Baleg DPR RI Komitmen Tuntaskan Prolegnas dengan Legislasi Berkualitas

DPR RI akan berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Sekalipun dengan adanya pembatasan-pembatasan rapat, seluruh Anggota DPR RI tetap bekerja dengan optimal. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target 246 RUU.  Kemudian ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

 
Pimpinan Baleg DPR RI foto bersama dengan Menteri Hukum dan HAM usai menyetujui dikeluarkannya revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (9/3/2021). Foto: Runi/nvl

Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyempurna-kan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama DPD dan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini menyetujui untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas tahun ini. 

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan, Rapat Kerja ini diagendakan sebagai amanat dari keputusan Rapat Bamus yang masih menunda penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021. “Mengingat perkembangan dan perubahan arah politik legislasi yang terjadi khususnya yang terkait dengan keberadaan RUU tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas RUU prioritas,” ujarnya. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II selaku pengusul RUU, maka DPR RI melalui Baleg akan menarik dan mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas tahun ini. 

Dalam Rapat tersebut disepakati RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diusulkan oleh Pemerintah. Sehingga total rancangan regulasi yang masuk dalam Prolegnas tetap berjumlah 33 RUU. 

Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan

 
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Azka/nvl

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Pangan Nasional yang berfungsi mengatur tata kelola pangan nasional guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia. Persoalan pangan di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia memang masih sangat mendasar dan perlu segera diatasi.  

Hal tersebut dinyatakan Ibnu ketika memimpin rapat antara Baleg DPR dengan Menteri PAN-RB, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Perdagangan pertengahan Maret lalu. Kewajiban pembentukan Lembaga Pangan tersebut pun juga menjadi hasil kesimpulan rapat ini. 

“Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Untuk itu wajib dibentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujar Politisi Fraksi PKB itu ketika membacakan hasil kesimpulan rapat. 

Ibnu mengatakan, konsep pembentukan lembaga pangan ini menjadi wewenang pemerintah. Struktur yang terbaik harus dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan. Menurutnya, DPR akan terus memantau dan meninjau implementasi undang-undang tersebut secara berkala. 

“Pembentukan badan ini kan kita serahkan kepada pemerintah. Bentuknya nanti seperti apa, apakah nanti leading-nya di Bulog atau bentuk badan sendiri. Itu terserah pemerintah. Yang penting sesuai amanat UU-nya, Baleg akan terus melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala untuk memastikan terbentuknya lembaga pangan nasional,” tukas Ibnu.

Sepakati RUU Dikdok jadi Usul Inisiatif DPR

 
Pimpinan Baleg DPR RI menerima pandangan mini Fraksi PKB atas RUU Dikdok, Rabu (29/9/2021). Foto: Oji/nvl

September lalu, Baleg DPR RI telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketua Panja RUU Dikdok Willy Aditya mengatakan hal tersebut dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Dikdok di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021). 

Nantinya usulan UU ini akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dikdok. Sebelumnya Willy mengatakan, Baleg telah membentuk Panja dan melakukan pembahasan secara intensif pada tanggal 15, 23, dan 27 September 2021. Kemudian memutuskan untuk menyepakati beberapa hasil penyusunan ruu tersebut secara garis besar. 

“Tentu spirit pertama yang ingin kita kembalikan itu mengenai sumpah dokter harus mengutamakan kemanusiaan. Kita ingin mengembalikan spirit humanisme di dalam pendidikan kedokteran ini. Kemudian setelah melakukan beberapa kali RDPU dan menyerap aspirasi, kami dapatkan fakta bahwasanya dokter layanan primer merupakan kompetensi layanan primer yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan dokter dan dokter gigi juga jadi concern kita,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini. 

Willy juga menegaskan, dalam UU Dikdok baru, Panja menginginkan adanya afirmasi dalam bentuk alokasi dan biaya kepada dokter yang mengabdi di daerah 3T. Menurutnya, selama ini alasan lulusan dokter-dokter menolak ditempatkan di daerah terluar adalah karena mereka tidak diberikan keberpihakan dukungan anggaran yang jelas. 

“Maka kemudian kita ingin memberi afirmasi di dalam bentuk alokasi dan biaya, apakah nanti bentuknya dinas kan. Karena apa? Kalau orang ditempatkan di 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) kalau tidak ada afirmasi dan alokasi mereka tidak akan mau. Jadi itu yang menjadi concern kami untuk kemudian bahkan pembentukan perguruan tinggi kedinasan ini belajar dari beberapa negara yang ada ini juga tidak menutup kemungkinan,” tandasnya. 

Konsep pembentukan lembaga pangan ini menjadi wewenang pemerintah. Struktur yang terbaik harus dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan. 

Wujudkan Harapan Masyarakat terhadap RUU TPKS

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya menegaskan, DPR RI terus berupaya merespons harapan masyarakat akan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembahasan RUU TPKS yang hingga kini masih bergulir di Baleg.

“Di RUU ini, korban benar-benar menjadi perhatian kita. Korban tidak hanya dilindungi tetapi juga mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terkait kasus kekerasan yang dialami olehnya,” kata Willy RUU TPKS berfokus terhadap korban, mengingat seberat apapun pelaku dihukum, korban tetap mendapatkan dampak kerugian yang kompleks.

DPR RI akan terus merespons kegelisahan publik terkait isu tersebut. Willy meminta masyarakat percaya bahwa DPR senantiasa berpihak terhadap korban kekerasan seksual. “Kami setia pada isu-isu yang menjadi konsen kita. Publik bisa melihat totalitas kami yang tidak hanya menjaga akan tetapi juga terus berjuang merealisasikan lahir UU perlindungan terhadap korban TPKS. Sedari awal kami sadar ini tidak akan mudah. Namun yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa,” pungkasnya. l rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)