Baleg DPR Gali Informasi Terkait Implementasi UU Pangan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa kota yaitu ke Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah mengenai implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, Banten, Kamis (21/1/2021). Foto: Mentari

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dengan Bulog yang dinilai sangat lancar. Meskipun secara eksplisit tidak ada badan khusus yang menangani persoalan pangan di Banten, sesuai UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan. 

“Kami melihat ini koordinasi yang cukup bagus, walaupun badannya tidak ada. Tentu ini yang bersifat untuk menjaga koordinasi semua sektor, tidak hanya dari Dinas Pertanian kemudian dilimpahkan  ke Bulog. Sejauh tujuannya tercapai dan ada kepastian hukumnya, tentu kita apresiasi,” kata Willy usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, Banten, baru-baru ini. 

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, output dari proses peninjauan ini adalah untuk melakukan legislative review, dimana temuan yang didapat  akan menjadi catatan bagi Baleg DPR RI dalam membahas revisi UU Pangan. Di sisi lain Willy berharap Banten dapat mencapai surplus pangan, sehingga dapat menjadi penyangga utama bagi Jakarta dan sekitarnya. 

“Tadi paling banyak adalah di-serving atau konversinya di kita masih heavy carbo ya, itu yang paling jadi catatan kita. Nanti bagaimana kemudian prosesnya harus ditunjang oleh kebijakan. Tidak hanya heavy carbo gitu, konsumsi terbesar nasional adalah beras, kedelai, dan terigu, ini yang menjadi catatan kita,” tandas Willy.

IMPLEMENTASI UU PANGAN DI JATENG 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam bertukar cindera mata dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Andri/nvl

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi UU Pangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih maksimal. 

Hal tersebut diungkapkan Ibnu Multazam saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo beserta jajaran di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang Jawa Tengah, yang membahas implementasi UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

“Jawa Tengah ini salah satu provinsi penghasil komoditas pertanian yang cukup bagus, kedatangan kami ingin mendengar dan menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah, terkait implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di provinsi ini,” kata politisi Fraksi PKB itu. 

Ia melanjutkan, perencanaan kedaulatan pangan harus dimulai dari daerah-daerah, dengan demikian Baleg DPR RI dapat mengetahui mana saja yang perlu direvisi atau di amandemen, demi tercapainya ketahanan pangan nasional. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah implementasi terkait pangan yang diatur dalam UU Tahun 2012 tentang Pangan. Secara kelembagaan, ada dua lembaga yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jateng yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur (pergub) yakni Dewan Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan. 

Ganjar juga menyampaikan berterima kasih atas kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Jateng. Menurutnya, kepedulian dari Baleg DPR RI ini adalah hal bagus bagi Pemprov Jateng. “Kepedulian teman-teman Baleg ini menurut saya ini bagus, mengingatkan kepada kita semua untuk serius melaksanakan amanat Undang-undang, guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia” tegasnya.

PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK PERTANIAN 

Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah. Foto: Eko/nvl

Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, Baleg menanggapi secara serius masalah pemanfatan lahan tidur guna aktifitas pertanian. Pemanfatan lahan tidur ini guna meningkatkan produktifitas komoditas pangan yang menjadi kebutuhan mendesak di masa pandemi. 

Penyataan ini dia ungkapkan, usai mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran membedah dan mendiskusikan tentang implementasi UU Pangan di Bandung, Jawa Barat. 

Ferdiansyah mengatakan Baleg akan mengkoordinasikan dengan para pemangku kepentingan seperti PTPN VIII yang ada di bawah Menteri BUMN dan Perum Perhutani yang menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar bisa mensinergikan program pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian.   

“Persoalan ini akan dibahas di Baleg supaya terintegrasikan. Karena Anggota Baleg dari lintas komisi, dan tidak menutup kemungkinan, jika ini sangat dibutuhkan, dan mejadi aspirasi apa lagi menyangkut pangan, bisa omnibus law tentang pangan. Metode-metode ini akan kita cermati,» ungkap Ferdiansyah.

 Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan penggarapan lahan tidur seluas 4.000 hektare di Kabupaten Subang untuk ditanami tanaman pangan sehingga menjadi menjadi salah satu klaster ketahanan pangan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah harus bergerak cepat mempertahankan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19. 

Diprediksi, sejumlah negara pengekspor pangan akan menghentikan atau membatasi ekspornya, dan memilih mengonsumsinya sendiri selama pandemi ini. Oleh sebab itu Pemerintah harus mulai menggalakan ketahanan pangan dalam negeri. Termasuk dengan menanami lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman tanaman pangan. 

“Kami menemukan lahan-lahan nganggur itu, rata-rata yang bagus-bagus dan luas itu dimiliki oleh PTPN VIII dan Perhutani. Di Subang, sekarang udah ada 4.000 hektar lahan nganggur, kami sedang meminta, tapi ada prosedurnya,» ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. l  mr,man,eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)