BAKN Komitmen Awasi Akuntabilitas Lembaga Negara

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI kian teguh berkomitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap keuangan negara. Dengan bertambahnya usia DPR RI menjadi 76 tahun saat ini, BAKN DPR RI semakin mempertajam kinerjanya dengan terus memperkuat pengawasan keuangan Kementerian maupun Lembaga-Lembaga negara yang ada.

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/nvl
keberadaan BAKN akan terus berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menjelaskan bahwa BAKN sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memang memiliki tugas yang sangat spesifik. Ketika seluruh akuntabilitas keuangan lembaga negara diukur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, saat itulah DPR memperoleh laporan berkala dari lembaga audit pemerintah tersebut.

“Maka di DPR yang memiliki fungsi pengawasan harus ada tindaklanjut dari laporan atau temuan BPK itu,” terang Anis. Di sini BAKN berperan meninjau laporan maupun temuan BPK terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Adapun di dalam BAKN terdiri dari sembilan anggota yang mewakili masing-masing fraksi di DPR RI.

Lebih lanjut Anis mengatakan, keberadaan BAKN akan terus berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. 

Seiring bertambah usia lembaga legislatif ini, Anis menegaskan BAKN tetap memperkuat kinerjanya lewat optimalisasi tugas seperti menyampaikan hasil penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.

Serta menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi. Ditambah, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto: Jaka/nvl
fungsi kami kedepan adalah agar kualitas belanja meningkat. Anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat bisa signifikan. Sebab kalau tidak APBN dan APBD terus membesar tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat.

“Dengan pelaksanaan tugas itu, harapannya kami mampu membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerjanya,” ungkap Anis. Ia juga turut menekankan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenang BAKN DPR RI sebagai lembaga yang tergolong baru dibentuk, maka pihaknya harus dapat menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan.

Dalam perjalanannya, BAKN juga aktif menyoroti persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana kata Anis, BAKN telah mengunjungi para kepala daerah di berbagai provinsi untuk mendengar dan menyerap keterangan dari mereka terkait realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah. Sayangnya masih terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno sempat mengatakan, apa yang menjadi BPK di beberapa daerah sebenarnya tidak banyak perbedaan. “Memang desain untuk Dana Alokasi Khusus ini sangat rentan terhadap penyimpangan atau sangat rentan terhadap ketidakpatuhan terhadap pemeriksaan. Itu sebabnya sistemnya harus diubah. Misalnya petunjuk teknis yang dikeluarkan terlambat, hal ini membuat pelaksanaannya menjadi sulit,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Hendrawan, peraturan yang sering berubah-ubah juga ikut mempersulit pelaksanaannya. Ia menyatakan, semua telaah yang dilakukan BAKN ini dalam rangka bagaimana anggaran pemerintah yang dikucurkan, termasuk yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK itu memiliki dampak yang signifikan di dalam meningkatkan didalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi fungsi kami kedepan adalah agar kualitas belanja meningkat. Anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat bisa signifikan. Sebab kalau tidak APBN dan APBD terus membesar tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Semua temuan yang kami kumpulkan ini akan kami rapat kerja kan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menkeu dan Kepala Bappenas agar bisa dicarikan desain yang tidak rentan terhadap penyimpangan,” terangnya. ah/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)