk mengupayakan lingkungan kerja kami terbebas dari penyebaran Covid-19.

“Sejalan dengan protokol kesehatan, kami dari Sekretariat Jenderal menyiapkan teknologi video conference untuk mendukung pelaksanaan sidang-sidang parlemen, baik untuk sidang-sidang komisi maupun sidang paripurna, serta aktivitas diplomasi parlemen,” kata Indra

Dalam Konferensi bertemakan ‘Peran dan Organisasi Parlemen-Parlemen di Saat Pandemi’ itu, Indra juga menyampaikan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI juga senantiasa bekerja untuk memastikan para Anggota DPR RI bisa bekerja dengan baik dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, baik itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Sejak April 2020 lalu, DPR RI juga telah berinisiatif membentuk Satgas Lawan Covid-19. Satgas telah menyalurkan alat-alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dan berbagai kebutuhan lainnya untuk keperluan penanganan pandemi, termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi.    

“Pada tahun lalu, DPR RI juga telah menyetujui untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang. Pada tahun ini (2021), DPR RI juga mendukung pengalokasian Anggaran Negara untuk penanganan Covid-19, termasuk program pengadaan vaksin dan vaksinasi,” imbuh Indra lebih lanjut.

Sementara itu, melalui fungsi pengawasan sambung Indra, DPR RI kerap meminta pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mengendalikan dan menangani pandemi Covid-19, terutama di daerah-daerah tertentu yang jumlah kasusnya cukup tinggi.

Catatan penting lainnya, DPR RI mengajak semua pihak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, antara lain dengan memperbaiki undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular dan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sidang yang masih akan berlangsung hingga 27 Mei 2021 itu, juga dihadiri oleh kesekretariatan parlemen dari berbagai negara lain diantaranya Switzerland sebagai Pimpinan ASGP, Polandia, Portugal, Iran, Meksiko, Afrika Selatan, Filipina, Qatar, Malaysia, Oman, Bangladesh, Uruguay, Austria, Britania Raya, Ethiopia, Burundi, Canada, Spanyol, Perwakilan Parlemen Eropa atau PACE, dan perwakilan negara lainnya. l rnm/es

"Paling penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, tenaga medis, awak media, warga sipil dan orang-orang tak berdosa yang menjadi sasaran selama konflik."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)