BKSAP Bawa Misi Perdamaian ke Moskow

Diplomasi parlemen, yang dijalankan BKSAP DPR RI, merupakan second-track diplomacy yang diyakini mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik Rusia-Ukraina.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama IPU Task Force di Moskow, Rusia
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama IPU Task Force di Moskow, Rusia

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) Task Force, mengunjungi Kota Moskow, Rusia untuk berdialog intensif dengan State Duma dan Federation Council (Parlemen di Negara Rusia). Sepanjang pertemuan, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan IPU Task Force berupaya menurunkan eskalasi konflik sekaligus mendorong perdamaian dunia. Para delegasi berkesempatan mendengarkan berbagai informasi terbaru termasuk perkembangan hubungan RusiaUkraina terkini.

Saya berharap perwakilan parlemen dunia mengupayakan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan agar tidak mencapai eskalasi,” tutur Fadli Zon di hadapan Wakil Ketua Federation Council Konstantin Kosachev dan beberapa pimpinan parlemen Rusia di Moskow, Kamis (14/7).

Fadli Zon yang juga merupakan anggota IPU Task Force Kawasan Asia Pasifik menekankan urgensi peran dialog dan diplomasi. Baginya, semua perang dan konflik berujung pada dialog dan negosiasi. Sehingga, diplomasi parlemen berperan penting sebagai second-track diplomacy yang bisa meredakan konflik Rusia-Ukraina.

Dari dialog ini, dapat diartikan bahwasanya BKSAP dan IPU secara konsisten menegaskan bahwa diplomasi parlemen diperlukan untuk memberikan kontribusi demi terciptanya resolusi perdamaian yang berkelanjutan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menyatakan parlemen sebagai wakil rakyat berpotensi berbicara secara terbuka. Di mana, potensi ini harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi tercapainya perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Di akhir pertemuan, Fadli Zon mengundang Ketua Parlemen Rusia, baik State Duma maupun Federation Council, untuk menghadiri perhelatan G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) di Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Dan undangan tersebut disambut baik oleh Ketua Parlemen Rusia.

Usai berdialog dengan Parlemen Rusia, Delegasi BKSAP dan IPU melanjutkan rangkaian lawatannya ke UN Information Center. Rombongan tersebut juga berdialog dengan para perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk membicarakan pengungsi yang terjadi di beberapa belahan dunia.

IPU Task Force juga bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko. Selanjutnya, dialog dilanjutkan bersama dengan High Commissioner for Human Rights, serta Civic Chamber of Russian Federation yang menghadirkan para korban perang.

Perlu diketahui, DPR RI menjadi bagian dalam upaya perdamaian bagi konflik Rusia-Ukraina melalui Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam Satuan Tugas IPU Task Force. Satgas ini dibentuk atas dorongan serta inisiatif BKSAP DPR RI dalam perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada akhir Maret lalu.

Satgas IPU beranggotakan delapan orang yang mewakili enam Grup Geopolitik, yaitu Afrika Selatan dan Namibia sebagai wakil Grup Afrika, Uni Emirat Arab mewakili Grup Arab, Indonesia mewakili Grup Asia Pasifik, Kazakhstan mewakili Grup Eurasia, Uruguay sebagai wakil untuk Grup Amerika Latin dan Karibia, serta Belanda dan Israel sebagai wakil Grup Twelve Plus yang meliputi wilayah Eropa Barat

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut menyatakan bahwa agar berfungsi dengan baik, Satgas IPU harus bisa memperoleh kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Ukraina, sehingga pembicaraan tripartit antara Satgas IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti.

 

Perwakilan parlemen dunia mengupayakan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan agar tidak mencapai eskalasi.

Fadli Zon Ketua BKSAP DPR R

Dalam gelaran Sidang Majelis IPU ke-144, BKSAP DPR RI sebagai delegasi parlemen RI mengusulkan resolusi damai atas konflik di Ukraina. Pada kesempatan tersebut kemudian disepakati resolusi berjudul “Peaceful Resolution of the War in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations and Territorial Integrity” yang merupakan komitmen parlemen dunia untuk terlibat langsung dalam mendorong penyelesaian damai antara Rusia dengan Ukraina.

Sebagai pengusul terbentuknya Satgas, Fadli yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini juga menekankan bahwa Satgas IPU harus bersifat imparsial dan netral agar dapat bekerja secara objektif untuk mengakhiri perang, deeskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan, serta tercapainya kesepakatan damai.

BAHAS TEMUAN DI RUSIA DAN UKRAINA

Pada pertengahan Agustus ini, Presiden IPU Task Force Ali Al Nuaimi (Uni Arab Emirates) melakukan pertemuan virtual membahas temuan-temuan penting hasil kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada bulan Juli lalu serta langkah-langkah strategis ke depannya.

“Saya sangat mengapresiasi IPU dan seluruh pihak dalam membantu menyukseskan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina. Laporan yang disusun benar-benar menggambarkan kondisi faktual yang komprehensif,” ungkap Fadli Zon.

Hingga saat ini, ketegangan masih berlangsung dan belum ditemukan solusi damai untuk mengakhiri konflik tersebut. IPU Task Force akan konsisten mengupayakan negosiasi damai antara kedua negara melalui diplomasi antar parlemen. Hasil kunjungan Delegasi IPU Task Force mengindikasikan adanya peluang negosiasi melalui jalur parlemen kendatipun belum memperoleh kepastian realisasinya.

“Saya sepenuhnya mendukung keberlanjutan komunikasi dengan IPU Task Force dengan parlemen Ukraina dan Rusia. Kita jangan menyia-nyiakan momen dan membiarkan situasi berlalu begitu saja tanpa ada gerakan dari Satgas IPU.” Terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, IPU Task Force bersepakat untuk segera melaporkan hasil kunjungan ke Executive Committee. Bagian ini merupakan organ tertinggi di dalam IPU, di mana nantinya IPU Task Force  akan mempresentasikan hasil kerja di hadapan Sidang Umum IPU ke-145 yang digelar di Kigali, Rwanda pada Oktober 2022 mendatang. •ts/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)