Banggar Terus Bekerja di Tengah Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 dan di masa yang sulit secara ekonomi dan sosial ini, DPR dan pemerintah tetap bisa mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis yang dibutuhkan negara. Kebijakan anggaran bahkan sempat diubah atau dipotong beberapa kali untuk menangani pandemi yang sudah masuk tahun kedua.

Anggota Banggar DPR Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/nvl

Sudah dua tahun pula, DPR RI berulang tahun di masa pandemi Covid-19. Di usianya yang ke-76 tahun, DPR mendapat pengalaman baru, terutama di bidang anggaran, karena banyak alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) direalokasi atau refocusing untuk menangani wabah virus corona di Tanah Air. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang ditugaskan untuk itu sangat sibuk membahas kembali satu per satu alokasi anggaran K/L yang direalokasi..

Dua tahun berturut-turut Banggar sibuk dengan kegiatan tersebut. Pembahasan APBN perubahan terasa beda dari biasanya. Sebelum pandemi, Banggar biasa membahas perubahan APBN, karena mengoreksi beberapa target makro ekomomi. Kini, tidak sekadar mengoreksi, tapi juga membahas sempitnya ruang fiskal untuk mencurahkan perhatian pada penanganan Covid-19. Dananya dicomot dari alokasi anggaran K/L.

Parlementaria berhasil menghubungi Anggota Banggar DPR Wihadi Wiyanto beberapa waktu lalu via jejaring Whatsapp. Disampaikan Wihadi, Banggar sudah merumuskan kebijakan anggaran sesuai dengan adaptasi di masa sulit pandemi Covid-19.  Sejak 2020, adaptasi kebijakan anggaran itu sudah dimulai. Inilah pengalaman pertama bagi bangsa, menyusun anggaran dalam situasi wabah penyakit menular yang menyulitkan perekonomian nasional.

“Banggar sudah merumuskan kebijakan anggaran selama pademi ini dimulai tahun 2020 dengan adanya Perppu No.1/2020  yang kemudian jadi UU. Ini lebih spesifik pada pengaturan pandemi. Ini salah satu antisipasi yang dilakukan Banggar dan pemerintah saat itu bahwa pada masa pandemi perlu ada kebijakan yang dirumuskan untuk menangani Covid-19,” papar legislator dapil Jatim IX itu.

Ruang-ruang komisi disibukkan oleh pembahasan realokasi APBN. rapat-rapat pun digelar secara virtual. Banyak K/L mengeluhkan situasi ini, karena program kerja dan kegiatan dipangkas dan pasti tak sampai pada target yang sudah dicanangkan sebelumnya. Selesai dibahas di komisi, pembahasan itu kemudian diserahkan lagi ke dapur anggaran parlemen (Banggar) untuk dimatangkan.

Dikatakan Wihadi, K/L banyak melakukan refocusing anggaran pada saat pandemi Covid-19, karena ada beberapa hal. Misalnya, ada anggaran sebelum pandemi Covid -19 yang harus diubah. Lalu, ada pula pembahasan anggaran tepat saat Covid yang tidak bisa dilaksanakan. “Banyak anggaran yang tidak jalan, seperti kunjungan-kunjungan, seminar-seminar, dan sosialisasi, tentu itu tidak bisa berjalan di masa pandemi,” ulas Wihadi.

Anggota Banggar DPR Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/nvl

Sementara itu, di masa pandemi ketika DPR berulang tahun, pembahasan RAPBN 2022 pun sudah dimulai. Beberapa indikator target RAPBN 2022 yang disampaikan pemerintah yakni; pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah 14,350, suku bunga SUN 6,82 persen,  harga minyak 63 USD/barel,  lifting minyak 703 barel/hari, dan lifting gas 1.035 setara barel/hari. Ini masih terus digodog sampai menjadi APBN defenitif.

Sementara sebelumnya, Banggar juga sibuk membahas APBN 2021 dan 2020 di masa pandemi. Di tahun pertama pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 itu mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi minus. Realisasi tersebut sejalan dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 di kisaran 2,2 persen hingga 1,7 persen.

Defisit anggaran pada 2020 sebesar 6,34 persen terhadap PDB. Dan Indonesia sempat masuk jurang resesi. Sedangkan pada 2021 yang kini sedang berjalan, defisit diproyeksikan 5,7 persen. Pendapatan negara Rp1.743,6 triliun. Sementara belanjanya Rp2,750 triliun. Di sisi lain, pemerintah pun telah mengalokasikan khusus anggarannya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penanganan kesehatan masyarakat dan bantuan sosialnya pun selama pandemi coba di-cover pemerintah.

Pada 2021, anggaran PEN mencapai Rp744,77 triliun. Realisasinya hingga Agustus 2021 sebesar Rp326,74 triliun atau 43 persen. Pada 2022 nanti anggaran PEN turun menjadi Rp321,2 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk sektoe kesehatan sebesar Rp77,05 triliun dan perlindungan sosial Rp126,54 triliun. Masih banyak lagi sektor lain yang membutuhkan anggaran PEN selama pandemi masih ada.

Pada bagian akhir, Wihadi pun berharap, semua alokasi anggaran harus betul-betul digunakan pemerintah untuk mengatasi pandemi. “Pemerintah mengantisipasi dengan refocusing, tetapi refocusing itu sendiri sudah diperhitungkan bahwa anggaran bisa dipotong dan dilakukan saat pandemi. Harapan kita, pandemi ini bisa cepat selesai. Kita berharap HUT DPR dirayakan dalam keadaan normal tidak ada pembatasan lag,” tutup Wihadi. mh

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)