Awasi Program Food Estate, Pertanian Hingga Kehutanan

Food estate, pertanian dan kehutanan menjadi tiga poin utama pengawasan Tim Kunker Komisi IV DPR RI Juli ini. Dari tinjauannya, Komisi IV mendapati bahwasanya keberadaan food estate mampu meningkatkan hasil panen petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu (tengah) saat pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu (tengah) saat pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah.

Saat bertemu dengan Sekda Sumba Tengah, Tim Kunker Komisi IV mendapati, dengan adanya food estate, pendapatan produksi pertanian di Sumba Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Contohnya, sebelum ada food estate, produksi jagung petani hanya 2,5 ton per hektar, setelah adanya program food estate hasil produksi jagung menjadi sekitar 6 ton per hektar. Untuk hasil produksi padi 3 ton per hektar, setelah masuknya food estate mengalami kenaikan produksi menjadi 4,7 ton atau 5 ton per hektar.

enjadi 4,7 ton atau 5 ton per hektar.  Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur berharap dengan adanya food estate dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan hingga tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Mengingat, dasar penempatan program food estate di Sumba Tengah, karena 34 persen angka kemiskinan ada di wilayah tersebut, di mana tingkat kemiskinan di NTT mencapai 16 persen.

“Jadi harus diingat food estate untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian dapat menghilangkan busung lapar, jika makanan cukup pasti rakyatnya akan sehat, negara kuat,” ungkap Edward meninjau lokasi RMU di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah, NTT, Juli ini.

Perlu Political Will bagi Inovasi Riset Pertanian

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menegaskan, harus ada political will untuk melindungi keberlangsungan inovasi riset sektor pertanian di Indonesia. Tanpa political will, Indonesia akan menghadapi kesulitan memperoleh pasokan pangan nasional, yang kebutuhannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ia menilai political will ini perlu dimiliki mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“Sebelumnya, saya aktif berkarya di BPTP untuk mendorong inovasi riset pertanian Indonesia. Sayangnya, setiap ganti periode, ganti menteri, juga ganti policy. Sulit mempertahankan keberlangsungan inovasi riset yang sebelumnya sudah berjalan bagus. Nah, jadi harus ada political will yang kuat dari mulai presiden sampai ke bawah (jajaran menteri kabinet),” tutur Endang di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar Lampung, baru-baru ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menerangkan inovasi riset pertanian ini berperan vital bagi Indonesia. Sebagai perintis BPTP, jelasnya, inovasi riset mendorong Indonesia mampu menciptakan varietas pangan yang tangguh sekaligus tumbuh baik menyesuaikan kondisi geografis dan budaya setempat.

Menyadari Indonesia adalah negara dengan kekayaan potensi ragam sumber daya alam, dirinya turut mendukung serta mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memberikan tambahan alokasi anggaran BPTP. Tidak hanya itu, ia pun meminta agar tenaga profesional di BPTP diberikan kesejahteraan yang layak sekaligus ruang berkarya yang didukung berbagai stakeholder, sehingga bisa bekerja maksimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

“Saya optimis BPTP bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa. Nah, maka dari itu, saya tekankan kembali, pemerintah harus hadir dan harus punya political will untuk inovasi riset pertanian Indonesia,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu. 

Hati-Hati dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu menyampaikan bahwa Komisi IV DPR menindaklanjuti surat yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terkait kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Rusdi menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, untuk kegiatan pertambangan perlu kehati-hatian.

“Kami datang ke sini untuk mendengar secara langsung, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, dan PT. Vale Indonesia Tbk. Bahwa di surat tersebut kuota PPKH sudah habis di Kabupaten Morowali, sedangkan masih banyak perusahaan yang bermohon tapi tidak bisa mendapatkan PPKH karena habisnya kuota,” jelas Rusdi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Palu, Sulawesi Tengah, Juli ini.

Rusdi memaparkan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menggunakan suatu izin khusus, yakni PPKH. Tujuannya untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Politisi Fraksi Nasdem itu juga menambahkan, bahwa PPKH juga penting karena dapat menghindari terjadinya enclave di kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Salah satu kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melalui aktivitas penambangan yaitu dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi penambangan biji nikel,” papar Rusdi. Ia juga menerangkan bahwa PT. Vale Indonesia telah memperoleh satu PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha dan enam PPKH Operasi Produksi seluas 39.038,07 Ha.

Diketahui, PPKH Eksplorasi dan Produksi tersebut tersebar di tiga provinsi Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Rincian PPKH yang terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi) yaitu seluas 15.521,93 Ha,” ujar Rusdi. •nvl,ts,ica/es

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar Lampung.
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar Lampung.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)