BAKN DPR RI Cermati Alokasi Dana Negara

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara selama ini. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu selama tahun 2021 telah menggali persoalan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah-daerah yang dinilai belum tepat sasaran. Selain itu BAKN juga turut mengawasi penyaluran bantuan langsung serta problem agraria yang tengah ada.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Ayu/nvl

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. “Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujarnya. 

Oleh karena itu BAKN DPR RI telah menjaring berbagai macam pandangan dan pendapat ahli seputar persoalan DAK ini. Misalnya saat mendatangi IPB, BAKN DPR RI menggali pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan. 

Sehingga banyak rencana program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat. 

“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasan nya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Kebocoran BLT

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/nvl

Sementara itu Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menyoroti laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang tak tepat sasaran. Menurutnya pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala. 

“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis.

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, program BLT memang untuk membuat pelaku UMKM terbantu, tapi belum cukup membuat UMKM bangkit lagi. “Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal,” tambah Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif. “Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,” tegasnya. Anis pun mendorong pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan. 

Program BLT memang untuk membuat pelaku UMKM terbantu, tapi belum cukup membuat UMKM bangkit lagi. “Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal

Problem Agraria

Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Bianca/nvl

Di sisi lain, Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia selama ini sangat rumit, sehingga perlu diurai satu persatu. Menurutnya, perlu sebuah intervensi politik untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ada permasalahan yang memang sangat rumit di dalam permasalahan pertanahan ini. Apalagi hasil temuan BAKN-nya banyak memberikan uraian-uraian temuan yang memang perlu sebuah intervensi politik untuk bagaimana permasalahan ini bisa selesai,” ujar legislator dapil Jawa Timur II itu.

Misbakhun menambahkan, permasalahan pertanahan seperti adanya oknum mafia tanah, terjadi karena masih lemahnya aturan, penegakan hukum dan pengawasan. Untuk itu, BAKN yang bertugas melakukan telaah terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperkaya pandangan secara akademik melalui berbagai pertemuan dengan para akademisi.

“Kalau kita mendapatkan pandangan dari akademisi maka akan diperoleh pandangan yang sangat jernih berdasarkan kajian-kajian akademik, menurut aturan, menurut pengalaman dan secara akademik seperti apa pandangan mereka,” tambah Politisi fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional merupakan permasalahan yang melibatkan banyak unsur kepentingan. Serta dengan sejarah yang begitu panjang dan menyangkut banyak aspek.
“Aspeknya mulai dari hukum itu sendiri, pertanahan itu sendiri, aspek sosiologi, antropologi masyarakat, dan kemudian ya kembali kepada permasalahan hukum yang harus diselesaikan,” tukasnya. l ah/es
Ada permasalahan yang memang sangat rumit di dalam permasalahan pertanahan ini. Apalagi hasil temuan BAKN-nya banyak memberikan uraian-uraian temuan yang memang perlu sebuah intervensi politik

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)