Bansos 2021 Harus Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan kembali penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2021 pada awal Januari lalu. Ada dua jenis bansos yang serempak dibagikan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin (KM) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bansos tunai khusus warga terdampak pandemi Covid-19 untuk sekitar 18 juta penerima manfaat.

Berbeda dengan tahun 2020, bansos tahun ini tidak lagi berupa sembako melainkan tunai yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Perubahan mekanisme penyaluran bansos ini diharapkan mencegah terjadinya kasus pungli terulang kembali. 

Jika bansos disalurkan lewat Himbara, maka dana bansos akan disalurkan ke akun bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan penerima manfaat bansos bisa mengambilnya lewat bank. Sedangkan, bagi wilayah yang minim teknologi sekaligus kesulitan akses terhadap perbankan maka bansos akan diantarkan langsung ke rumah dengan bantuan PT Pos Indonesia. 

Menanggapi lanjutnya program bansos, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily sepakat untuk tetap dilanjutkan agar roda ekonomi negara tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19. “Saya kira memang masih relevan diadakannya bantuan sosial kepada masyarakat. Ini sebagai bagian dari perlindungan sosial kepada masyarakat kita yang terkena imbas dari stagnasi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Nah, hanya memang yang harus dipastikan adalah soal bagaimana penyaluran bantuan sosial tersebut secara tepat sasaran,” tanggapnya.

Masyarakat dapat memantau data penerima manfaat bansos melalui website Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI berharap aparat desa juga tetap terlibat membantu masyarakat yang memiliki kesulitan untuk mengakses data tersebut. “Aparat setempat seperti Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW bisa membantu memastikan kembali apakah penduduk sekitar yang terdampak memang bisa mengakses bansos itu. Saya kira memang ujung tombaknya memang pemerintah setempat,” ucap Ace. 

Senada dengan Ace, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyatakan program bansos ini jadi agenda penting terutama bagi masyarakat Indonesia supaya daya beli meningkat dengan catatan, distribusi bansos juga harus tepat sasaran.  Di sisi lain, Achmad mengapresiasi perubahan bansos sembako menjadi bansos tunai. 

“Ini sebuah gagasan bagus. Jika bantuan berupa tunai, maka penerima bisa langsung membelanjakan sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga jadi lebih tepat sasaran. Nilai lebih dari bansos tunai adalah bisa langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Secara  tidak langsung menghidupkan sektor perekonomian mikro di masyarakat setempat. Tentu saja menyebabkan multiplier effect,” jelas Achmad.

 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily. Foto: Andri

DPR RI sebelumnya menemukan bahwa banyak data dalam DTKS yang dapat diakses melalui website dtks.kemensos.go.id tidak valid. Ketidakvalidan data tersebut memungkinkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran di mana diketahui pada bansos periode 2020 masih banyak pihak-pihak yang membutuhkan masih belum tersentuh bantuan tersebut.

Achmad menuturkan, data DTKS hendaknya diperbarui untuk meminimalisir kesalahan data pada penerima bansos. “Oleh karena itu kami meminta kementerian sosial, terutama soal DTKS itu harus diperbaharui sehingga tidak terjadi error pun data penerima bansos sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Atas kekurangan yang dimiliki oleh DTKS saat ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi dalam proses pendataan untuk memperbarui data DTKS. Selain itu dirinya juga menambahkan bahwa akan dibentuk parameter-parameter kemiskinan dalam memperbarui data tersebut.

Inisiasi yang dilakukan pemerintah itu pun mendapat kritik. Achmad kurang sepakat terkait pelibatan perguruan tinggi untuk pendataan. Ia melihat jika pelibatan perguruan tinggi untuk membentuk parameter justru dinilai lebih tepat. Sedangkan pelibatan satuan daerah seperti RT dan RW sebagai bagian dari perangkat negara yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar beserta perubahan kondisi masyarakat dalam upaya dalam verifikasi data terkait DTKS dirasa lebih baik. “Untuk parameter, boleh melibatkan  perguruan tinggi. Namun untuk pendataan, harus melibatkan skala kepala daerah, dusun, hingga ke RT dan RW,” ucap Achmad.

Untuk parameter kemiskinan, Achmad mengingatkan bahwa kemiskinan merupakan problematika yang cukup kompleks dan parameternya pun juga terlihat dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, kultural serta psikologis sehingga parameter yang nantinya dibentuk haruslah komprehensif dan nantinya DTKS tidak hanya terintegrasi dalam lingkup Kemensos, melainkan lembaga negara lainnya seperti BPS, BKKBN dan Kemendagri.

Achmad berharap Kemensos melibatkan banyak pihak agar hasil yang dibentuk nantinya dapat diterima semua pihak. “Kami mengharapkan Kementerian Sosial sebagai leading sector untuk berkoordinasi soal parameter kemiskinan sehingga menjadi lebih bersatu dan terpadu, karena setiap sektor telah dilibatkan. DTKS memiliki nilai keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak,” tambah Achmad.

Pemberdayaan RT dan RW Untuk Pendataan

Anggota Komisi VIII Achmad. Foto: Oji

Berkenaan dengan pengamatan, Achmad menyarankan agar RT dan RW diberdayakan dengan optimal seperti peninjauan langsung ke lapangan dan disejahterakan, karena selama ini perhatian pemerintah belum sampai pada tahap itu sebagaimana diketahui pergerakan manusia dinamis.

“Supaya RT dan RW bergerak melakukan survei lapangan, maka mungkin mereka bisa diberikan honorarium. Selama ini kan belum ada. Katakanlah aparat desa atau kepala dusun selama ini kan belum ada dan mereka belum diberdayakan dengan optimal. Padahal kita tahu pergerakan manusia kini cepat, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang menetap, ada pendatang,” jelas Achmad.

Achmad berharap agar pendataan bansos tidak hanya bersandar pada nomor kependudukan saja, melainkan dari kartu keluarga, karena pemberian bansos tidak lagi memandang secara per orang, melainkan dilihat dari per satuan keluarga, guna menghindari bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan per individu memperoleh lebih dari satu jenis bantuan.

“Dasar kependudukan itu adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga). Jadi yang menerima bansos adalah orang-orang yang memiliki KTP. Orang-orang yang tidak punya berarti yang di luar pendataan. Maka perlu orang-orang yang belum ber-KTP mendaftarkan dirinya. NKK jadi sangat penting karena pemberian bansos bukan personal, tapi dilihat dari per satuan keluarga,” terang Achmad. l hal,ts/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)