Bersihkan Narasi Terorisme dengan Literasi Digital

Dua aksi teror terakhir di Makassar dan Jakarta ternyata melibatkan generasi milenial. Ini jadi sisi menarik lainnya di balik isu terorisme. Sumbernya berasal dari literasi digital. Berbagai paham radikal masuk mengintersep literasi digital di Tanah Air. Pemerintah pun didesak membersihkan berbagai narasi radikal di media sosial (Medsos).

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani April lalu, menyampaikan keprihatinannya atas tragedi teror yang melibatkan kaum muda potensial. Peran keluarga menjadi krusial dalam konteks ini. Penguatan ketahanan keluarga jadi keniscayaan untuk mencegah penyebaran paham radikal di kalangan anak muda. Disebutkan, dua aksi teror di dua kota besar itu ternyata kelahiran tahun 1994 dan 1995.

“Ada pelaku teror dari kalangan muda, generasi milenial, dan keluarga. Ini sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Interaksi keluarga dan interaksi sosial warga dengan tetangga harus diperkuat dalam konsep ketahanan sosial masyarakat,” seru Puan dalam keterangan persnya. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, mendesak pemerintah melakukan pencegahan konkret atas aksi terorisme, khususnya di ranah digital. Ia mengingatkan bahwa paham radikal tersebar luas di jejaring Medsos. Media internet jadi lahan subur paham radikal tumbuh dan diserap kaum milenial. 

“Perlu ada pemantauan konten-konten di sosial media yang mengandung materi-materi radikal dan ekstremisme. Semua pihak harus saling mengingatkan dan mencegah tersebarnya paham-paham radikal di media sosial. Pasalnya, banyak pelaku teror terpapar paham radikal dari media sosial,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. Selain menggencarkan patroli siber Medsos, penting pula meningkatkan edukasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme kepada generasi muda. 

Di sinilah literasi digital mesti dibenahi. Puan menyarankan konten-konten positif harus dimasifkan sebagai literasi digital di berbagai jejaring Medsos. Misalnya, moderasi, toleransi, inklusifitas, dan keberagaman Bangsa Indonesia. Tujuannya menguatkan jiwa toleransi dan persatuan sesama anak bangsa. “Edukasi literasi digital juga penting,” imbuhnya singkat.

Sementara itu kritik dilontarkan Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) atas serangan teror ini. Pasalnya, serangan teror itu menunjukkan bahwa indoktrinasi paham radikal sudah mengancam seluruh generasi, termasuk milenial. Paham itu masuk melalui literasi digital di Medsos yang diakses generasi milenial. 

“Pendekatan seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang melibatkan kalangan pelajar yang telah dilakukan BNPT, perlu diperkuat dengan inovasi-inovasi pendekatan kreatif kontra radikal,” kata Farah kepada pers beberapa waktu lalu. BNPT perlu melibatkan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan komitmen kebangsaan di lingkungan generasi muda. 

Kemenkominfo juga perlu memasifkan perannya dalam menangkal terorisme khususnya untuk kaum muda. Menurut politisi PAN ini, Kemenkominfo harus mencegah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang destruktif. Literasi digital dan optimalisasi patroli siber perlu dimaksimalkan. Farah berharap, para tokoh agama harus mengambil peran dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi milenial.

“Peran lembaga-lembaga negara tentu penting, namun tidak berarti meninggalkan peran-peran aktor lain. Saya kira di negara kita dengan mayoritas penduduk muslim, peran kiai masih sangat vital,” kata legislator dapil Jabar IX. Ruang digital perlu dimanfaatkan untuk menangkal paham radikal yang memapar kaum muda. Para tokoh agama bisa dilibatkan oleh Kemenkominfo.

BNPT pun harus membuat berbagai strategi mencegah aksi terorisme di internet dengan melakukan perlawanan narasi. Narasi berkonten positif ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi terorisme dan doktrin kelompok teroris di ruang digital. BNPT juga harus mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme melalui kegiatan literasi Medsos.  

Prioritaskan Pembinaan Kerukunan

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Oji/Man

Pendidikan kebhinekaan juga perlu ditingkatkan. Sebab, bentuk pendidikan inilah yang mengenalkan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal dan potensi untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan, sehingga tercipta suasana hidup yang lebih indah, lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan harmoni.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan dalam keberagaman. “Tentu saja peran lembaga pendidikan termasuk lembaga dakwah di daerah-daerah harus lebih difokuskan. Tentu saja parameternya adalah kualitas mutu pendidikan yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini pun beranggapan, maraknya aksi terorisme akhir-akhir ini terjadi karena salah dalam memaknai arti dari sebuah keberagaman terhadap perbedaan dalam menganut keyakinan. Mindset tentang yang bukan Islam mereka adalah kafir, serta begitupun sebaliknya, terorisme dicap sebagai agama Islam.

Azis menegaskan, Bangsa Indonesia harus bersyukur dengan keberagaman yang dimiliki. “Mengingat, keragaman merupakan warisan leluhur dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah ciri bangsa yang mengedepankan toleransi umat beragama, adab dan perbedaan,” ujar Azis.

Politisi Partai Golkar ini menekankan, pembinaan kerukunan umat beragama merupakan sebuah prioritas yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Tujuannya, sambung Azis, untuk mencegah terjadinya konflik yang berangkat dari isu agama dan perbedaan keyakinan, serta pandangan dan upaya menghentikan stigma terorisme yang dikaitkan dengan agama.

“Teroris bukanlah agama tertentu. Masyarakat Indonesia harus dapat mensyukuri, memelihara, menjaga keragaman dengan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial keseharian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Azis menegaskan agar pihak-pihak tertentu jangan memanfaatkan perbedaan dan keberagaman untuk memecah belah bangsa Indonesia demi kepentingan jangka pendek untuk merusak suasana yang telah aman, damai, tenang dan kondusif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Memelihara dan menjaga keberagaman merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat. Toleransi umat beragama yang telah terwujud sejak dulu harus kita pertahankan, demi terciptanya rasa aman dan damai serta toleransi umat beragama di Indonesia,” pungkas Azis.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

Sementara itu di waktu yang sama, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar seluruh aparat keamanan dan pemerintah, terutama Polri, BIN dan TNI bahu-membahu Jaga Keamanan Nasional.

Muhaimin menjelaskan, negara harus hadir dan membela masyarakat dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga tak kalah oleh serangan atau teror apapun. Dia juga mendesak TNI-Polri untuk mengusut tuntas dan menangkap jaringan teroris hingga ke akar-akarnya serta menangkap dalang di balik bom Makassar tersebut.

“Saya meminta kepada aparat keamanan, Polri dan TNI untuk bahu membahu bergerak cepat mengintersep, menangkap dan mengikis habis jaringan dan dalang dibalik bom bunuh diri Makassar. Tunjukkan bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum di Indonesia tidak akan pernah tergoyahkan hanya karena ulah biadab bom bunuh diri,” tegasnya.

“Kita harus menunjukkan bahwa Bhineka Tunggal Ika tidak akan bisa dikoyak hanya karena ulah bom bunuh diri. Kebhinekaan bangsa Indonesia tidak akan pernah tergoyahkan karena kita semua yakin, terorisme adalah musuh kita semua dan bom bunuh diri musuh dunia,” papar politisi yang akrab disapa Gus Ami. l mh,eko/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)